Sebuah Pendekatan Teoritis Tentang Ideologi Menurut Franz Magnis-Suseno

Ideologi Sebagai Pedoman

Franz Magnis-Suseno dalam bukunya Etika Politik membagi dua pengertian terhadap ideologi. Pertama dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti luas istilah ideologi dipergunakan segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti ini, Negara harus menjunjung tinggi kebebasan, keadilan, dan kesetiakawanan disebut ideologi.

Sedangkan dalam arti sempit ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang sifatnya mau memutlakan dan menentukan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak.

Antara ideologi dalam arti luas dan sempit, Franz Magnis-Suseno melanjutkan dengan membagi kembali ideologi dalam arti luas (Ideologi Terbuka) dan ideologi dalam arti sempit (Ideologi Tertutup). Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak dan tidak mengizinkan orang mengambil jarak terhadapnya. Secara singkat, dengan ideologi tertutup dimakus adalah gagasan-gagasan yang dimutlakkan.

Sedangkan ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksa dari luar melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan sebuah konsensus masyarakat dan bukan pula sesuatu yang diciptakan negara, melainkan ditemukan dalam tubuh masyarakat.

Ideologi Negara dan Implikasinya Terhadap Etika Politik

Setelah mengetahui arti ideologi, selanjutnya akan dibahas implikasi ideologi terhadap etika politik berdasarkan pendekatan ideologi Franz Magnis-Suseno yaitu ideologi terbuka dan tertutup.

Dalam hal ideologi, ideologi merupakan sebuah landasan Negara yang mempengaruhi norma dan tindakan unsur-unsur dalam Negara, baik masyarakat maupun pemerintah. Dalam hal demikian, ideologi sangat besar pengaruhnya terhadap negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat. Jika ideologi dalam seuatu Negara merupakan suatu nilai dan norma-norma yang mutlak (ideologi tertutup) maka implikasinya terhadap Negara adalah totalitarisme. Dengan kemutlakan ideologi itu, maka kehendak dan cita-cita, rohani, pandangan maupun pikiran harus berjalan sesuai norma dan nilai-nilai yang bersesuaian dengan ideologi Negara yang sifatnya tertutup.

Secara sederhana dapat diartikan, Negara dengan ideologi tertutup adalah suatu kontrol menyeluruh terhadap nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang mempengaruhi tindakan. Kebebasan jelas tidak mendapatkan tempat dalam model semacam ini, sebab kebebasan diartikan sebagai kebebasan yang hanya bersesuaian dengan ideologi. Sedangkan keadilan menjadi pandangan subjektif Negara, mana yang dapat dikatakan adil atau tidak merupakan pandangan ideologis.

Contoh daripada konsep ideologi tertutup salahsatunya adalah komunisme. Dalam Negara dengan ideology kominis, segala tindakan, nilai-nilai, norma harus sejalan dengan ideologi. Misalkan ketika seseorang menganut agama, agama yang dianut tidak bisa menjadi penghalang terhadap cita-cita komunisme yaitu penghapusan kelas. Dengan begitu dalam agama tidak bisa menciptakan suatu kelas sosial yang nantinya akan menindas kelas proletar.

Kemudian dalam hal ideologi terbuka, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksa dari luar melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan sebuah konsensus masyarakat dan bukan pula sesuatu yang diciptakan Negara.

Dengan demikian ideologi Negara yang sifatnya terbuka adalah suatu ideologi yang menjamin hak-hak masyarakat secara keseluruhan dan mendukung pula tujuan Negara yaitu masyarakat adil dan makmur. Implikasi penerapan ideologi terbuka terhadap etika politik adalah terjadinya suatu tindakan yang tentunya berdasarkan moral dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Seperti sifatnya dari awal bahwa ideologi terbuka merupakan consensus masyarakat, maka ideology ini tentunya dilaksanakan dengan senang hati oleh unsur masyarakat.

Kebebasan dan keadilan tentu merupakan hal pokok yang ada dalam masyarakat yang turut dijamin dalam ideologi terbuka karena salah satu sifat dasar yang ada pada ideologi terbuka menjamin akan dua hal itu sebagai tujuan bernegara.
Dengan sifat-sifat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar masyarakat dan bernegara, maka ideologi ini bukan hanya dapat dibenarkan, tetapi dibutuhkan sebagai bentuk yang paling ideal dalam hal landasan ideologi suatu Negara.

Menurut Franz Magnis-Suseno, ciri khas ideologi terbuka tidak langsung bisa beroperasi. Maka dengan demikian, setiap generasi harus dapat menggali dan mencari implikasinya bagi situasi tertentu. Misalnya dalam Negara falsafahnya adalah kemanusiaan dan keadilan sosial, dua tuntutan ini sifatnya terbuka terhadap pengertian yang baru. Sesuai faktanya bahwa ideologi terbuka tidak langsung operasional, maka dua tuntutan itu harus dimengerti, dalam artian generasi berikutnya harus memahami kembali apa itu kemanusiaan dan keadilan sosial.

Ciri ideologi terbuka ini punya kesamaan ciri seperti falsafah Negara Indonesia yaitu pancasila. Sesuai pengertiannya bahwa ideologi terbuka adalah ideologi yang digali dan ada didalam rakyat dan merupakan konsensus bersama, maka sama halnya dengan pancasila yang nilai-nilainya sudah lama bersemayam pada tubuh rakyat Indonesia yang kemudian disepakati bersama. Tentunya untuk menjaga eksistensi Pancasila, maka setiap generasi harus mampu memahami kembali pancasila berdasarkan kondisi masyarakat dan zamannya, dengan begitu pancasila dapat terus terjaga eksistensinya.

Seperti halnya ciri ideologi terbuka yang tidak langsung operasional, makas setiap unsur yang ada pada Negara, baik itu masyarakat dan pemerintah harus berupaya mengoperasionalisasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila beserta lima silanya.

Kesimpulan

Pengaruh Ideologi Negara terhadap etika politik mempunyai implikasi yang sangat signifikan. Penerapan ideologi tertentu dapat menghambat tujuan bernegara jika tidak bersesuaian dengan karakteristik negara dan mengandung nilai-nilai yang bertentangan. Sebaliknya dapat mendukung tujuan Negara jika nilai-nilai saling bersesuaian dan tidak bertentangan. Terlepas dari perdebatan ideologi apa yang tepat, sudah seharusnya untuk mewujudkan tujuan bernegara harus bertolak pada sisi etis, yaitu tidak ada penindasan, ketidakadilan dan kemiskinan. Sehingga masyarakat adil dan makmur dapat dicapai.