Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil dengan nama Ahok sangat tegas dalam memimpin rakyat Jakarta. Ketegasannya seringkali mengundang kritik seolah-olah yang bersangkutan melanggar HAM. Orang yang tidak terbiasa dengan gaya Ahok akan menganggap sikap Ahok itu arogan,kasar dan pemarah. Apalagi lawan politiknya terus menerus ingin menjatuhkan dengan mencari celah melalui kata-kata yang dapat membangkitkan sentimen negatip,seperti temperamental,maunya sendiri,dll.
Tetapi dari perjalanan membenahi kota Jakarta yang amburadul ini,ada hal yang barangkali patut direnungkan bersama oleh rakyat Indonesia perihal kenapa cara Ahok lebih tepat digunakan untuk membereskan Jakarta ; Marilah menyimak hal-hal dibawah ini :
1. Seandainya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung dan bantaran sungai lainnya adalah merupakan penduduk yang dengan seenaknya membuang sampah di sungai,menimbun sungai dengan tujuan memperluas area pemukiman liar,mendirikan bangunan tanpa IMB,dsb dibiarkan saja oleh Pemerintah negeri ini,maka sebaiknya mereka tidak perlu mendapatkan belas kasihan bila pemukimannya kebanjiran karena air sungai yang meluap ; Penduduk tersebut tak ubahnya seperti halnya orang-orang kaya di negeri ini yang suka melanggar hukum. Kalau orang kaya yang membangun rumah tanpa IMB saja disegel dan bangunannya dibongkar,kenapa pemukiman liar yang jelas melanggar hukum dan merugikan kepentingan orang banyak dibiarkan saja....? Kalau terus menerus terjadi dikotomi orang kaya-orang miskin sebagai individu yang berbeda dalam pelanggaran hukum,terus apa makna hukum itu sendiri yaitu bahwa setiap warga negara adalah setara atau sama di negara hukum. Maka Ahok-pun mengatakan akan menggusur pemukiman liar yang membuat tata kota menjadi berantakan serta mengancam lingkungan kota Jakarta.
2. Bendungan,pembatas untuk menghindari air sungai meluap ke jalan atau pemukiman dijebol oleh penduduk untuk dibuat jembatan liar ; Itu berita yang mengejutkan di cerita banjir Jakarta 2014 ! Bagaimana penduduk yang bermukim di pemukiman liar telah melakukan sebuah perbuatan yang membahayakan,merugikan masyarakat umum ; Bahkan ada berita bahwa penduduk tersebut tinggal di pemukiman liar yang tidak bayar pajak,listrik,dsb. Semuanya liar dan tak terkendali. Kalau mereka terus menerus dibiarkan dan mendapatkan simpati untuk kemudian dipindahkan ke rumah susun yang akan dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta,barangkali semua penduduk miskin di seluruh Indonesia akan datang ke Jakarta dan kemudian dengan enteng akan mendirikan bangunan-bangunan liar seenaknya untuk ditempati. Apakah salah bila Wagub Ahok akan menggusur pemukiman liar yang dihuni oleh orang-orang yang tidak jelas identitasnya di Jakarta,apalagi pemukiman liar tersebut dibuat oleh oknum-oknum yang memang sengaja mengambil kesempatan di lemahnya kontrol pejabat-pejabat Pemprov DKI Jakarta dari tingkat kelurahan sampai tingkat propinsi...?
3. Apakah salah kalau Wagub Ahok akan memperkarakan orang-orang yang melanggar hukum di Jakarta...? Padahal hukum tersebut bukan dibuat oleh Wagub Ahok,tetapi aturan hukum itu sendiri sudah ada dan dibuat oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang notabene orang-orangnya masih ada juga yang memegang atau berada di pemerintahan eksekutif dan legislatif..? Apakah mereka yang membuat aturan tersebut tidak tahu malu dengan melihat hukum yang dibuat dengan susah payah ternyata diinjak-injak oleh rakyatnya sendiri...? Apakah mereka masih mempunyai wibawa kepemimpinan bila ternyata aturan hukum itu ternyata tidak dipatuhi...? Kenapa kemudian ketika Wagub Ahok mau menjalankan aturan hukum itu banyak orang yang notabene si pembuat aturan malah menentangnya...?
Pejabat Indonesia harusnya punya sikap tegas atas penegakan hukum bagi siapapun yang melanggar hukum,tanpa terkecuali. Kekurangan Reformasi 1998 Adalah pada penegakan hukum itu sendiri. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan,kolusi serta nepotisme sudah ada sejak era Soeharto dulu hingga sekarang. Era Soeharto dilakukan secara "silent" karena tidak ada seorangpun yang berani berteriak atau media pun takut memberitakan pejabat korup ; Tetapi di era sekarang walau media dan rakyat sudah berani bicara tentang pejabat korup,tak satupun yang tahu malu karena hukum bisa dibeli dengan uang dan hampir semua pejabat ternyata korup (cuman tunggu giliran ketahuan saja). Nah,saat-saat seperti inilah rakyat merindukan sosok pemimpin yang tegas terhadap pelanggar hukum,namun bersih diri tidak makan uang rakyat.
Tidak heran orang merasa kehilangan sosok pemimpin seperti Soeharto yang tegas menggusur rakyat demi alasan "stabilitas ekonomi dan politik" ; Namun rakyat sekarang sudah cerdas,sosok Soeharto dirindukan,tetapi bukan sosok Soeharto yang penuh dengan ketidak-bebasan dan KKN. Jadi kesimpulannya,rakyat rindu sosok Soeharto yang tegas dan tidak takut siapapun,tetapi tidak KKN dan tetap bebas di alam demokrasi seperti sekarang ini.
Diakah Wagub Ahok...?
