Ada yang menarik dari wawancara langsung Sri Sultan Hamengkubuwono alias Gubernur Yogjakarta yang disiarkan oleh TV One petang tadi seputar pengungsi bencana gunung merapi. Menariknya beliau mengkritisi bahwa bantuan bencana yang selama ini diberikan belum sensitif anak dan perempuan. Liat saja dalam setiap bencana yang ada logisitik pangan yang tersedia seputar mie instant, sarden, beras, dan air mineral. Bagaimana dengan kebutuhan bayi dan anak balita serta orang hamil dan menyusui yang memerlukan makanan yang berbeda. Bagaimana juga dengan kebutuhan sandang bagi kelompok rentan tersebut seperti anak bayi dan perempuan yang membutuhkan pampers atau pembalut dan lain sebagainya. Lebih lanjut Sultan mengatakan bahwa ini harus dievaluasi agar kelompok yang rentan seperti anak bayi dan balita, orang hamil dan menyusui serta lansia dapat terjamin hak-haknya yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Secara pribadi saya sangat sepakat dengan idenya Sultan tersebut. Dan tentunya ini harus menjadi bahan evaluasi untuk merevisi Standar Operasional Prosedur khususnya dalam pemberian bantuan logistic bencana berkaitan dengan sandang maupun pangan. Seharusnya Pemerintah sudah dapat mengidentifikasi apa saja kebutuhan selama tanggap darurat yang dibutuhkan terutama oleh kelompok rentan. Perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk bayi dan anak balita serta orang hamil dan menyusui secara tegas telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Sekarang bagaimana instansi terkait untuk membuat kebijakan baru agar pemberian logistic bencana memperhatikan kepentingan dan hak-hak kelompok rentan tersebut. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Pepatah ini sudah seharusnya menjadi hapalan wajib bagi pemerintah, agar selalau mengambil pelajaran dari setiap bencana yang terjadi. Bencana Wasior, Mentawai dan Merapi seharusnya membuat kita lebih professional dalam penanganan bencana. Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban akibat bencana kembali menderita karena penyaluran logistic yang tidak sensitif terhadap anak dan perempuan.
