Dengan telah tiga kali turun aksi damai dan dua kali RDPU dengan Komisi IX DPR-RI, merasa apa yang menjadi harapan untuk memohon “Negara Hadir” agar terselesaikan tuntas persoalan yang mendera organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang sejak 17 Desember 2009 tidak ada kepengurusan di tingkat pusat, yakni Pengurus Pusat (PP) KPI. Pasalnya, karena Kongres VII KPI pada 15-17 Desember 2009 di Hotel Sheraton Bandara Cengkareng, Banten, terjadi dead lock. Dengan memohon pula Pemerintah berkenan memfasilitasi Kongres Luar Biasa (KLB) KPI, agar KPI memiliki legalitas hukum dan memperoleh legitimasi penuh dari Pelaut Indonesia.
Atas pertimbangan oleh karena PP KPI merasa tetap berkuasa dalam bangunan status quo, sudah dua kali telah ingkar dari pernyataannya yang semula mau memenuhi tuntutan KLB KPI tapi berubah sikap menolaknya. Banyak alasan kami memohon “Negara Hadir”, yang kiranya tak perlu lagi kami tuturkan. Namun yang pasti, hanya bisa kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan Bapak Presiden, apabila memang benar janji “Negara Hadir” untuk melindungi segenap bangsa, tidak terkecuali untuk melindungi Pelaut Indonesia dalam kehidupan berserikatnya di dalam KPI. Sebab sejatinya kami pada posisi lemah dari berbagai sisi. Dan, PP KPI sangat kuat. Menurut hemat kami. Kuat, karena banyak duit. Kuat, karena di backing oknum aparat dan birokrat. Kuat, sebab jika merasa diusik tak segan menggunakan cara-cara premanisme. Sudah barang tentu posisi kami yang berdaulat di KPI pasti kalah total.
Banyak cara sudah kami lakukan, tapi PP KPI tak bergeming. Padahal sejatinya jika visi Poros Maritim Dunia dan program pembangunan Tol Laut yang menjadi prioritas dalam pemerintahan Bapak Presiden dan ingin menghendaki perspektif dengan dukungan dari potensi Pelaut Indonesia sebagai tulang punggung. Kami sangat membutuhkan organisasi KPI yang punya legitimasi penuh dari seluruh Pelaut Indonesia dan eksistensinya harus kuat. Termasuk diselamatkannya asset KPI yang menjadi kekayaan organisasi tanpa pertanggungjawaban PP KPI selama ini.
Dengan organisasi KPI memiliki legitimasi penuh dan eksistensi yang kuat, selain perspektif visi Poros Maritim Dunia dipastikan akan mudah tercapai, semoga pula dapat memperjuangkan implementasi aturan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang kelak Pemerintah sudah meratifikasi.
Demikian permohonan kami, Bapak Presiden. Mohon “Negara Hadir” dan Mohon “Pemerintah Fasilitasi KLB KPI”. Hanya ini saja permohonan kami. Dan hanya satu-satunya yang tertinggal dan hanya bisa diharapkan dari Bapak Presiden.
Terima kasih.
Salam dan hormat kami,-
atasnama dan atau mewakili
Pelaut Senior
Cornelius P Ferdinand
(081285403812)
