Cercaan untuk NasDem bahkan diwarnai dengan adanya 'desakan' agar mereka 'ke luar' dari jajaran partai koalisi pendukung pemerintahan. Hal itu juga berimbas pada adanya tuntutan agar menteri-menteri asal NasDem yang berada di pemerintahan mengundurkan diri. Atau, mereka siap-siap diganti. Isu reshuffle menteri-menteri NasDem terus mencuat hari-hari ini.
NasDem juga harus menerima kenyataan penurunan elektabulitasnya. Jajak pendapat terbaru dari New Indonesia Research & Consulting, sebagaimana dikutip banyak media pekan ini, elektabilitas NasDem hanya sebesar 3,8 persen, turun di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Ada catatan, bahwa itu sebagai konsekuensi atau risiko yang harus diterima NasDem setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacalon Presiden 2024.
Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono, Sabtu (23/10) lalu, setelah resmi mendeklarasikan dukungannya pada Anies, elektabilitas NasDem makin terpuruk hingga di bawah parliamentary threshold.
Catatan menunjukkan, pada Februari 2022, elektabilitas NasDem berada di atas ambang batas parlemen. Ketika itu elektabilitas NasDem dicatat sebesar 5,3 persen. Pada bulan Juni 2022, elektabilitasnya turun menjadi 4,4 persen, dan pada bulan Oktober 2022 sebesar 3,8 persen.
Dikutip dari Kompas.com, PDIP masih unggul dengan elektabilitas 18,3 persen. Gerindra berada pada peringkat kedua sebesar 13,0 persen, disusul oleh Partai Golkar (7,7 persen), PKB (7,1 persen), dan PSI (5,7 persen). Partai-partai oposisi berkumpul di papan tengah, yaitu Partai Demokrat (5,5 persen) dan PKS (5,2 persen), sedangkan PAN (2 persen) dan PPP (1,7 persen).
Untuk partai baru turut mengancam keberadaan partai parlemen, elektabilitas Gelora sebesar 1,3 persen, Perindo (1,1 persen), dan Partai Ummat (1 persen). Hanura (0,5 persen) dan PBB (0,3 persen), sisanya partai-partai lain 0,7 persen, dan yang menjawab tidak tahu/tidak jawab 25,1 persen.
Masih dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro berbicara mengenai beda nasib yang dialami oleh Partai Gerindra dan Nasdem usai mendeklarasikan bakal calon presiden masing-masing.
"Gerindra masih tetap happy setelah mengusung ketua umumnya yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai capres, sementara Nasdem terlihat lebih tersudut," kata Agung Baskoro.
Tidak jauh berbeda dengan NasDem, Anies juga masih terus digempur. Terkini, kasus Anies dalam kaitanya dengan dugaan korupsi penyelenggaraan balap mobil listrik (Formula E) kembali diungkap ke publik. Jangan lupa, kasus ini masih menggantung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terangkatnya kembali kasus Formula E ke publik  berawal dari beredarnya surat terbuka advokat senior Otto Cornelis Kaligis pada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Heru, yang dilantik menggantikan Anies Baswedan pada Senin (17/10), atau sehari setelah Anies resmi meninggalkan Balai Kota, diingatkan oleh O.C Kaligis tentang masih adanya 'tunggakan permasalahan serius' dari Anies.
"Pembayaran uang cicilan ke Formula E dengan memakai uang negara, menyebabkan bila Bapak yang bukan pihak dalam perjanjian, meneruskan kewajiban cicil sesuai perjanjian tersebut, menimbulkan fakta hukum, bahwa Bapak bisa dijerat dengan pasal 55 KUHP, pasal penyertaan dalam dugaan turut membantu tindak pidana korupsi," kata OC Kaligis dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (24/10), sebagaimana dikutip Kompas.com.
