Mendudukan pemimpin di dalam GPMB berarti menempatkan seseorang bersama kualitas kepakaran dan kapasitas yang dimilikinya dalam dunia literasi, sehingga, posisi pegiat yang lain mampu mengukur keberadaan pemimpinnya berdasarkan penilaian objektif.
Tiba di salah satu ruang pertemuan rapat Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Kota Bandung, beberapa waktu lalu, nampak suasana terasa hangat.
Terbaca dari obrolan-obrolan santai saling mengisi antar pegiat literasi.
Tentang pertemuan saat itu, Disarpus Kota Bandung memfasilitasi relawan peningkatan minat baca masyarakat jelang Musyawarah pembentukan pengurus dan pemilihan pemimpin baru.
Pembahasan cukup memacu semangat berpikir, diawali dengan hal mengupas implementasi demokrasi di Indonesia.
Bahwa secara komprehensif, demokrasi itu telah menjadi bagian dari proses kajian dan praktek penggiat literasi Kota Bandung.
Karena disana ada Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), sebagai sebuah wadah relawan literasi lintas kepakaran, institusi bahkan komunitas.
Warna khas dimiliki GPMB sejak awal berdiri sekitar 20 tahunan silam, yaitu lahir dari rahim konsep demokrasi terpimpin.
Wadah berhimpunnya sangat lentur dan mampu mengakomodir berbagai potensi.
Begitu pula perangkat kerjanya menyadari betul bahwa praktik demokrasi ala Indonesia itu harus berwujud dalam keseharian.
Mengedepankan pemahaman tentang sesuatu hal yang akan dijalani dalam sebuah lingkungan dengan kekhususan sumber daya, GPMB menunjukan kepada khalayak umum mengenai pentingnya pencapaian sebuah kehidupan masyarakat yang literat.
Membangun wadah bersama berdasar kepada nilai kesadaran dan keterpanggilan sebagai bagian dari kerelawanan.Â
Dalam hal ini, nilai-nilai kepemimpinan yang dibangun berpusat kepada kemampuan memahami kapasitas antar individu.
Mendudukan pemimpin di dalam GPMB berarti menempatkan seseorang bersama kualitas kepakaran dan kapasitas yang dimilikinya dalam dunia literasi, sehingga, posisi pegiat yang lain mampu mengukur keberadaan pemimpinnya berdasarkan penilaian objektif.
Model mendudukan pemimpin semcam ini menjadi "hemat energi". Tenaga yang masih dimiliki akan menjadi daya pendorong bagi terciptanya kreasi-kreasi organisasi pada pelaksanaan periodisasi kepengurusan.
Lelucon
Membumikan demokrasi itu pada prinsipnya membutuhkan konsentrasi optimal.
Jalan pembahasan akan terasa sangat panjang apabila mengandalkan model pembahasan yang terlalu serius.
Bisa-bisa bosan sebelum tiba pada akhir puncak pencapaian.
Adalah lelucon sebagai selingan dalam setiap pembahasan-pembahasan.
Kendati melucu, tidak lantas menjadi kering makna. Lelucuan dalam sesi pembahasan demokrasi dan praktek di GPMB, dihadirkan untuk memecah kebuntuan pandangan atau pengembangan ide.
Hal-hal lucu pun dapat dikemas menjadi semacam ilustrasi untuk tujuan memancing imajinasi mereka yang sedang terlibat dalam pembahasan.
Ilustrasi ini bisa berpusat dari rekaan cerita bahkan pengalaman empirik para pegiat literasi.
Demokrasi dengan sentuhan atau selingan lelucuan, menjadi renyah untuk terus dikembangkan.
Dari situlah, transformasi pengetahuan semakin lancar dan mampu diterima secara informal.
Runtuh semua sekat sosial diantara para relawan dan masing-masing merasa diri sebagai bagian sama dalam membangun wadah itu.
Demokrasi dan lelucuan sudah banyak dipraktekan dalam dunia politik kita pada umumnya.
Hal ini tiada lain agar sesama elemen politik dapat terbangun suasana yang lebih cair.
Pembangunan demokrasi dalam wadah GPMB, seperti halnya gambaran dasar spirit demokrasi dalam wadah kebangsaan Indonesia.
Demokrasi secara umum, identik dengan hadirnya pemandangan kontestasi yang menekankan kepada  raihan kemenangan.
Dengan jalan ini, kekuasaan seolah menjadi puncak pencapaian dari demokrasi itu.
Padahal, pokok pemikiran demokrasi tidaklah demikian. Ia hanya sebagai suatu alat bagaimana mewujidkan pencapaian kepentingan bersama berbagai pihak.
Apabila kekuasaan itu perlu diraih, tidak lantas mengenyampingkan bergulirnya harapan mereka yang tidak berada di puncak pencapaian kekuasaan.
Indonesia, berkumpul berbagai macam potensi. Keheterogenan kekayaan itu selayaknya terfasilitasi dalam bingkai kebersamaan.
