Pasca UU Kesehatan: Perlukah Dokter Khawatir?

• Perlukah Dokter Khawatir?
• 
  
• Pasca UU Kesehatan, banyak dokter menjadi khawatir.
• "Masa depan semakin suram," kata mereka.
• 
  
• Dilihat dari semakin banyaknya supply dokter,
• pandangan mereka benar.
• Tapi dilihat dari rasio dokter:penduduk,
• kekhawatiran itu berlebihan.
• 
  
• Sebab rasio dokter:penduduk Indonesia itu rendah.
• Terendah ketiga di ASEAN, diatas Laos dan Kamboja.
• Per 1000 penduduk, Malaysia punya 1,5 dokter.
• Per 1000 penduduk, Indonesia punya 0,5 dokter.
• 
  
• Artinya, sekedar untuk menyamai Malaysia,
• dibutuhkan kenaikan 200 persen jumlah dokter.
• Dan untuk mencetak sebanyak itu,
• pastinya dibutuhkan puluhan tahun.
• 
  
• 
  
• Kondisi di Pelosok
• 
  
• Mari lihat kondisi di sebuah kabupaten di Papua.
• Inilah realita di kabupaten di pesisir :
• 
  
• 1. Penduduk sekitar 300 ribu
• 2. Hanya ada 1 RSUD
• 3. Di RSUD seringkali tidak ada spesialis
• 4. Tidak ada RS-Klinik swasta
• 
  
• Nah, untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis,
• Pemkab biasanya bekerjasama dengan Univ. Negri.
• 
  
• Maka dikirimlah dokter residen tingkat akhir ke pesisir.
• Kontrak 1 tahun dan digaji 20-30 juta sebulan.
• Akan tetapi harus bagi hasil dengan Univ. Pengirim.
• 
  
• Bagi dokter residen, ia sulit menolak.
• Karena selama pendidikan, ia menjadi pekerja rodi gratisan.
• Menolak berarti membuat seniornya tidak senang.
• Menerima berarti bisa refreshing dan mengisi dompet.
• 
  
• Sistem sering tidak berjalan baik.
• Karena berbagai sebab, sering spesialis tidak datang.
• Alhasil, pasien dengan kasus spesialistik harus diangkut naik pesawat ke kota besar.
• 
  
• Bayangkan: Seseorang sakit usus buntu.
• Demam dan nyeri perut hilang timbul yang menyiksa.
• Tapi tidak ada dokter bedah.
• Maka harus dirujuk ke kota besar naik pesawat.
• 
  
• Atau seorang wanita akan melahirkan.
• Tapi tiba-tiba macet dan perlu dioperasi Caesar.
• Tapi tidak ada dokter kandungan.
• Dirujuk naik pesawat pun pasti tidak akan sempat.
• 
  
• 
  
• Solusi Jangka Panjang 
• 
  
• Tapi solusi pemenuhan kebutuhan dokter bukan hanya itu.
• Orang-orang politik terkenal punya banyak akal.
• 
  
• Mengetahui kebutuhan dokter umum saja kurang,
• menyadari impian para dokter adalah sekolah,
• Pemkab membuat kontrak dengan para dokternya.
• 
  
• Dokter kontrak sering ditawari menjadi PNS daerah.
• Diberi janji untuk disekolahkan,
• tapi bahkan setelah menjadi PNS bertahun-tahun,
• banyak yang tidak juga disekolahkan spesialis.
• Menjadi dilema karena kehadiran mereka sangat dibutuhkan.
• 
  
• Atau ada juga yang sudah diberi rekomendasi,
• tapi ditolah oleh Universitas dengan berbagai alasan.
• 
  
• Sedang yang beruntung,
• mereka memang masuk sekolah spesialis,
• dengan perjanjian kontrak mengabdi di daerah.
• Lamanya 2N+1.
• 
  
