ADA yang menarik dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Senin (21/11/2022) di Solo, Jawa Tengah. Jangan politisasi agama, politik-politik SARA, seyogyanya debat ide dan gagasan.
"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama jangan. Jangan," tegas Presiden Jokowi sebagaimana dikutip media dari YouTube Setpres.
Pernyataan Jokowi tentunya merujuk pada eskalasi politik menjelang kontestasi akbar Pilpres 2024. Tak bisa dipungkiri jika tensi politik naik-turun, ditingkahi perilaku para elit partai dan figur-figur yang sejauh ini disebut-sebut akan terlibat dalam pertarungan menuju pergantian kekuasaan.
Tensi politik juga ditingkahi perilaku pejabat pemerintahan yang kerap mengkaitkan-kaitkan Pilpres dalam berbagai kesempatan, mungkin karena merasa bahwa atas nama demokrasi hal itu sah-sah saja. Contohnya, apa yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang dalam sambutannya di acara pembukaan Munas HIPMI itu menyebut-nyebut nama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Bahlil, ketua dewan pembina HIPMI, mengisyaratkan Puan dan Ganjar sebagai sama-sama pemimpin Indonesia masa depan.
Pernyataan Bahlil Lahadalia itu yang mungkin memicu Presiden Jokowi untuk berbicara soal situasi politik menuju Pilpres 2024. Sebagaimana dikutip Kompas.com, Presiden Jokowi meminta para calon presiden dan para calon wakil presiden (capres-cawapres) yang akan maju pada Pilpres 2024 tidak melakukan politisasi agama. Presiden meminta agar perdebatan para capres dan cawapres nantinya berupa ide dan gagasan yang membangun bangsa.
"Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem," papar Jokowi seperti yang disiarkan  Youtube Sekretariat Presiden dan dikutip Kompas.com.
Politisasi agama, kita sama-sama sadari, membawa dampak yang negatif. Dampak tersebut juga telah dirasakan masyarakat dalam waktu lama. Itu yang membuat Jokowi kembali mengingatkan agar politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) sebaiknya dihindari. Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam.
Kita pahami bahwa menuju Pilpres 2024 sejauh ini baru Anies Rasyid Baswedan yang sudah dideklarasikan untuk bertarung. Meski mantan mendikbud dan gubernur DKI Jakarta itu baru berstatus bakal calon (bacalon)--karena baru ditetapkan oleh NasDem yang belum memenuhi legalitas presidential thresold (PT)- namun Anies Baswedan sudah berkeliling mengkampanyekan diri.
Sebenarnya, hingga sejauh ini belum diketahui figur-figur capres dan cawapres yang akan bertarung nanti. Mereka yang akan bertarung baru sebatas diisyaratkan, misalnya Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto, walau baru mewakili partai masing-masing yakni Golkar dan Gerindra.
Kendati demikian, Airlangga Hartarto sangat mungkin dideklarasikan sebagai capres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), sementara Prabowo Subianto menjadi capres potensial dari koalisinya bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
