Strategi Lolos Seleksi, Cermat Manfaatkan IT dan Komitmen Tinggi Komisioner Penyelenggara Pemilu di Jabar

Proses pendaftaran  seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat terjadwalkan sejak 15 Mei 2023 dan berakhir pada 26 Mei 2023.

Antusiasme warga Jabar nampak bermunculan mengikuti proses pendaftaran seleksi komisioner penyelenggara pemilu di Jabar ini.

Hal itu ditandai dengan adanya perolehan angka para pembuat akun pendaftaran resmi KPU SIAKBA atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc, berjumlah sedikitnya 800 orang, lalu 87 orang lebih diantaranya memperlihatkan keseriusan mendaftar dengan menyertakan sejumlah syarat administrasi dalam bentuk data digital melalui akun resmi KPU tersebut.

Era digital sudah mengantarkan masyarakat akrab dengan berbagai perangkat lunak data seperti aplikasi. 

Tuntutan ini melekat bagi siapa pun warga termasuk saat dirinya berminat mengikuti proses seleksi menjadi seorang komisioner penyelenggara pemilu.

Pengalaman melaksanakan proses saringan masuk berbasis IT, dialami langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Adie Saputro.

Dokumentasi Adie Saputro dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu kepala daerah di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Foto: limawaktu.id

Pengalaman itu terutama saat melakukan penjaringan badan ad hoc pemilu pada tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan.

Adie Saputro dalam sebuah diskusi warga, menyikapi proses seleksi KPU Jabar bertempat di Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Cakrawala dan Rekan, Jalan Merkuri Tengah Indah Nomor 5 Blok U Komplek Margahayu Raya Kota Bandung, Rabu, 24 Mei 2023, berpendapat bahwa peran teknologi informasi (IT) mewarnai kemajuan zaman dan segala ornamen di dalamnya. Termasuk dalam proses sosial politik, bagaimana IT menjadi satu kesatuan proses dalam perwujudan hajat kehidupan manusia.

IT dirancang  setidaknya untuk membantu, memudahkan dan meningkatkan akurasi data informasi.

Dalam mengimbangi dan memanfaatkan peluang keuntungannya, kita dituntut memiliki kecermatan optimal dan bersedia menjadi manusia pembelajar sepanjang waktu.

Ketika berbicara aturan, menurut Adie Saputro, pelaksanaan pemilu 2024, masih mengacu kepada perundang-undangan lama. Namun dalam hal ini, inovasi dan terobosan pendekatan pelaksanaan proses pemilu, KPU tidak bisa lepas dari tuntutan zaman saat ini.

"Beruntung di Jabar, kita bisa mengimplementasikan inovasi dan terobosan teknologi IT ini karena perangkat penunjangnya memadai. Masyarakat lebih mudah mengontrol semua tahapan proses dari mana dan kapan pun. Dengan demikian, transparansi penyelenggaraan menjadi semakin tampak. Upaya ini diharapkan mampu mendorong demokrasi lebih maju," kata Adie Saputro.

Proses seleksi anggota KPU Jabar atau kegiatan-kegiatan penjaringan komisioner lain pada semua tingkatan kewilayahan, mensyaratkan bagi warga setidaknya siap menerima pengalaman baru.

Dalam kesempatan diskusi di Kantor Hukum Cakrawala dan Rekan itu, berbagai pengalaman melaksanakan proses penjaringan badan ad hoc di lingkungan tugasnya yaitu KPU KBB, dibagikan Adie Saputro kepada khaalyak publik.

"Selain kesiapan personal, bagi calon anggota KPU, badan ad hoc atau komisioner penyelenggara pemilu lainnya, saat mengikuti seleksi, pengalaman itu sangat berharga. Mungkin saja cara memperoleh pengalaman itu dengan cara mendapatkannya sendiri atau melalui pengalaman pihak lain, itu sama pentingnya dimiliki," ungkap Adie Saputro.

Untuk hal itu, Adie Saputro dalam kesempatan itu berusaha berbagi pengalaman dirinya sebagai komisioner KPU, bagaimana proses-proses awal menjadi komisioner pemilu sampai pelaksanaan penyelengaraan pemilu dan dinamikanya dalam beberapa tahun periodesasi keanggotaan KPU.

Pada kesempatan sama, Pakar Hukum Kantor Advokat Cakrawala dan Rekan, Indra Budi Jaya, menyambut baik kesediaan Adie Saputro mengutarakan secara lugas pengalaman-pengalaman dirinya selama menjadi komisioner KPU.

"Tentu hal ini sangat berharga bagi calon komisioner penyelenggara pemilu. Adie Saputro menyampaikan berdasar pengalaman pribadi sebagai penyelenggara pemilu, menjadi lebih mengena secara empiris karena menjalaninya langsung," kata Indra Budi Jaya.

Potensi dalam ruang-ruang sosial  seperti KPU ini, kata Indra Budi Jaya, harus terus tereksplorasi kepada publik agar masyarakat menjadi tambah paham, mau ambil bagian atau berinisiatif malakukan partisipasi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.