Partai Demokrat Sudah Move On dan Mantapkan Pilihan Bergabung ke Koalisi Indonesia Maju

Berbicara tentang Pemilu 2024 yang akan datang, maka tidak terlepas dari adanya konstelasi koalisi partai politik yang saat ini semakin hangat dijadikan sebagai bahan diskusi dan pemberitaan.  Dalam hal ini, atensi dari berbagai media yang membahas dinamika koalisi partai politik menjelang Pemilu 2024 terus bermunculan, baik media konvensional, seperti majalah dan koran, ataupun median non-konvensional, seperti media sosial, bahkan media elektronik, seperti televisi, radio, dan video.

Pesta demokrasi akbar bagi rakyat Indonesia akan diadakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak pada 14 Februari 2024.  Arah koalisi terlihat sudah ditentukan oleh sejumlah partai politik (parpol) nasional peserta Pemilu 2024, di mana mengarah pada tiga poros, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM), Koalisi Perubahan (sebelumnya bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan), dan parpol koalisi pengusung Ganjar Pranowo.

Sejalan dengan hal di atas, susunan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk saat ini, meliputi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), dan Partai Demokrat.  Ada pun, susunan partai politik dalam Koalisi Perubahan saat ini, meliputi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  Sementara itu, susunan parpol koalisi pengusung Ganjar Pranowo untuk saat ini, meliputi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Adanya koalisi dari sejumlah partai politik nasional peserta Pemilu 2024 ini, dinilai masih dapat mengalami perubahan.  Hal tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, dalam portal berita online Republika pada 16 Agustus 2022, di mana Dedi menganggap bahwa koalisi yang ada sekarang ini masih terus bergerak secara dinamis.  Selagi belum terdaftar resmi di KPU terkait calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang, maka koalisi juga masih dapat berubah.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan satu di antara beberapa koalisi partai politik nasional lainnya yang akan meramaikan perhelatan Pilpres 2024.  Namun, muncul pandangan yang mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan koalisi "gemuk" karena dengan merapatnya Partai Demokrat kemudian membuat Prabowo memperoleh dukungan tambahan, di mana terdapat empat partai politik yang memiliki kursi di parlemen hasil Pemilu 2019, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.  Hal ini sekaligus menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai koalisi terbesar jika dibandingkan dengan pesaing lainnya.

Koalisi "gemuk" nyatanya tidak selalu meraih kemenangan seperti yang sudah terjadi pada pemilihan presiden sebelumnya walaupun koalisi tersebut memperoleh dukungan yang besar.   Hal inilah yang dialami oleh kubu Prabowo-Hatta Rajasa yang tidak mampu mengalahkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 kala itu.

Persaingan untuk menuju Pilpres 2024 dipandang semakin ketat.  Jika melihat kilas balik pemberitaan yang sedang hangat dibicarakan beberapa hari belakangan, maka diketahui secara mengejutkan, Partai Demokrat resmi menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan pada 1 September 2023.  Keputusan yang diambil tersebut dinilai terjadi setelah adanya gonjang-ganjing di koalisi pada beberapa hari sebelumnya.  Secara jelasnya, Agus Harimurti Yudhoyono atau kerap dipanggil AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, pada 4 September 2023, seperti dikutip portal berita online tempo.co, mengungkapkan bahwa Partai Demokrat tetap akan mengusung visi perubahan dan perbaikan walaupun tidak lagi menjadi bagian dari Koalisi Perubahan. 

Partai Demokrat keluar dari koalisi yang sebelumnya telah dibangun bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggapan yang menilai bahwa prahara yang terjadi belakangan ini dan membuat Partai Demokrat keluar dari koalisi tersebut, penyebabnya dikarenakan adanya pelanggaran kesepakatan politik.  Dalam hal ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan alasan mengapa partainya keluar dari Koalisi Perubahan bukan karena Anies Baswedan tidak memilihnya sebagai bakal calon wakil presiden.  Namun, alasan yang sebenarnya adalah karena tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan saat memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yaitu Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies Baswedan.  Jadi, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganggap bahwa Partai Demokrat terkesan dipaksa untuk menerima Muhaimin Iskandar.

Penunjukan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan, banyak dinilai oleh warganet sebagai keputusan yang plot twist.  Hal ini dikarenakan sosok yang diduga akan mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presidennya adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sehingga warganet mengibaratkan kejadian tersebut sebagai "luka tetapi tidak berdarah" bagi Partai Demokrat. 

Herman Khaeron, selaku Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, seperti dikutip portal berita online Republika.co.id pada 9 September 2023, menyatakan bahwa Demokrat telah berpikir secara rasional dan tidak memiliki ketentuan maupun syarat tertentu dalam berkoalisi pascakeluar dari Koalisi Perubahan.  Selain itu, Partai Demokrat mengungkapkan kesiapan jika ada kadernya yang nanti diajak untuk menjadi bakal calon wakil presiden oleh koalisi baru.  Senada dengan pernyataan tersebut, AHY menegaskan pula bahwa partainya sudah membuka lembaran baru (move on) dari dinamika politik yang terjadi baru-baru ini.

Pada 17 September 2023, para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengadakan pertemuan untuk menyambut dukungan yang diberikan Partai Demokrat kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.  Dalam pertemuan yang terjadi di Hambalang, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditemani oleh putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selaku Ketua Umum Partai Demokrat.  Pada kesempatan ini, Ketua Umum AHY menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung oleh Partai Demokrat, di mana dirinya mengatakan bahwa lanjutkan yang sudah baik dan perbaikilah yang belum baik, terkait dengan upaya kesinambungan yang ingin dihadirkan.  Selain itu, gagasan perubahan yang mengarah pada perbaikan di bidang ekonomi, hukum, keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi.