Politik Balas Dendam Hashim Djojohadikusumo & Akibatnya

Perkataan Hashim Djojohadikusumo,adik Prabowo Subianto di "the Wall Street Journal-South East Asia" bahwa Jokowi harus membayar harga karena meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta untuk menjadi Presiden RI 2014-2019 dianggap oleh berbagai kalangan sebagai politik balas dendam. Apalagi struktur kalimat yang disampaikan oleh Hashim mengandung beberapa unsur kalimat negatif yang diartikan sebagai menghambat pemerintahan Jokowi-JK.

Walaupun beberapa politikus dari Koalisi Prabowo membantah pernyataan Hashim dan berusaha memberikan klarifikasi bahwa maksud dari pernyataan Hashim tidak seperti yang disampaikan oleh media,tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang sudah "anti" terhadap perilaku politikus koalisi tersebut tetap saja meyakini adanya "ganjalan" yang akan dilakukan oleh para politikus yang sudah membuat Sidang Paripurna DPR RI seperti "pasar malam" dan "taman kanak-kanak".

Respon masyarakat yang "anti" terhadap Prabowo,dkk tersebut bisa ditunjukkan dengan mulai terbentuknya para relawan pendukung Jokowi yang akan mengawal pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019 ; Isu negatif memang membuat orang lebih mudah percaya,apalagi sasaran isu adalah orang-orang yang memang selama ini dianggap sebagai biang keonaran politik di Indonesia pasca Pilpres 2014.

Masyarakat Indonesia yang melihat kegaduhan Sidang Paripurna DPR RI waktu itu dan perebutan pimpinan DPR/MPR RI sebenarnya sudah bisa membaca sikap dan gaya pelecehan yang dilakukan oleh para politikus dari Koalisi Prabowo terhadap politisi kubu pendukung Jokowi-JK. Apapun yang disampaikan oleh para politikus tersebut selalu disambar dengan komentar negatif masyarakat,rata-rata mereka dianggap sebagai pembohong,pura-pura,pecundang,aktor sandiwara,dsb. Bahkan sang Presiden SBY pun sudah dianggap sebagai seorang pemain sandiwara terbaik di Indonesia.

Melihat permainan politik balas dendam ini,maka sulit bagi Koalisi Prabowo untuk memenangkan "hati rakyat" walau mereka menang di DPR/MPR RI atau bahkan di Mahkamah Konstitusi pun. Salah besar bila cara berpikir para politikus pendukung Koalisi Prabowo seperti apa yang dilakukan oleh Amien Rais,cs ketika menurunkan Gus Dur di Sidang Istimewa MPR RI 23 Juli 2001,sebab ketika itu pembelajaran politik rakyat belum cukup mendalam setelah Reformasi 1998 ; Juga,ada kepentingan dari para pendukung PDIP & kebanyakan rakyat Indonesia yang menginginkan Megawati Soekarnoputri sebagai partai pemenang Pemilu 1999 menjadi Presiden RI ketika itu. Posisi sekarang,sosok Jokowi dianggap sebagai sosok yang bersih dari korupsi,dari kalangan yang mewakili rakyat kebanyakan yang sederhana dan sudah terbukti sebagai pemimpin yang memang berjuang untuk rakyat bawah melalui kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai selama dirinya menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun lebih.

Pembelaan rakyat terhadap Jokowi dikarenakan adanya pemilihan presiden langsung oleh rakyat,berbeda ketika presiden dipilih oleh MPR RI. Oleh karena itu,tidak mudah bagi para politikus Koalisi Prabowo akan menjatuhkan Jokowi sebagai Presiden. Beberapa kali isu pemazkulan SBY oleh DPR/MPR RI di periode kedua pun tidak cukup mudah dilakukan oleh anggota DPR/MPR RI,sebab memang rakyat tidak melihat pelanggaran serius yang dilakukan oleh SBY,walau sebagian besar rakyat sudah mulai "bosan" dengan SBY dan tingkah sanak keluarganya dikarenakan isu-isu korupsi yang beredar. Hukuman rakyat kepada SBY adalah menjatuhkan elektabilitas Partai Demokrat dan menghukumnya tidak lagi menjadi partai pemenang Pemilu.

Artinya,rakyat Indonesia cukup sabar untuk menjatuhkan vonis "mati" kepada para politikus dan partai politik yang membuat rakyat hidup sengsara. Hukuman rakyat Indonesia adalah dengan tidak memilih orang-orang yang diusung oleh Koalisi Prabowo,apalagi sudah mulai santer terdengar di kalangan masyarakat,"...Jangan pilih politikus dari koalisi Prabowo...! Berbahaya....!" ; Pun kalau tahun depan ada isu Referendum untuk SETUJU/TIDAK melakukan Pemilu Legislatif untuk membubarkan anggota DPR RI yang sekarang,dipastikan rakyat akan menyatakan SETUJU untuk membubarkan DPR RI yang sekarang dan diadakan Pemilu Legislatif kembali,sebab di mata rakyat sekarang ini anggota DPR RI 2014-2019 sudah menderita penyakit "dendam" yang akan merusak kesinambungan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Kesalahan atas kemunduran demokrasi dan pembangunan akan ditimpakan kepada para politikus Koalisi Prabowo di DPR RI ini,dan bila terus menerus dilakukan hingga 5 tahun kedepan,dipastikan rakyat akan membalasnya di 2019 nanti.

Tidak percaya...? Atau Percaya...? Silahkan dicoba....!