Mohon tunggu...
Tb Adhi
Tb Adhi Mohon Tunggu... Jurnalis - Pencinta Damai
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Sich selbst zu lieben ist keine ritelkeit, sondern vernunft

Selanjutnya

Tutup

Politik

Lagi, Soal Politisasi Agama, Semua Partai Mestinya Dukung Pernyataan Jokowi

22 November 2022   14:44 Diperbarui: 22 November 2022   14:47 185
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo terkait 'larangan' politik identitas dan politisasi agama oleh kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada kontestasi akbar politik 2024 masih menjadi pembicaraan hangat. 

Pernyataan Jokowi, yang diyakini bercermin dari pengalaman Pilpres 2019, mestinya juga menjadi bahan diskursus menarik bagi publik, pencerahan dalam menjadikan Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak 2014 jauh lebih baik dan kondusiv dari 2019.

Dalam hemat penulis, walau pernyataan tersebut ditujukan untuk bakal calon capres dan cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024, namun tetap merupakan sentilan bagi partai-partai politik yang terlibat secara langsung dalam kontestasi 2024.

Bukankah partai-partai politik juga yang memilih, menentukan atau mengeksekusi kandidat capres dan cawapres tersebut, baik sendiri-sendiri atau pun melalui koalisi yang dibentuk. Pemilu di Indonesia memungkinkan terciptanya koalisi dari partai atau sejumlah partai, sebagaimana dinamika menuju Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak 2024.

Mengingat eskalasi yang cenderung menghangat di tahun-tahun politik ini sangat mungkin pula jika pernyataan tentang wajib ditinggalkannya politik identitas dan politisasi SARA, terutama agama, akan kembali diingatkan Jokowi di waktu-waktu mendatang.

Seyogyanya pula jika semua partai peserta Pemilu 2024 mengamini pernyataan tersebut, guna menghindari eskalasi yang lebih menajam ke saat-saat dan sewaktu Pemilu 2024 dilaksanakan, khususnya pemilihan presiden pada Februari 2024.

Dalam konnteks itu publik mencermati dan mengapresiasi tanggapan dari partai-partai yang menyebut bahwa pernyataan Jokowi sangat tepat, seperti yang disampaikan elit Golkar, PPP, PKS dan Gerindra.

Golkar melalui Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa arahan Presiden Jokowi sejalan dengan komitmen partai serta parpol mitranya di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Ketua DPP Partai Golkar itu menegaskan bahwa pemilu 2024 mestinya memang mengedepankan adu gagasan dan program, bukan justru mempolitisasi SARA. Pemilu harus dijadikan ajang mengadu gagasan dan program yang ditawarkan kepada rakyat, bukan mempolitisasi SARA untuk kepentingan elektoral. Artinya, aspirasi rakyat yang harus diutamakan.

Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Ace mengenang pelaksanaan pemilu sebelumnya yang pernah mencuatkan politisasi agama, yang mengakibatkan perpecahan bangsa. Ace mengajak berbagai pihak agar melihat background, rekam jejak atau latar belakang figur yang akan dipilih saat pemilu nanti. Secara umum, itu tidak hanya untuk Pilpres, namun juga Pileg dan Pilkada serentak.

Dia mengingatkan pengalaman dari kampanye Pilpres, Pileg maupun Pilkada sebelumnya bahwa politisasi SARA terutama agama mengakibatkan polarisasi yang berakibat juga pada perpecahan bangsa.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun