Seharusnya, proses penggantian dan penerbitan e-KTP di Disdukcapil dilakukan selama 14 hari kerja. Dari penelusuran saya di situs resmi Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dan Kota Makassar, standar tersebut sudah diberlakukan di kedua instansi tersebut.
Namun faktanya, banyak pengguna Twitter lainnya yang mengeluhkan lamanya waktu penggantian dan penerbitan e-KTP di beberapa daerah, bahkan sampai berbulan-bulan. Curhatan "warga" Twitter tersebut meramaikan kumpulan twit @hotradero tersebut.
Jika ide Sandiaga akan diterapkan dan mirip dengan program MyKad Malaysia, itu berarti layanan pemerintah yang sifatnya penting, salah satunya BPJS Kesehatan, tidak bisa diakses sementara oleh penduduk yang e-KTP-nya hilang atau rusak. Layanan baru bisa diakses kembali jika blangko e-KTP pengganti sudah diterbitkan oleh Disdukcapil.
Maka, tantangan selanjutnya sudah menanti bagi pemerintah: memperbaiki lamanya birokrasi adminstrasi kependudukan. Hal tersebut harus dilakukan, siapapun presidennya, meskipun ide "Satu e-KTP" belum dilaksanakan dalam waktu dekat.Â
Agar semakin menarik, mungkin kita bisa menambah kesulitan tantangan di atas dengan pertanyaan berikut:Â
"Bisakah blangko e-KTP baru atau pengganti diterbitkan dalam waktu satu hari kerja saja, seperti halnya saat kita membuat kartu ATM di bank?"Â
5. Memaksimalkan penggunaan "infrastruktur langit"
Dalam kumpulan twit @hotradero sebelumnya, ada juga solusi yang ditawarkan, yaitu penggunaan database biometrik tersentralisasi. Tetapi menurut si penulis twit, hal tersebut membutuhkan infrastruktur internet yang memadai dan penggunaan teknologi komputasi awan (cloud computing).
Solusi tersebut mengingatkan saya dengan pernyataan calon wakil presiden nomor urut 01, K.H. Ma'ruf Amin, dalam debat hari Minggu lalu.Â
"Kebetulan pemerintah kita sekarang sudah bisa membangun infrastruktur, baik infrastruktur darat, infrastruktur laut, infrastruktur udara, dan infrastruktur langit. Infrastruktur langit itu adalah melalui Palapa Ring," ujarnya saat itu.Â
Maksud dari infrastruktur langit dalam pernyataan tersebut adalah infrastruktur telekomunikasi. Saat ini, pemerintah sedang menggarap proyek infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan serat optik, Palapa Ring. Proyek tersebut terbagi menjadi 3 bagian. 2 bagian sudah tuntas dikerjakan, yaitu Paket Barat dan Tengah.
Mengutip Antara, Anang Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, memperkirakan Palapa Ring Paket Timur akan selesai dibangun pada Juni 2019. Lalu, uji coba dilakukan selama sebulan. Dan pada bulan Juli, semua jaringan di Palapa Ring sudah bisa digunakan.
