Lagi Rame!

MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen

Kenaikan PPN, Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?

Apa dari Hikmah Skema Pajak 2025

Kado Tahun Baru: PPN 12% Secara Umum Dibatalkan

5 Hal yang Lebih Penting daripada Ujian Nasional

"UN is Come Back"?

Taufiqurrohman Syahuri Mohon Tunggu... Guru - Dosen

Taufiqurrohman Syahuri, Lahir di Desa kulon kali Pemali Brebes, 02 Mei 1960. Pendidikan: SD-SMA di Brebes, S1 HTN Fakultas Hukum UII Yogyakarta (lulus 1985), S2 Ilmu Hukum UI (1993) dan S3 HTN Pascasarjana Fakultas Hukum UI (lulus tahun 2003). Pengalaman Mengajar S1 di Unib, Usahid, PTIK, U-Borobudur dan U-Yarsi; S2 di UIJ, Esa Unggul, Jaya Baya, Unib dan UIN serta S3 di Unib dan UB. Mata kuliah yang diampu antara lain: Hukum Tata Negara, Perbandingan HTN, Hukum Konstitusi, Hukum Otonomi Daerah, Teori Hukum, Teori Hukum Administrasi Negara (HAN), Politik Hukum dan Filsafat Hukum. Beberap kali menguji Disertasi Program Doktor. Karya Buku dan Publikasi : Hukum Konstitusi, 2004, Jakarta: Ghalia Indonesia; Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Jakarta: Prenada 2013; Tanya Jawab Tentang MK di Dunia Maya, Jakarta: Setjen MK, 2006, Editor, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi, P3DI-Setjen DPRRI, 2009. Pengalaman kerja, Guru SMA Muhammadiyah 1985; Dosen UNIB sejak 1986, Pendiri S1 Hukum Usahid dan Magister Hukum Unib, Dosen FH UPNV Jakarta sejak 2019, Pernah Komisioner KY RI 210-2015, Tenaga Ahli MK RI 2003-2007; Tenaga Ahli BK DPR RI 2018, dan Sekretaris Hukum Wantimpres 2019.

Hukum

Legal Standing SKB Larangan Kegiatan FPI Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

20 Februari 2021 10:26 Diperbarui: 20 Februari 2021 10:44 460

+

Laporkan Konten

Laporkan Akun

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pertanyaanya sebagai penutup tulisan ini adalah siapa yang berwenang menegakan SKB larangan FPI tersebut, apakah Satpol PP atau Kepolisian karena SKB itu bukan Perda dan juga bukan UU? Sungguhpun banyak sorotan yang menyatakan SKB tersebut bermasalah, namun sesuai asas hukum Presumptio Iustae Causa, harus selalu dianggap legal sampai ada pembatalan oleh pengadilan. Oleh karena itu SKB ini sejatinya belum final, artinya masih dapat uji material di MA.***

Jakarta, 15-01-2021

Penulis:

Taufiqurrohman Syahuri (Dosen FH UPN-VJ dan USAHID)

email: tsyahuri@gmail.com

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :

1
2

LIHAT SEMUA

Mohon tunggu...

Lihat Hukum Selengkapnya

Beri Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Laporkan Konten

Laporkan Akun

Akun Terverifikasi

Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.

Pelajari selanjutnya.