• Jika pendidikan mereka lamanya 6 tahun,
• maka harus mengabdi di kabupaten selama 13 tahun.
• 
  
• Sistem ini sangat menguntungkan daerah,
• (dan rakyat banyak di kabupaten)
• tapi sangat merugikan dokter sebagai individu.
• 
  
• Pasalnya di daerah tidak ada prospek.
• Usia muda yang produktif dihabiskan di pinggiran.
• Mirip seperti nasib penambang truk batubara,
• dapat uang banyak... tapi buat apa?
• 
  
• Tidak banyak yang bisa dibeli-dinikmati di pelosok.
• 
  
• Menyadari bagaimana nasibnya kelak,
• dokter yang cerdik dan berani memanfaatkan celah.
• Masuk spesialis dengan memanfaatkan pengaruh, rekomendasi dan biaya Pemda,
• tapi keluar dari PNS setelah jadi spesialis.
• 
  
• Tentu saja dengan menyadari denda.
• Uang untuk itu sudah diperhitungkan.
• 
  
• Hasil akhirnya, semua rugi.
• Dokternya mendapat reputasi buruk.
• Rakyat banyak tidak mendapat hak atas layanan spesialisnya.
• Pejabat Pemda kecewa dan menjadi sulit percaya dengan dokter. 
• 
  
• Padahal pangkal masalah sebenarnya sederhana :
• Sistem yang berbasis Universitas.
• 
  
• 
  
• Sistem Pendidikan Dokter Berbasis RS
• 
  
• Maka dengan berubahnya sistem menjadi berbasis RS,
• idealnya dokter di pesisir pun bisa menjadi spesialis.
• Hanya perlu mengirim pengajarnya ke daerah.
• Ditambah melengkapi alat-alat pemeriksaan medis.
• 
  
• (Seharusnya bisa ada lebih banyak lagi kemudahan dengan akses 4G. 
• Sayang sekali, karena kasus korupsi BTS 8 Trilyun, 
• entah bagaimana nasib 4G di daerah pesisir...)
• 
  
• Karena berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh UU Kesehatan ini...
• Diharapkan daerah pesisir memiliki banyak spesialis.
• Minimal satu untuk tiap spesialis dasar.
• Dan semuanya adalah PNS.
• 
  
• Dalam hitungan waktu 6-10 tahun ke depan hasilnya bisa terlihat:
• Setiap RSUD memiliki satu dokter untuk bidang2 spesialis dasar.
• Yaitu penyakit dalam, bedah, dan kandungan. 
• 
  
• Barulah selanjutnya memberikan rekanan...
• Atau kompetitor bagi para dokter spesialis itu.
• 
  
• Tujuannya agar masyarakat daerah bisa memiliki second opinion*,
• yaitu tempat bertanya yang lebih netral,
• seandainya diagnosa atau hasil terapi yang diberikan sulit diterima.
• 
  
• *) Di lapangan, second opinion itu tidak selalu ada.
• Karena semua dokter pada dasarnya adalah bersaudara.
• 
  
• Atau saling menutupi kesalahan sesamanya.
• Seperti jiwa korsa seperti pada instansi militer. 
• 
  
• Akan tetapi memiliki prinsip second opinion jauh lebih baik,
• daripada kewenangan medis yang tidak memiliki pembanding sama sekali.
• 
  
• 
  
• Kesimpulan Akhir
• 
  
• Sebagai kesimpulan,
• Penulis berpendapat dokter sama sekali tidak perlu khawatir.
• Keterdesakan dokter hanya karena urusan supply yang tidak merata.
• Jika tinggal di kota, ya banyak kompetitor dan tuntutan.
• 
  
• Tapi cobalah berkarya di daerah.
• Disana peluang terbuka sangat lebar.
• UU Kesehatan memungkinkan Anda belajar spesialisasi sambil dibayar.
• 
  
• Win-win solution buat pemerintah, karir Anda, dan rakyat banyak.