Kepemimpinan I Gusti Ayu Darmawati untuk Memberdayakan dan Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan di Kawasan Asean

Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan pidato kepada negara-negara anggota ASEAN mengenai struktur dan program regional yang bertujuan untuk mengimplementasikan strategi ASEAN dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan perempuan serta anak perempuan di wilayah tersebut. Beliau juga menjelaskan motivasi Indonesia dalam mendorong negara-negara untuk mengadopsi inisiatif Kota Ramah Perempuan dan Anak.

Apa tujuan dan prioritas ASEAN bagi perempuan dan anak perempuan berdasarkan kerangka regional saat ini, seperti Rencana Kerja Komite ASEAN untuk Perempuan (ACW) 2021-2025 dan Kerangka Strategis Pengarusutamaan Gender ASEAN?

 

Tujuan dan prioritas ASEAN bagi perempuan dan anak perempuan, sebagaimana tercakup dalam kerangka regional saat ini, seperti Rencana Kerja Komite ASEAN untuk Perempuan (ACW) 2021-2025 dan Kerangka Strategis Pengarusutamaan Gender ASEAN (AGSMF) 2021-2025, mencerminkan komitmen jangka panjang untuk memajukan pengarusutamaan gender di tingkat ASEAN dan nasional. Berikut adalah rincian tujuan dan fokus prioritas:

 

AGSMF 2021-2025

AGSMF memiliki empat tujuan utama yang menitikberatkan pada penguatan komitmen dan kapasitas di tiga Pilar Komunitas ASEAN (Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya):

1. Penguatan Komitmen Kelembagaan dan Pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM) Fokus pada pembangunan kapasitas dan komitmen kelembagaan di ASEAN.
2. Peningkatan Kapasitas Individu dan Kolektif:

Mengubah sikap dan norma terhadap isu gender.

Meningkatkan akses terhadap data, keterampilan teknis, dan operasional untuk pengarusutamaan gender.

1. Dukungan Penguatan Inisiatif Badan Sektoral:

Penekanan pada keterlibatan organisasi masyarakat sipil (CSO).

Prioritaskan kebutuhan perempuan melalui inisiatif badan sektoral.

1. Dukungan Penguatan kepada Negara-negara Anggota ASEAN:

Mendukung proses antar pemerintah.

Penguatan dukungan kepada negara-negara anggota.

Pendekatan berbasis bukti dan terkelola dengan baik terhadap gender dan inklusi sosial adalah elemen kunci dari upaya ASEAN. Tujuan akhirnya adalah mengubah kehidupan perempuan dan anak perempuan, bukan hanya dengan mengurangi kerentanan mereka, tetapi juga dengan mengakui, menghormati, dan mendukung agensi mereka.

Langkah-langkah spesifik apa dalam Rencana Kerja ACW 2021-2025 yang akan meningkatkan ketahanan perempuan ASEAN?

 

Dalam Rencana Kerja ACW 2021-2025, terdapat langkah-langkah spesifik yang bertujuan meningkatkan ketahanan perempuan ASEAN. Beberapa Rencana Aksi Regional (RPA) yang dimasukkan dalam kerangka ini meliputi:

1. RPA tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

Fokus pada langkah-langkah untuk melindungi anak-anak perempuan dari kekerasan dan peningkatan kesadaran terkait isu ini.

1. RPA tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Menyediakan strategi khusus untuk mengatasi dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan di wilayah ASEAN.

1. RPA tentang Perdagangan Orang

Menargetkan upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia, khususnya melibatkan perempuan dan anak perempuan.

1. RPA untuk Mencegah dan Penanggulangan Bangkitnya Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan

Berfokus pada pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan, dengan perhatian khusus pada dampaknya terhadap perempuan.

1. RPA tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan:

Menggarisbawahi peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan serta langkah-langkah untuk memperkuat partisipasi mereka dalam penyelesaian konflik.

1. Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN:

Menyediakan rencana aksi yang komprehensif untuk pemulihan pasca-krisis, dengan memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan mendapat perhatian khusus.

Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2025 juga telah diperkenalkan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam kebijakan, program, dan anggaran tiga pilar Komunitas ASEAN.

Pentingnya pemantauan dan evaluasi indikator Rencana Umum Pengarusutamaan Gender (RUPST) ditekankan untuk memastikan bahwa fokus kerangka kerja tercermin dalam setiap tahap program, mulai dari desain hingga implementasi dan pemantauan. Selain itu, dukungan tingkat tinggi dari Pemimpin ASEAN, diharapkan dapat memastikan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan terus menjadi prioritas konsisten dalam seluruh kawasan ASEAN. Keberhasilan ini didukung oleh adopsi Rencana Aksi Regional ASEAN mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, serta Kerangka Strategis Pengarusutamaan Gender ASEAN pada KTT ASEAN ke-40 dan ke-41.

Apa yang dimaksud dengan inisiatif Kota Ramah Perempuan dan Anak dan mengapa Indonesia tertarik untuk mengimplementasikannya?

 

Inisiatif Kota Ramah Perempuan dan Anak merupakan upaya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang mendukung kesejahteraan, keselamatan, dan hak-hak perempuan serta anak-anak. Perempuan dan anak-anak dianggap sebagai kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, dan inisiatif ini mengakui perlunya pendekatan khusus untuk memastikan kualitas hidup yang optimal bagi mereka.

 

Indonesia tertarik untuk mengimplementasikan inisiatif Kota Ramah Perempuan dan Anak karena:

1. Persentase Penduduk

Perempuan dan anak-anak mencakup sekitar 70 persen penduduk Indonesia, dengan sekitar 49,42 persen adalah perempuan dan 31,60 persen adalah anak-anak, menunjukkan signifikansi populasi ini dalam konteks nasional.

1. Rentan Terhadap Kekerasan dan Diskriminasi

Kesetaraan gender dan perlindungan perempuan menjadi krusial mengingat rentan perempuan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan kekerasan terhadap perempuan.

1. Perlindungan Hak Anak

Anak-anak memerlukan perlindungan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Inisiatif Kota Ramah Perempuan dan Anak berfokus pada memenuhi hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

1. Integrasi Perspektif Gender dan Hak Anak

Inisiatif ini mengintegrasikan perspektif gender dan hak-hak anak dalam tata kelola, pembangunan, dan pemberdayaan kota. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan kota yang terencana, komprehensif, dan berkelanjutan.

1. Kota yang Ramah dan Inklusif

Inisiatif ini menekankan pentingnya pemerintah kota dalam memberikan rasa aman, memenuhi hak-hak warganya, dan memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur publik yang ramah terhadap kelompok rentan juga menjadi fokus untuk menciptakan kota yang inklusif bagi perempuan dan anak-anak.

Dengan mengimplementasikan inisiatif ini, diharapkan bahwa kota-kota di Indonesia dapat menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan optimal bagi perempuan dan anak-anak.

Oleh :

Daniah Kholda

Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia