Mengapa Politik Identitas Dapat Menyebabkan Perpecahan Bangsa Kita?

Politik identitas bukanlah sebuah konsep baru. Namun, hal ini mempunyai akar yang kuat dalam sejarah manusia. Perkembangan dan transformasi politik identitas terlihat pada berkembangnya beberapa gerakan di abad ke-20, antara lain gerakan hak-hak sipil, gerakan perempuan, dan gerakan hak-hak minoritas. Misalnya, gerakan hak-hak sipil Amerika pada tahun 1950an dan 1960an mempengaruhi mobilisasi politik identitas. 

Orang Afrika-Amerika dan kelompok minoritas lainnya menginspirasi gerakan identitas di seluruh dunia, berorganisasi untuk melawan rasisme dan mencapai persamaan hak.

Globalisasi, sebuah fenomena penting dalam masyarakat modern, telah menyebabkan perubahan besar dalam politik identitas. Hubungan internasional dapat mendorong pertukaran budaya yang positif, namun juga dapat menimbulkan masalah identitas antar kelompok yang berbeda. 

Pertumbuhan populasi, perubahan demografi, dan meningkatnya keragaman budaya menimbulkan tantangan yang lebih besar bagi pengelolaan identitas komunitas. Ketimpangan sosial dan ekonomi berperan penting dalam mendorong politik identitas.

Kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan dan kurang terwakili seringkali menggunakan politik identitas sebagai cara untuk menyuarakan keluhan mereka dan menuntut perubahan. 

Misalnya, gerakan feminis muncul sebagai respons terhadap meluasnya ketidaksetaraan gender dan menjadi basis politik identitas gender. Tren sejarah membentuk dinamika politik identitas. 

Perang saudara, sejarah kolonial, dan perpecahan budaya dapat menimbulkan masalah yang masih ada hingga saat ini. Polarisasi yang diakibatkan oleh sejarah konflik seringkali menimbulkan konflik identitas kelompok, yang dapat menjadi hambatan bagi rekonsiliasi. 

Jejaring sosial dan teknologi informasi baru memainkan peran penting dalam perkembangan politik identitas. Meskipun media sosial menyediakan platform untuk ekspresi identitas, media sosial juga dapat menciptakan gelembung filter yang memperkuat perpecahan dan membatasi paparan terhadap sudut pandang yang berlawanan.

Politik identitas Indonesia dihiasi dengan tema yang berbeda-beda konflik antara mereka yang membawa identitas nasionalis dan mereka yang tidak mengusung identitas keagamaan. Dalam hal ini timbul klaim kebenaran antara keduanya dalam kaitannya dengan superioritas atau eksklusivitas keduanya identitas yang mereka ulangi. 

Jika ditilik lebih dalam, hal ini mempunyai sejarah yang panjang Kemerdekaan Indonesia sejauh ini membuktikan landasan tersebut agama (Islam) memberikan kontribusi yang sangat besar.

Pembentukan bangsa Indonesia meliputi dan Pancasila disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Namun, Perebutan kekuasaan politik sekali lagi mengulangi sejarah kelam mengubah politik identitas agama menjadi alat propaganda yang ampuh. 

Keyakinan agama sebagian besar masyarakat di Indonesia ada sesuatu dalam kehidupan manusia yang 26aker26c2626 yaitu agama tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kenegaraan. 

Namun bersama-sama penyebaran ideologi separatis, pluralis dan liberal antara negara dan agama dan agak mendukung konsep 26aker26c26 sedikit demi sedikit mulai menggerogoti persatuan umat beragama di Indonesia khususnya dikalangan 26 pekerja muslim dan bahkan merusak solidaritas terbentuk antara keberagaman dalam konteks nasionalisme. 

Masalah kewarganegaraan sudah lama dimaknai dengan satu nama semangat antar suku, agama, ras, golongan, dan lain-lain di Indonesia sebagai wujudnya perlawanan terhadap kolonialisme sehingga tercipta integrasi yang harmonis, Indonesia meraih kemerdekaan berdasarkan kerja sama dalam keberagaman. Namun saat ini, nasionalisme lebih dilihat sebagai solidaritas kelompok minoritas nasional yang terintimidasi olehnya kelompok agama mayoritas.

