Lalu kemunculan istilah penyaluran BBM salah sasaran itu karena ulah siapa? Penjual BBM atau prilaku konsumennya?
Keadaan lumrah jika pedagang itu sulit menolak keinginan pembeli, apalagi produk yang sedang ia jajakan adalah produk yang laku dipasaran.
Sikap mengambil jenis barang produksi atau keinginan membeli itulah yang kemudian dikembalikan kepada konsumennya sendiri, mau memilih yang mana?
Sementara pelanggan BBM tersebut kerap  dihadapkan dengan situasi berkebutuhan dengan tingkat daya beli yang fluktuatif.
Lalu, peran pemerintah dalam mengimbangi keadaan pasar, menurut UU Minyak dan Gas tadi, ada kewajiban pemerintah menganggarkan subsidi. Hanya saja, anggaran subsidi itu sangat kecil dari harga BBM itu sendiri.
(Pasal 28 huruf C UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, bahwa, Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu).
Bijak Mengkonsumsi
Mengurai problema BBM dan kekacauan realitasnya sebagai bagian dari suatu keadaan negara, Bangsawan Sunda dari Perkumpulan Aji Dipa, Dian Rahadian, mengatakan, bahwa menata kekacauan (chaos) negara secara umum harus berani dan mendesak untuk segera dilakukan.
Pemilihan langkah penataan itu, setidaknya memulailah kita kembali memahami dan menyusun tatanan kehidupan dengan berpijak kepada unsur-unsur kebudayaan Sunda yang kita ketahui selama ini yaitu terdiri dari 11 unsur itu, diantaranya, 1. Bahasa, 2. Aksara, 3. Tatanan pribadi, 4. Tatanan keluarga, 5. Tatanan sosial, 6. Tatanan ekonomi, 7. Tatanan politik, 8. Seni (cermin estetika budaya), 9. Filsafat, 10. Pengetahuan (teknologi, sistem pemerintaha dan hukum), serta 11. Spiritual/kayakinan.
Problem BBM ini seperti fenomena gunung es di Indonesia. Nampak kecil dipermukaan, namun sebetulnya  mengandung persoalan lanjutan berdampak kepada sektor kehidupan yang lain.
Melalui penataan negara yang konprehensif berpijak kepada konsep tatanan budaya budaya tadi yakin, urusan-urusan negara akan mampu terselesaikan.
Menata diri dalam mengatur pola konsumsi agar bangsa terlepas dari prilaku konsumtif berlebih.
