Selain itu, pemborosan dana juga dapat terjadi akibat keputusan pembelian atau investasi yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional atau analisis yang matang. Misalnya, terdapat kecenderungan untuk memprioritaskan proyek-proyek yang bersifat simbolis atau berorientasi politik daripada proyek-proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya publik yang berharga dan menimbulkan kerugian bagi pembangunan yang seharusnya dilakukan.
Dengan demikian, tantangan pemborosan dana merupakan salah satu dampak negatif yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, serta transparansi dalam penggunaan dana publik di tingkat lokal. Pengelolaan dana publik yang efektif dan efisien harus menjadi prioritas utama dalam upaya memastikan bahwa desentralisasi memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Dari segi yang dirasakan masyarakat, desentralisasi pemerintahan dapat memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, desentralisasi dapat memberikan masyarakat lebih banyak akses dan kendali terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan pemerintah daerah yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal, diharapkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan akan lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Namun, di sisi lain, terdapat risiko bahwa desentralisasi dapat menyebabkan ketidakpastian atau bahkan kebingungan di kalangan masyarakat. Perubahan struktur pemerintahan dan redistribusi kewenangan dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam penyediaan layanan publik atau proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat membuat masyarakat merasa tidak yakin atau kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah lokal, terutama jika tidak ada upaya yang cukup untuk memberikan informasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
Selain itu, dampak positif atau negatif dari desentralisasi juga akan tergantung pada kapasitas dan integritas pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Jika pemerintah daerah memiliki kapasitas yang kuat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka masyarakat kemungkinan besar akan merasakan manfaat positif dari desentralisasi. Namun, jika terdapat kelemahan dalam kapasitas atau adanya praktik-praktik korupsi di tingkat lokal, maka dampaknya bisa menjadi negatif bagi masyarakat, dengan layanan yang tidak memadai atau dana publik yang disalahgunakan.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa desentralisasi pemerintahan dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan keputusan dan memiliki akses yang cukup terhadap informasi tentang kebijakan dan program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara ini, desentralisasi dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan.
