Pencabutan Perda 02 Tahun 2013 dan Ancaman Pudarnya Eksistensi LKK Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung kembali menerapkan perubahan kebijakan bagi lembaga-lembaga kemasyarakatannya di tingkat kelurahan. Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud biasa disebut LKK se Kota Bandung.

Perubahan kebijakan berupa pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).

Pencabutan Perda secara resmi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung belum lama ini.

Sikap normatif ini menyusul adanya hasil kajian, tindak lanjut dan pelaksanaan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

LKK pada tingkat kelurahan sesuai Perda Nomor 2 tahun 2013, beberapa diantaranya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Lembaga RT dan RW, serta LKK lainnya. Lembaga-lembaga tersebut berdiri berdasarkan prakarsa masyarakat.

Pasca Pencabutan Perda LKK Kota Bandung, kini berbagai pihak mengeluarkan pendapatnya, terutama pendapat di kalangan para pengelola atau pengurus LKK di Kota Bandung. Pendapat-pendapat itu tak ayal berbuntut polemik.

Sementara pihak menyebutkan, bahwa dengan kosongnya aturan dasar LKK, maka LKK sebaiknya berhenti melaksankan kegiatan-kegiatannya. Kegiatan dihentikan sampai mendapat kejelasan aturan pengganti perda.  

Penundaan kegiatan terutama kegiatan LKK yang menggunakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

DPA, sebagaimana diketahui, merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pendapat lain, menyebutkan bahwa kegiatan lanjutan LKK sebaiknya menunggu arahan pemerintah.

Berdasarkan pendapat berkembang lain. keberadaan LKK se Kota Bandung secara keseluruhan, pembentukannya didasarkan kepada Perda LKK Kota Bandung. Dengan demikian, LKK yang sekarang berdiri, mengalami fase kehilangan dasar aturan pendiriannya.

Ilustrasi eksistensi LPM Kelurahan sebagai salah satu LKK di Kota Bandung melalui kegiatan berbasis masyarakat. Foto: Irawan

Sementara itu, keterangan Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, melalui laman resmi Pemerintah Kota Bandung,  bandung.go.id baru-baru ini, menyebutkan, bahwa dengan dicabutnya Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) maka pengaturan LKK akan lebih spesifik diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) LKK.

Keterangan lain Ema Sumarna, bahwa Perwal LKK tersebut nantinya meliputi pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Subtansinya, Ema menyebut, dalam Perwal tersebut RT dan RW menjadi lembaga yang terpisah dan Posyandu menjadi lembaga baru yang masuk dalam LKK.

"Alhamdulillah, Raperda tersebut sudah disahkan menjadi Perda bahwa RT dan RW menjadi lembaga yang terpisah termasuk juga Posyandu menjadi lembaga yang masuk di dalam kelompok lembaga di masing-masing kelurahan," kata Ema.

Ema pun menghaturkan terima kasih kepada DPRD dan OPD terkait yang telah bersama membahas Raperda Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang LKK tersebut.

"Atas nama Pemerintah Kota Bandung ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dewan yang terhormat atas segala upaya dan kerjasamanya telah dapat menyelesaikan pembahasan terhadap Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang lembaga pemasyarakatan Kelurahan," katanya.

Keterangan lain dari sebuah sumber menyebutkan, bahwa penyusunan Perwal LKK Kota Bandung akan rampung setidaknya sampai tiga bulan mendatang.