Reintegrasi Pemerintahan di Indonesia

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah diujung tanduk, bagaimana cara mereka menangani krisis tersebut?. Pada pemerintahan saat ini sudah terjadi berkali-kali drama, konflik bahkan demo besar besaran terhadap pemerintah dari awal periode hingga saat ini dimana sebentar lagi periodenya akan berakhir. 

Pemerintahan seringkali tidak menempati kewajiban dan janji-janji kepada masyarakatnya, dimulai dari persoalan kampanye, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, KPK yang hari ini dikebiri oleh Undang-Undang KPK, dan juga kasus kasus lain yang kontroversial. 

Pemerintah sudah berjanji dan disumpah untuk melayani dan mendengarkan keluhan keluhan masyarakatnya, akan tetapi sampai saat ini pun semua ekspektasi terhadap pemerintah belum juga direalisasikan oleh pemerintah yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, walaupun begitu ada juga masyarakat yang masih percaya, hal ini membuat disintegrasi terhadap pemerintahan di Indonesia.

mengutip dari pakar Soerjono Soekanto dijelaskan bahwa, reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan kembali norma-norma serta nilai-nilai yang baru. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. 

Reintegrasi juga bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang diinginkan dalam masyarakat, sesuai dengan tujuan persatuan dan keutuhan masyarakat setelah terjadi disintegrasi. Belajar dari peristiwa pada tahun 1998 dimana pada saat itu terjadi kerusuhan besar besaran dikarenakan krisisnya kepercayaan terhadap pemerintahan pada saat itu, maka perlunya pemerintahan saat ini melakukan reintegrasi sosial besar besaran terhadap masyarakatnya.

Reintegrasi sosial memiliki berbagai tujuan penting yaitu seperti ;

1. Mengembalikan Keadaan

2. Memperbaiki Penyebab Utama Konflik

3. Mewujudkan Integrasi Sosial

4. Membangun Kepercayaan

5. Memperbaiki Situasi Keamanan