Keluhan demi keluhan dari anggota hal pelayanan kesehatan, sejatinya ada korelasinya dengan uang manfaat pensiun bulanan yang jauh dari hidup layak bagi kemanusiaan. “Mereka, para anggota eSPeKaPe selalu mengeluh uang pensiun yang jauh dari mencukupi, maka keluhan tidak dapat tidur karena stres dan adanya gangguan berbagai macam penyakit tidak bisa dihindari. Boro boro mau rekreasi, untuk urusan dapur rumah tangga sehari harinya saja tidak banyak terpenuhi”, tutur Binsar Effendi.
Ironisnya lagi ketika Pertamina mengalihkan status menjadi perseroan bersumberkan UU Migas No. 22 Tahun 2001, hal pelayanan kesehatan bagi pensiunannya yang tentunya di usia semakin lansia itu butuh layanan kesehatan yang lebih berkualitas, dihadapkan oleh perolehan obat-obatan berkelas generik. “Tidak seperti dulu waktu Pertamina dipayungi UU No. 8 Tahun 1971, dokter selalu menuliskan resepnya dengan obat-obatan yang bermutu atau tidak generik. Ini yang menjadi keprihatinan kami”, lanjut Binsar Effendi mengeluhkan.
Menurutnya yang juga Panglima Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK), merasa aneh ketika Pertamedika yang ditugasi juga melayani kesehatan bagi pensiunan Pertamina, karena Pertamedika anak perusahaan PT Pertamina (Persero), “Hal dana untuk anggarannya dikendalikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Pertamina, sehingga jika pensiun mempertanyakan masalah obat ke Pertamedika, dijawabnya sebaiknya tanyakan saja ke Dinkes Pertamina”, ungkap Binsar Effendi.
Padahal, ujar Binsar Effendi yang organisasnya sudah banyak menerima keluhan anggotanya itu, dikatakan laba bersih Pertamina tahun 2013 mencetak Rp. 32,05 trilyun dan target tahun 2014 harus naik yang dipatok Rp. 41,8 trilyun. “Apakah pantas Pertamina memberlakukan kuota anggaran untuk pelayanan kesehatan pensiunan yang sekelas Puskesmas? Ini ‘kan yang menjadi tidak adil. Jangan-jangan tidak ada itu aturan batasan anggaran dari perusahaan, hanya mungkin sebisa-bisanya Kepala Dinkes Pertamina yang memang kurang sentuhan kepedulian terhadap kesehatan bagi pensiunan. Dugaan adanya perbuatan korupsi atas dana kesehatan Pertamina untuk pensiunannya diperbuat Kepala Dinkes, tidaklah menutup kemungkinan adanya. Ini yang akan saya usut”, tandasnya.
Oleh sebab itu, Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi akan mengajukan agar Pertamedika saja yang langsung menangani anggaran, tidak melalui Dinkes Pertamina. “Akan eSPeKaPe ajukan surat resmi kepada Plt Dirut Pertamina M Husen, yang juga pernah didukung dari permohonan kami kepada Dewan Komisaris Pertamina agar Pak M Husen menjadi Plt Dirut Pertamina menggantikan Ibu Karen. Setelah itu akan kami perjuangkan agar pelayanan kesehatan untuk pensiunan kembali seperti yang dulu, tapi dibawah pengelolaan Pertamedika. Mudah-mudahan berhasil dan Dirut Pertamedika, Brigjen Mardjo, menyetujuinya”, pungkasnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H