Pilkada Serentak dan Dinasti Politik

Memang eksistensi dinasti politik selalu muncul sejak era reforamsi melaui rezin Pemilu-KADA langsung berlangsung di Indonesia, pada dinasti politik itu sudah ada semenjak demokrasi trias politik ada. 

Begitu pula menjelang pilkada serentak 2020, sejumlah daerah berpotensi memunculkan dinasti politik baru atau melanggengkan dinasti politik lama.

Negara se demokrasi Amerika Serikat juga ikut aktif mengembangkan  Dinasti Politik. Keluarga Kennedy di Amerika Serikat dikenal dan dicatat sejarah sebagai suatu dinasti politik, yang kita kenal dengan The Kennedy Clan.

Menurut  Dini Suryani (Peneliti LIPI), pernah mendata: Keluarga Ratu Atut Chosiyah dalam dimensi pemerintahan dan anggaran dan Politik praktis di Provinsi Baten memiliki daftar Panjang nama keluarga yang dilibat dan terlibat dengan kekuasaan dan Ratu Atut Chosiyah akhirnya masuk penjara karena kasus korupsi.

Dinasti Politik Ratu Atut adalah sebuah fenemona Dinasti Politik diantara banyaknya demokrasi Dinasty Politik di Indonesia yang sudah bermunculan.

Begitu juga pada Pilkada Serentak tahun 2020, munculnya Keluarga pejabat politik aktif untuk maju sebagai Kepala Daerah, dan memang disadari bahwa secara demokrasi yang menganut setiap warga negara memilik hak yang hakiki untuk memlihi dan dipilih dalam Demokrasi Pilkada di Indonesia, yang tidak membatasi hak tersebut anak atau Kelaurga Pejabat Politik, baik dilevel Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pada Pilkada Tahun 2020, tapi partai mencalonkan jagoanya karena adanya "Dinasti Politik" kita ambil contoh misalnya Anak dan menantu Presiden Jokowi yang akan ikut berkompetisi di Pilkada tahun 2020, di mana kita ketahui mereka bergerak bukan dari bawah, Partai mungkin melanggar sendiri aturan partainya dimana, mekanisme kaderisasi yang ada di partai di langgar semua.

Menurut Bambang Wakil Ketua Ilmuwan Administrasi Negara (Indopolitika.com. 11/12/2019, Pilkada Serentak 2020 Dibayangi Dinasti Politik), oligarki saya sangat bertentangan dengan demokrasi. 

Sebab menimbulkan  budaya KKN semakin menggurita. Oleh sebab itu perlu adanya sistem demokrasi yaang membangun kekuatan mengontrol kekuasaan agar tidak terjadi abuse of power

Solopos.com, 27/02/2020 dalam "Peta Dinasti Politik Dan Kemiskinan, Masih Laku Di Pilkada 2020?; " Menyatakan bahwa Hal itu terekam dalam data-data yang secara rutin dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Jika dirunut, data-data itu menunjukkan sebagian besar daerah yang dikuasai dinasti politik memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, meski tak semuanya".