Penting, Pemerintah Mengakomodir Tuntutan Pengunjuk Rasa

Hari ini, Jumat 26 Oktober 2018, unjuk rasa Umat Islam merebak di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Topiknya sama, mengecam pembakaran Bendera Tauhid oleh oknum Banser di Garut dan memprotes cara aparat hukum menanngani pelakunya.

Terselip dalam orasi demo-demo itu hastag 2019 ganti presiden, tetapi itu bukan fakta penting, apalagi mengaitkannya dengan Prabowo Sandi. Itu adalah unjuk rasa spontan masing-masing individu yang keberatan ketika Kalimat Tauhid dilecehkan.

Penting dan krusial pemerintah serius menanganinya. Jangan biasakan meremehkan isu sara. Manakala penanganannya tidak proporsional, bukan tidak mungkin unjuk rasa ini akan membesar. Jika 5 juta orang berkumpul di Jakarta, di tempat yang sama pada waktu yang sama, itu dapat menggoncangkan soliditas pemerintahan.

Yang dituntut pengunjuk rasa adalah permintaan maaf dari pelaku dan proses hukum yang setimpal untuknya. Tuntutan ini sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya.

Yang nampak sekarang ini adalah pemerintah berusaha terus mencari dalih pembenaran, melindungi pelaku pembakaran bendera tauhid dengan berbagai cara. 

Yang demikian ini merugikan bagi pemerintah sendiri.