Lahan dan Petani Tak Berbanding Lurus dengan Jumlah Penduduk
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) Jabar Periode 2014-2019, R Yunandar Eka Prawira, menambahkan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang terus meningkat yaitu, 8 juta jiwa setiap 10 tahunnya, dan diperkirakan akan berjumlah lebih dari 47 juta jiwa pada hari ini tentu memerlukan jaminan stabilitas dan ketahanan pangan serta jaminan pemenuhan gizi masyarakat terjangkau.
"Sementara di satu sisi, luas lahan pertanian yang menjadi sumber pangan utama justru semakin berkurang, beralih fungsi menjadi kawasan industri, pemukiman hingga infrastruktur lainnya," tuturnya pada awak media online.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian berkontribusi ketiga terbesar yaitu, Rp 132,87 triliun terhadap pertumbuhan PDRB di Jabar. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yang juga menjadi lapangan pekerjaan utama kedua yang paling banyak menyerap tenaga kerja sebesar 3,15 juta jiwa atau 22,55%.
"Permasalahan berkurangnya jumlah petani, tidak ada peningkatan kesejahteraan bagi keluarga petani, berkurangnya lahan pertanian pangan, ditambah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang masif dan sektor pertanian yang berfungsi strategis bagi perekonomian di Jabar menjadi alasan dibentuknya regulasi untuk lebih melindungi dan memberdayakan petani di Jabar," pungkasnya.
Melalui adanya regulasi ini (Perda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pemerintah Provinsi Jawa Barat) tambahnya, Â diharapkan dapat lebih melindungi rumah tangga petani dari ancaman perubahan iklim, bencana alam, stabilitas harga dan terutamanya ketidakpastian pasar.
"Dan dengan adanya regulasi ini pun diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan daya saing pertumbuhan, keragaman, dan kualitas produksi pertanian," tambahnya.
Selain itu, menjadikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyusun strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Jabar. Lalu, dengan adanya aturan ini diharapkan akan ada peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan SDA dan keanekaragaman hayati bagi usaha pertanian secara berkelanjutan.
"Terutamanya tujuan dibentuk regulasi ini yaitu, turut mendorong juga penguatan kelembagaan petani, penyuluh pertanian, dan taruna tani untuk kepentingan pembangunan pertanian serta regenerasi petani itu sendiri," ujarnya.
Regulasi ini diharapkan lebih mendorong terwujudnya kesejahteraan rumah tangga petani dan ketahanan pangan terutama di Jawa Barat serta nasional.
Adapun, dari aspek normatif raperda ini disusun berdasarkan kepada UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam urusan pemerintahan pilihan terdapat urusan kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan serta perdagangan yang berhubungan dengan perlindungan juga pemberdayaan petani.