Pensiunan Pertamina Tuntut Mundur Stafsus Menteri ESDM Widyawan

Dan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah, lanjut Binsar Effendi, Pertamina telah memiliki kemampuan secara teknis dan finansial untuk mengelola Blok Mahakam. Pertamina terbukti sukses meningkatkan produksi secara signifikan di Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang saat diakuisisi Pertamina dari British Petroleum (BP) pada tahun 2009, produksinya hanya 21.000 barel per hari (bph) dan saat ini menjadi 46.000 bph. Menyusul Blok West Madura Offshore (WMO) yang saat dikelola Kodeco produksinya tinggal 13.000 bph, tapi kini oleh Pertamina pasca pengambilalihan, sudah berproduksi dan mencapai 22.000 bph. “Apa hasil anak bangsa sendiri ini yang terus menerus diragukan oleh Widyawan?”, tanyanya geram.

Sekarang ini dan sebagai konsekuensi atas kewajiban eSPeKaPe mewaspadai Stafsus Menteri ESDM Widyawan Prawiraatmaja yang menyudutkan martabat dan kemampuan bangsa sendiri, imbuh Binsar Effendi, “Adalah sebagaimana dulu eSPeKaPe lakukan saat menuntut mundur Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, yang juga meremehkan kemampuan dan kesanggupan Pertamina mengelola Blok Mahakam hanya dianggap tidak punya modal dan SDM-nya rendah. Bersyukur surat resmi eSPeKape tepat 17 Agustus 2013 itu, dikabulkan oleh Presiden Susilo Yudhoyono”, akunya.

“Kemarin, sudah eSPeKaPe kirimkan juga surat resmi No. 22/KU/eSPeKaPe/XII/2014 tertanggal 22 Desember 2014 kepada Presiden Jokowi, perihal aspirasi pernyataan sikap dalam bentuk tuntutan” lanjut Binsar Effendi sambil menyatakan sebagai bentuk keseriusan tuntutan eSPeKaPe. “Yah, semoga saja Presiden Jokowi mau mendengar sekaligus mengabulkan aspirasi konstruktif dari eSPeKaPe yang saat aktifnya susah payah merintis, membangun dan membesarkan Pertamina ini”, pungkasnya

Berikut isi aspirasi pernyataan sikap eSPeKaPe yang berbentuk tuntutan :

1. Segera menetapkan bahwa kontrak pengelolaan Blok Mahakam dengan Total E&P dan Inpex Co yang berakhir pada 31 Maret 2017 tidak akan diperpanjang;

2. Segera menetapkan hak pengelolaan Blok Mahakam diserahkan kepada Pertamina sejak 1 April 2017 secara sepenuhnya, tunggal dan 100 persen menjadi operatornya;

3. Memberi hak partisipasi saham (Participating Interest) pengelolaan Blok Mahakam kepada Provinsi Kalimantan Timur minimal sebesar 10%. Impementasi PI harus dikordinasikan dan dijamin oleh Pemerintah bersama Pertamina, tanpa partisipasi atau kerjasama dengan swasta yang berpotensi merugikan daerah;

4. Memberhentikan segera Stafsus Menteri ESDM Widyawan Prawira Atmaja dari jabatannya yang cenderung menjadi kaki-tangan asing dengan berbagai cara, dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan secara langsung atau tidak langsung, telah memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik, melecehkan kemampuan SDM bangsa sendiri dan menyesatkan kesanggupan Pertamina, serta merendahkan martabat bangsa.