3. Pelatihan dan Pendidikan: Koperasi sering menyediakan pelatihan bagi anggotanya, membantu mereka meningkatkan keterampilan dalam manajemen dan kewirausahaan.
*Peran Pemerintah dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah adalah:
1. Penyusunan Kebijakan Pro-Rakyat: Mengembangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan akses terhadap sumber daya, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Investasi dalam Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, seperti jalan, pasar, dan fasilitas kesehatan, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap sumber daya dan pasar.
3. Program Pelatihan dan Pendidikan: Menyediakan program pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, termasuk pelatihan teknis dan manajerial.
4. Dukungan Keuangan: Memberikan akses modal bagi usaha kecil dan menengah, serta menciptakan insentif bagi investasi yang berfokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan.
*Kesimpulan
Kemiskinan adalah masalah yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk penanggulangannya. Konsep ekonomi kerakyatan menawarkan solusi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan komitmen masyarakat, ekonomi kerakyatan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Membangun kemandirian ekonomi dan keadilan sosial harus menjadi prioritas dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
