Bagaimana demokrasi Indonesia?
Demokrasi pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal seperti: Terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih.
Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya.Â
Indonesia masih berada pada transisi jalan di tempat yang berlarut-larut, bahkan di beberapa tempat mengalami kemunduran yang membuat kita masih jauh dari harapan demokrasi terkonsolidasi. Demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi yang ciri-cirinya: 1) demokrasi bisa berjalan dan berproses dalam masa waktu yang lama 2) ada penegakan hukum berjalan baik 3) pengadilan yang independen 4) pemilu yang adil dan kompetitif 5) civil society yang kuat 6) terpenuhinya hak-hak sipi, ekonomi, dan budaya warga negara.
Demokrasi di Indonesia masih mengalami berbagai masalah yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa masalah demokrasi di Indonesia
1. Absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaanÂ
Absennya masyarakat sipil yang kritis terhadap kekuasaan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan demokrasi suatu negara. Beberapa dampaknya adalah kekuasaan yang tidak dikuasai, ketidakadilan dan ketimpangan,pembatasan kebebasan, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dan ketidaktransparan.
2. Buruknya kaderisasi partai politik
Buruknya kaderisasi dalam partai politik adalah sebuah isu yang sering muncul dalam konteks politik di berbagai negara. Meningkatkan kualitas kaderisasi dalam partai politik memerlukan perubahan sistem internal partai, termasuk proses rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi, pelatihan yang efektif bagi kader, dan penghargaan terhadap integritas dan dedikasi. Selain itu, memastikan adanya pengawasan dan akuntabilitas yang ketat di dalam partai politik juga diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
3. Semakin kuatnya polarisasi politik
Polarisasi politik adalah kondisi di mana pendapat dan sikap politik masyarakat terbagi secara tajam ke dalam dua kubu yang berlawanan. Hal ini sering kali menghasilkan lingkungan politik yang terpolarisasi, di mana dialog konstruktif dan kompromi menjadi sulit dicapai. Sementara beberapa polarisasi politik mungkin secara alami terjadi dalam sistem politik yang demokratis, peningkatan yang tajam dan terus-menerus dari polarisasi politik dapat memiliki dampak yang merugikan.
