Tentunya rakyat menginginkan kesejahteraan dan kemakmuran, bukan hanya janji politik. Bagaimana nasib pekerja Indonesia disaat pandemic sekarang ini?Â
Atau petani, nelayan dan sebagainya---Yang saat ini harusnya diperhatikan pemerintah. Tentunya saat ini kepentingan rakyat harus lah lebih diutamakan,karena itulah harapan dari reformasi.
 Namun jika kita melihat realitas saat ini Berdasarkan data dari Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2020) memproyeksikan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia akan bertambah 4,22 juta orang pada 2020.Â
Sementara jumlah penduduk miskin pada akhir 2020 diperkirakan akan bertambah 2 juta orang dibandingkan data September 2019.[2] Hal ini tentunya cukup membuat kita menarik nafas sejenak, memikirkan bagaimana nasib kita kedepan yang mungkin saja salah satu diantara itu.
Oleh karenanya jika kita pahami bahwa reformasi seharusnya menumbuhkan demokrasi yang mesti mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan, serta responsif terhadap masalah atau kepentingan public.Â
Namun seperti yang kita lihat bahwa justru nilai dalam demokrasi menjadi tersumbat---Karena demokrasi saat ini sepertinya justru melayani kepentingan-kepentingan ekonomi-politik para oligarki.
 Bagaimana Demokrasi Kita?
 Berbagai macam persoalan mengenai hal-hal yang menyangkut langsung dengan kehidupan rakyat haruslah diperhatikan. Reformasi mesti menjadi sebuah pengingat yang berdampak kepada system demokrasi kita saat ini yang harusnya mengalami peningkatan.Â
Namun sayangnya dalam kenyataannya disebutkan dalam lima tahun terakhir ini Indeks Demokrasi Indonesia cenderung memburuk, bahkan laporan terakhir The Economist Intelligence Unit (2019) yang menjadi berita media masa pada Januari 2020 menyebutkan indikator kebebasan sipil di Indonesia hanya mendapat nilai 5,5 dan secara umum Indeks Demokrasi Indonesia hanya mencapai angka 6,48 dalam skala 0 - 10.
 Untuk itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang dapat mengedepankan kepentingan rakyat agar proses demokrasi kita saat ini membaik. Terlebih pada persoalan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, karena secara teoritis HAM merupakan basis dalam demokrasi modern.Â
Oleh sebab itu, salah satu bukti sebuah negara mempunyai komitmen untuk menjamin tegaknya demokrasi adalah menjamin dan menghormati Hak Asasi manusia, selain itu membongkar dan mengadili masalah-masalah HAM di masa lalu juga harus dilakukan untuk memperbaiki tatanan demokrasi kita.
