Mohon tunggu...
Teddy Syamsuri
Teddy Syamsuri Mohon Tunggu... lainnya -

Ketua Umum Lintasan '66, Wakil Sekjen FKB KAPPI '66, Pendiri eSPeKaPe, Direktur Kominfo GNM dan GALAK, Inisiator AliRAN.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Relawan GANTI Pantura Dukung Usulan Kurtubi Jadi Menteri ESDM

6 September 2014   12:41 Diperbarui: 18 Juni 2015   01:28 134
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Relawan GANTI Pantura Dukung Usulan Kurtubi Jadi Menteri ESDM
Gebang Cirebon, 6 September 2014.

Tanpa mengurangi rasa hormat beberapa usulan dan hasil poolling dari para sahabat relawan Jokowi-JK untuk posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta tetap menghormati dan menghargai hak prerogratif Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) yang dijamin konstitusi negara.

Perkenan kami dari Relawan Gerakan Nelayan Tani Indonesia Pantai Utara Laut Jawa (Relawan GANTI Pantura) memberikan dukungan penuh atas usulan saudara-saudara kita yang berhimpun dalam Solidartas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) yang telah menyampaikan usulan nama : DR. H. Kurtubi, SE, MSp, MSc. yang Pengamat Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk menjadi Menteri ESDM dalam kabinet Jokowi-JK.

Dibawah ini adalah surat Pengurus Pusat eSPeKaPe tertanggal 5 September 2014 yang sudah dilayangkan ke Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, yang isinya sebagai berikut :

Nomor     :    05/KU.eSPeKaPe/IX/2014.
Lampiran     :            -
Perihal     :    Usulan DR. H. Kurtubi, SE, MSp, MSc. menjadi Menteri ESDM.

Kepada Yang Terhormat,-
Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK,
Ibu RINI SOEWANDI
Jl. Situbondo No. 10 Menteng,
JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,-

Pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), sekian lamanya memang dirundung keprihatinan. Belakangan malah Menteri ESDM Jero Wacik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan penyelewengan wewenang dan pemerasan yang tergolong tindak pidana korupsi. Semua ini akibat dari tata kelola khusus di minyak dan gas bumi (migas) – baik di hulu, maupun di hilir – yang keliru dan salah kelola. Di bidang migas ini, hal tranparansi dan akuntabilitas tergolong sangat mahal. Menejemennya memang tertutup dan tabu untuk dibuka ke ruang publik. Maka isu mafia migas - baik di hulu maupun di hilir - sulit dibuktikan, kendati rakyat bisa merasakan dari akibatnya isu mafia migas tersebut.

Mengingat masyarakat luas diharapkan memberikan masukan nama-nama kandidat menteri kepada Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Langkah ini diambil menurut Jokowi, Kamis (24 Juli 2014) malam, agar rakyat turut berperan dalam terbentuknya kabinet profesional. Juga biar lebih cepat terbentuk, agar langsung bisa bekerja pada 20 Oktober 2014. Maka Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), perkenankan menyampaikan usulan agar nama : DR. H. Kurtubi, SE, MSp, MSc. menjadi Menteri ESDM.

DR. Kurtubi, adalah politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), yang setamatnya di FE-UI, ia bekerja di Pertamina. Dari Pertamina, ia kemudian mendapat beasiswa untuk mengambil Master bidang Ekonomi Mineral di Colorado School Of Mines, Amerika Serikat dan melanjutkan sampai mendapat gelar Doktor. Ketika menempuh pendidikan, ia terpilih melalui kampusnya untuk mengikuti pertukaran mahasiswa ke Institute Francaise Du Petrole Prancis.

DR. Kurtubi sudah banyak “malang melintang” di dunia migas, baik sebagai dosen, pengamat dan penulis di beberapa mass-media dalam dan luar negeri. Semasa bekerja di Pertamina, ia sempat “diasingkan” karena gagasan dan tindakannya yang sering menentang kebijaksanaan pemerintah, namun ia yakin langkah yang ditempuhnya berada di jalan yang benar, bahwa pengelolaan migas harus ditujukan buat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebab prinsipnya, kekayaan alam mesti dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan oleh sekelompok orang apalagi oleh orang asing. Selama ini Indonesia sudah salah dalam tata kelola migas, diantaranya dalam pola kontrak, hingga menimbulkan kerugian besar bagi negara.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun