Agenda Rapimnas Hanura dan Kalkulasi Politik Wiranto 

Tersiar kabar, Senin 12 Desember 2016, di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, akan dilaksanakan agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura. 

Agak aneh, mengingat rencana agenda rapimnas tersebut ditetapkan amat terburu-buru dan agak rahasia. Bahkan, konon banyak pengurus Partai Hanura yang tidak mengetahui hal ikhwal rencana rapimnas, mereka justru tahu setelah mendapat pemberitahuan. Banyak info berseliweran. Apalagi, masih katanya, acara rapimnas memiliki dua agenda besar, yaitu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2016, bertepatan dengan hari jadi Partai Hanura ke 10 dan pengumuman pencapresan Wiranto dari Hanura pada pemilu 2019. Agenda rapimnas inilah yang tidak lazim. Ada apa gerangan sebenarnya?

Marilah kita membuat peta analisa terkait agenda rapimnas Hanura tersebut, baik yang berhubungan dengan kabar burung agenda munaslub yang kemungkinan akan digelar di kantor Hanura yang baru. Gedung berlantai lima berbentuk huruf H yang terletak di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, maupun soal rencana pencapresan Wiranto.

Pertama, jika benar akan ada agenda penetapan waktu munaslub dalam rapimnas Senin esok, maka proses perencanaan rapimnas yang agak rahasia menjadi dimaklumkan. 

Munaslub berarti akan terjadi suksesi kursi ketua umum. Dan itu berarti Wiranto secara suka rela akan lengser dari kursi ketua umum partai. Menjadi aneh, mengingat belum lama berselang ketika kader Hanura Djafar Badjeber mengusulkan munaslub, Wiranto justru mengafirmasi posisinya sebagai ketua umum definitif dan memberi signal tidak pernah akan ada munaslub, mengingat tidak ada aturan yang mengikat untuk tidak memperbolehkan menjadi ketua umum partai sekaligus menjadi menteri. 

Apakah Wiranto berubah pikiran? 

Menjadi menarik untuk menalar manuver Wiranto ini. Jika ia tidak dilarang menjadi menteri sekaligus ketua umum partai, mengapa ia justru menginisiasi munaslub dalam rapimnas nanti. Apa yang sedang ia rencanakan, dan siapa putera mahkota yang dipersiapkan untuk mengganti dirinya?

Terdengar isue, dua nama muncul menjadi calon pengganti Wiranto, Wakil Ketua MPR Osman Sapta Odang (OSO) dan Menseskab Pramono Anung.

Skenario ini konon 'diketahui dan direstui' oleh Jokowi. Ini dilakukan untuk memperkuat posisi politik Wiranto di kabinet dengan lebih berkonsentrasi sebagai menkopolhukam. 

Pertanyaannya adalah mampukah OSO dan Pram menjalankan tugas sebagai ketua umum Hanura, mengingat pertarungan politik 2019 akan lebih berat dan mereka berdua bukan kader genuine Hanura. Sekalipun OSO misalnya, memiliki cukup pundi-pundi, persoalan kontestasi politik bukanlah semata soal uang. Hanura tidak bisa mempertaruhkan masa depannya dengan hanya mengkalkulasi kemajuan partai dengan besaran uang.

Dan di skenario ini, tampaknya Wiranto akan menduduki jabatan ketua dewan pembina partai.