Revisi UU KPK : Kemenangan Oligarki Politik Era Jokowi?

Oligarki berasal dari Bahasa Yunani oligarkhia dimaknai sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok kecil elit. Dalam konteks partai politik, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Michels. 

Dalam bukunya Political Parties (1915) ia menyebutkan adanya gejala elitisme di tubuh Partai Sosial Demokrat Jerman.

Jeffrey A. Winters dalam bukunya bertajuk Oligarchy menempatkan oligarki dalam dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dimensi kedua, oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik.

Jika melihat realitas yang menggejala dalam tubuh partai-partai politik di Indonesia, tampak betul bahwa oligarki seperti dalam tafsiran Winters merupakan penyakit yang sudah akut. 

Nyaris semua partai di Indonesia sebenarnya dikuasai oleh segelintir elite yang memiliki -dalam istilah Pierre Bourdie- modal kapital dan sosial yang kuat.

Di tangan para elite itulah segala keputusan partai politik ditentukan melalui mekanimse hirarki yang kaku, alias dari atas ke bawah. 

Seorang ketua partai beserta orang-orang di lingkaran terdekatnya merupakan sosok-sosok superior yang memegang kewenangan penuh dalam ihwal decision making, termasuk menentukan sesiapa yang bakal diusung dalam pileg dan pilkada.

Menjadi tidak mengherankan manakala dalam konteks usung-mengusung calon kepala daerah partai politik cenderung mengistimewakan figur-figur yang dinilai memiliki modal kapital. 

Acapkali figur itu bukan kader partai dan terbilang tidak memiliki basis pendukung yang berafiliasi dengan parpol tertentu. Keputusan partai untuk mengusung calon kepala daerah dari jalur non-kader ini tidak jarang menimbulkan polemik di kalangan internal partai. Kader partai yang telah berjuang dari bawah dan potensial tentu merasa ditelikung karier politiknya.

Gurita oligarki dalam partai politik menguatkan asumsi bahwa partai politik gagal dalam melakukan fungsinya sebagai agregator demokratisasi. Fungsi kaderisasi macet dan partai politik lebih suka menggelar karpet merah bagi pemburu kekuasaan bermodal uang miliaran rupiah.