Permasalahan politik identitas Indonesia yang terfragmentasi saat ini tidak dapat diselesaikan kepentingan politik yang dikejar oleh elit politik memperoleh dan mempertahankan kekuasaan melalui manipulasi politik identitas di Indonesia. 

Perbedaan antara kelompok nasionalis dan agama dinilai mampu memberikan peluang untuk menyembunyikan ketidakmampuan pemerintah saat ini dalam mengurus urusan negara khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan dan kekayaan masyarakat luas. 

Krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memadai penyelesaian permasalahan masyarakat secara umum menempatkan mereka pada urutan pertama kepentingan politik untuk menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. 

Kebijakan yang berbeda telah menciptakan banyak 27aker27c di masyarakat lainnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga bahan pokok makanan, kenaikan nilai tukar rupee, dll. Konflik antar politik identitas Indonesia juga terkena dampak suasana pemilu (pemilu) parlemen. Mengangkat isu agama harus dipisahkan dari isu nasional.

Memimpin kasus penodaan agama, menjadikan kelompok agama menjadi minoritas merasa didiskriminasi oleh agama mayoritas. Perselisihan kemudian berlanjut yang sangat penting adalah tidak mencampuradukkan agama terhadap isu-isu politik. 

Pemilu sering kali merupakan sebuah peristiwa perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara, bahkan agama korban Proses pemilu inilah yang menjadi titik utama berkembangnya perpecahan Antara nasionalisme Indonesia dan semangat keagamaan. 

Gagal pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan bijaksana seiring dengan keserakahan untuk mempertahankan kekuasaan membuat politik identitas sebagai cara paling efektif untuk meraih suara masyarakat. 

Mengarahkan dan membentuk opini masyarakat melalui media massa mengenai hal ini semangat keberagaman dan nasionalisme memecah belah kehidupan kebangsaan Namun tidak dapat dipungkiri bahwa agama merupakan mayoritas di Indonesia telah lama menerapkan prinsip nasionalisme dalam pemerintahannya Sistem pemerintahan Indonesia seperti diadopsinya Pancasila sebagai landasan toleransi dalam beragama, mengakui keberadaan agama minoritas Persoalan politik identitas harus dilihat dari siapa, apa dan bagaimana kepentingan dasar ini. 

Manfaat kelompok elit yang menggunakannya politik identitas kembali memunculkan persoalan leluhur dengan sebuah jebakan Lahirnya fanatisme seseorang atau kelompok dalam urusan agama Perbedaan yang begitu besar menjadi ancaman bagi nasionalisme negara.

Konflik politik identitas kemudian diperumit oleh pesan-pesan yang berbeda di media saling menuduh kebenaran dan kesalahan kedua belah pihak berpesta Peningkatan jumlah berita bahkan dalam beberapa menit menciptakan masalah politik identitas yang sulit diselesaikan dan menimbulkan masalah baru dalam menyebarkan berita yang tidak pasti kebenaran bahkan kebanyakan mengandung kebohongan (penipuan). Penipuan ini berdampak cukup besar saat itu meningkatnya konflik antara kelompok nasionalis dan agama. 

Berita menarik bagi kelompok arus utama penipuan menipu orang agar mengambil keputusan tanpa kemudahan pikirkan rasionalitas dan kebenaran lagi, itu saja menyebabkan penganiayaan yang meluas dan pembongkaran 28 hektar tanah partai politik yang dianggap lawan politik. Ketidaktepatan arah politik dalam menyelesaikan konflik politik Identitas inilah yang dapat menyebabkan matinya demokrasi Indonesia. 

Oleh karena itu segala bentuk perpecahan yang dapat timbul dari keduanya Kelompok politik identitas ini harus diminimalisir dengan peran pemerintah dan juga masyarakat.

Bisakah identitas nasional dan politik dihapuskan? Dalam esai singkat ini, saya ingin memberikan kesimpulan singkat tentang politik identitas dan kemampuan melahirkan gagasan baru "politik tanpa identitas" dalam menyikapi realitas nasional dan mengapa hal itu perlu dilakukan. Ambillah untuk mengatasi semua permasalahan negara. 

Banyak orang Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem demokrasi, namun harus tetap berpegang pada prinsip Pancasila, ideologi nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendukung gagasan "Pancasila". Konsep "politik keberagaman" dapat menjadi satu-satunya jalan untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam pertentangan dalam dunia politik berbangsa dan bernegara.