ANIES Rasyid Baswedan terus melakukan safari politiknya, walau tak selalu mulus, karena adanya penolakan di beberapa daerah. Di sisi lain, hal itu ternyata tak mengurangi antusiasme pembentukan relawan Anies. The show must go on, kendati nasib Koalisi Perubahan masih tak menentu dan pencalonan mantan gubernur DKI Jakarta itu tetap belum jelas.
Merujuk pemberitaan media, alih-alih menggalang dukungan masyarakat, safari politik Anies yang dideklarasikan sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada Pilpres 2024 oleh NasDem, mendapat penolakan di sejumlah daerah.
Mengapa safari politik Anies mendapat penolakan? Dalam pandangan Siti Zuhro, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), safari politik hakikatnya bertujuan untuk mengenal lebih jauh partai dan capres yang akan diusung. Menurutnya, para calon menyosialisasikan dirinya sah-sah saja, asalkan ditempuh melalui cara-cara yang benar dan tidak merugikan rakyat.
Apakah cara-cara sosialisi Anies salah? Di Yogya, pertengahan November, rencana kedatangannya disambut berbagai spanduk yang di antaranya bergambar karikatur Anies di dalam bingkai lingkaran merah seperti tanda dilarang disertai tulisan 'Orang Munafik ! Membawa Agama Untuk Politik'.
Beberapa hari kemudian, di Ciamis, Jabar, berbagai spanduk penolakan kedatangannya juga bertebaran, antaranya dari Forum Santri Kabupaten Ciamis Menggugat. Spanduk itu bertuliskan 'Menolak Anies Baswedan, Anies bapak politik identitas jualan agama dan ayat'. Terbaru, safari politiknya di Aceh dan Pekanbaru, Riau, juga sempat terhambat.
Kendati demikian, seperti dipaparkan di awal tulisan ini, pertunjukkan jalan terus. Anies terus maju. Pun NasDem, tetap ngegas. NasDem seakan-akan juga tak mempedulikan jika nasib atau masa depan kandidat capresnya belum jelas.
Ketidakjelasan nasib Anies, seperti kerap dikemukakan, kembali berpulang pada jadi atau tidak jadinya Koalisi Perubahan (KP) terbentuk. Koalisi yang digagas NasDem bersama Demokrat dan PKS ini belum juga dideklarasikan. Bahkan belakangan rencana pembentukan koalisi ini kembali menjadi tanda-tanya besar menyusul menguatnya kabar jika PKS segera bergabung dengan  Gerindra dan PKB dalam Koalisi Indonesia Raya.
Nuansa keintiman PKS dengan Gerindra dan PKB yang sudah menanda-tangani piagam koalisi KIR itu sebenarnyan sudah mencuat sejak medio November lalu. Kabar itu mengemuka di tengah sinyal yang disampaikan petinggi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), mengenai adanya beberapa partai tambahan dengan kode warna seragam merah, biru dan putih.
Warna putih, seperti dipaparkan dalam tulisan terdahulu, merujuk pada sejumlah partai, baik dari partai yang sudah berlaga di Pemilu 2019 atau partai baru. PKS dan Perindo termasuk yang diisyaratkan sebagai anggota baru KIB tersebut.
Kemungkinan bergabungnya PKS dalam KIR disampaikan secara terbuka oleh sejumlah elit Gerindra, termasuk Wakil Ketua Umum Fadli Zon. Sufmi Dasco Ahmad, wakil ketua umum Gerindra lainnya, bahkan menepis anggapan bahwa bergabungnya PKS dalam KIR hanya sekadar wacana, sebagaimana dilontarkan beberapa pengamat.
Pada Pemilu 2019, PKS bergabung dengan Gerindra. Faktor sejarah itu yang tampaknya menjadi salah satu pertimbangan penyatuan kembali mereka, seperti diisyaratkan Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad. Keduanya menegaskan, sesungguhnya mereka tak pernah bercerai. Mereka tetap bertemu di parlemen, kendati PKS berada di luar koalisi dengan pemerintah.
Spekulasi mengenai bergabungnya PKS dengan KIR atau KIB, di satu sisi menegaskan adanya komunikasi politik di antara partai-partai yang masih berjalan dinamis. Semua kemungkinan masih bisa tetap terjadi hingga menit akhir pendaftaran capres dan cawapres di KPU, pada pertengahan September 2023 mendatang.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, tidak menutup peluang rujuk dengan Gerindra dan sekaligus bergabungnya PKS dengan KIR pada kontestasi akbar politik 2024 itu. Ia juga mengiyakan dinamika politik yang terus berkembang.
Karena dinamika yang terus berkembang itu tetap masih sulit diprediksi kepastian PKS melebur ke KIR atau KIB. Itu juga yang menjadi keyakinan kubu Demokrat. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Juga, kemungkinan PKS tetap bersama Demokrat dan NasDem, lalu mendeklarasikan KP. Dan, Demokrat juga tak bisa bersikap apa-apa seandainya memang PKS memilih bergabung dengan KIR atau KIB.
Yang pastinya terpukul tentulah NasDem. Namun, NasDem bergeming, tak yakin dengan kemungkinan bergabungnya PKS dengan KR atau KIB. Kubu NasDem yakin jika PKS tak goyah dengan rayuan apapun...
