ANIES Rasyid Baswedan terus melakukan safari politiknya, walau tak selalu mulus, karena adanya penolakan di beberapa daerah. Di sisi lain, hal itu ternyata tak mengurangi antusiasme pembentukan relawan Anies. The show must go on, kendati nasib Koalisi Perubahan masih tak menentu dan pencalonan mantan gubernur DKI Jakarta itu tetap belum jelas.
Merujuk pemberitaan media, alih-alih menggalang dukungan masyarakat, safari politik Anies yang dideklarasikan sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada Pilpres 2024 oleh NasDem, mendapat penolakan di sejumlah daerah.
Mengapa safari politik Anies mendapat penolakan? Dalam pandangan Siti Zuhro, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), safari politik hakikatnya bertujuan untuk mengenal lebih jauh partai dan capres yang akan diusung. Menurutnya, para calon menyosialisasikan dirinya sah-sah saja, asalkan ditempuh melalui cara-cara yang benar dan tidak merugikan rakyat.
Apakah cara-cara sosialisi Anies salah? Di Yogya, pertengahan November, rencana kedatangannya disambut berbagai spanduk yang di antaranya bergambar karikatur Anies di dalam bingkai lingkaran merah seperti tanda dilarang disertai tulisan 'Orang Munafik ! Membawa Agama Untuk Politik'.
Beberapa hari kemudian, di Ciamis, Jabar, berbagai spanduk penolakan kedatangannya juga bertebaran, antaranya dari Forum Santri Kabupaten Ciamis Menggugat. Spanduk itu bertuliskan 'Menolak Anies Baswedan, Anies bapak politik identitas jualan agama dan ayat'. Terbaru, safari politiknya di Aceh dan Pekanbaru, Riau, juga sempat terhambat.
Kendati demikian, seperti dipaparkan di awal tulisan ini, pertunjukkan jalan terus. Anies terus maju. Pun NasDem, tetap ngegas. NasDem seakan-akan juga tak mempedulikan jika nasib atau masa depan kandidat capresnya belum jelas.
Ketidakjelasan nasib Anies, seperti kerap dikemukakan, kembali berpulang pada jadi atau tidak jadinya Koalisi Perubahan (KP) terbentuk. Koalisi yang digagas NasDem bersama Demokrat dan PKS ini belum juga dideklarasikan. Bahkan belakangan rencana pembentukan koalisi ini kembali menjadi tanda-tanya besar menyusul menguatnya kabar jika PKS segera bergabung dengan  Gerindra dan PKB dalam Koalisi Indonesia Raya.
Nuansa keintiman PKS dengan Gerindra dan PKB yang sudah menanda-tangani piagam koalisi KIR itu sebenarnyan sudah mencuat sejak medio November lalu. Kabar itu mengemuka di tengah sinyal yang disampaikan petinggi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), mengenai adanya beberapa partai tambahan dengan kode warna seragam merah, biru dan putih.
Warna putih, seperti dipaparkan dalam tulisan terdahulu, merujuk pada sejumlah partai, baik dari partai yang sudah berlaga di Pemilu 2019 atau partai baru. PKS dan Perindo termasuk yang diisyaratkan sebagai anggota baru KIB tersebut.
Kemungkinan bergabungnya PKS dalam KIR disampaikan secara terbuka oleh sejumlah elit Gerindra, termasuk Wakil Ketua Umum Fadli Zon. Sufmi Dasco Ahmad, wakil ketua umum Gerindra lainnya, bahkan menepis anggapan bahwa bergabungnya PKS dalam KIR hanya sekadar wacana, sebagaimana dilontarkan beberapa pengamat.
