Menanggapi Tulisan Bp. Azaz Tigor soal Truk ODOL

Tulisan ini dibuat untuk menanggapi artikel Kompasiana dari Azaz Tigor Nainggolan, berjudul "(Polisi Ayo Tindak Tegas Truk Odol)" tanggal 21-01-2022.

Kami hanyalah pelaku usaha transportasi, bukan pengamat, analis, apalagi ahli transportasi yang ingin menggapi tulisan Bp Azaz, dan juga menanggapi berita-berita kecelakaan truk ODOL (Over Dimension dan Over Load) selama ini, dimana truk dan sopir hampir selalu disalahkan, dan juga mewakili para pelaku transportasi termasuk para sopir truk yang menurut kabar, hari Selasa 22-02-22 akan demo di berbagai tempat, secara umum mereka meneriakkan "MENGAPA KAMI YANG SELALU DISALAHKAN ?".

Sebagai gambaran awal, kami pemilik dan sopir truk, selama ini dalam kondisi terpaksa mengangkut muatan ODOL.

Karena situasi tuntutan pemilik barang, ongkos berdasarkan tonase, persaingan tidak sehat yang terjadi di bidang transportasi saat ini.

Oleh karena itu ada kecenderungan KONSUMEN (mungkin juga termasuk anda jika anda menggunakan jasa trucking) akan berusaha untuk menekan biaya serendah-rendahnya. 

Itulah yang terjadi di lapangan pada saat ini mengenai muatan ODOL,konsumen masih bisa memaksakan tarif angkut yang murah, dan juga usaha penindakan masih tebang pilih hanya pada kami yang dalam posisi sebagai pengangkut/kurir/penyedia jasa angkutan yang oleh karena keadaan dituntut untuk mau mengangkut, jika usaha kami masih ingin berjalan.

Jangan dikira bahwa jika muatan kami "overload" berarti keuntungan kami juga overload, karena penentuan tarif angkutan sekarang adalah berdasar tonase. Semakin berat semakin murah ongkos per kg-nya.

Sebagai gambaran kasar:

1, Tarif Angkut Jakarta - Surabaya berdasarkan tonase : Rp. 250 / kg x muatan 30 ton = 7.500.000

2. Pengeluaran operasional (solar, tol, sopir dan kernet, makan, biaya lain) = 60% x Total Ongkos Angkut = 4.500.000

 Jika saat ini akan diterapkan untuk mengacu kepada JBI (yang berkisar separuh dari muatan sekarang), tentunya pemilik barang tidak akan mau membayar tarif angkut dengan total harga sama dengan tonase muatan separuhnya.

Jika dihitung menggunakan tarif berdasarkan tonase yang berlaku saat ini, tentunya akan habis semua untuk biaya operasional. Lalu pemilik armada, sopir dan keluarganya mau makan apa?

Jangan dikira kami menolak kebijakan Zero Odol karena kami untung besar dengan situasi sekarang ini. Sering kami ditanya siapakah pemilik truk dan sopir yang tidak suka dengan muatan enteng, dengan ongkos angkut sama seperti sekarang ini?

Jawabnya pasti semua suka, tapi apakah itu bukan cuma MIMPI? Apakah bapak berani garansi nantinya akan bisa terjadi demikian? 

Menurut kami dari kaca mata pelaku usaha transportasi tidak bisa sesederhana itu dalam memandang mengenai transportasi, logistik, dan distribusi barang di Indonesia.

Akan ada banyak yang akan terimbas, mulai harga jual barang, total kebutuhan bahan bakar bersubsidi, kemacetan jalan karena semakin banyak truk melintas, kemampuan daya beli masyarakat, dan bahkan bisa juga mengakibatkan inflasi. 

Oleh karena itu, dalam persoalan muatan ODOL ini tidak sesederhana dengan hanya berkomentar dan menunjuk hidung siapa yang salah, tapi semestinya kebijakan ini di analisa bersama beberapa kementerian: perhubungan, perdagangan, maritim dan investasi, keuangan, PUPR, dan kementerian terkait lainnya, dalam merumuskan kebijakan dalam hal persoalan distribusi logistik dan transportasi ini.

Karena bidang transportasi adalah salah satu kunci berjalannya nya roda ekonomi bangsa ini, terlebih saat ini kita sedang mengalami pandemi covid-19 yang banyak menghancurkan dunia usaha.

Demikian artikel tanggapan ini terpaksa kami buat untuk memberikan gambaran yang utuh dari kami pelaku usaha transportasi.

Terima Kasih.

Harry D Caspo

#hanyapelakutrucking

***

Baca tanggapan selanjutnya di sini