Pada pemahaman penulis ikhwal politik lokal dimengerti sebagai praktik politik yang terjadi pada tingkat daerah. Secara faktual, praktik politik lokal menjadi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat dalam mencapai aspirasi yang terkandung dalam bonum commune. Hal ini tidak terlepas dari interaksi pemerintah, elite politik dan masyarakat dalam konteks politik lokal. Â Â Â
Pada taraf ini, setiap individu dalam masyarakat dapat menjadi aktor politik. Tentu, setiap individu yang terjadi dalam konteks politik lokal mengalami persoalan politik yang dihadapi. Di sisi lain juga kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik dapat berperan dalam konteks yang lebih besar pada tingkatan Negara.Â
Tidak dapat dinegasikan dari kondisi tertentu, proses interaksi dalam kehidupan masyarakat, individu, kelompok kepentingan atau partai politik dalam upaya merumuskan, mengambil keputusan, ataupun melaksanakan keputusan, ini merupakan bagian dari perilaku politik. Perilaku politik yang dilakukan oleh masyarakat, elite politik dan pemerintah dapat dipahami sebagai proses pembuatan keputusan. Dalam tuntutan mereka sangat dibutuhkan waktu yang cukup lama. Pada proses yang terjadi saat diajukan tuntutan itu atau disampaikan menimbulkan banyak ekpresi perilaku dari infra stuktur politik.
Tentu, hal itu didengar atau diterima oleh supra struktur politik, maka akan menimbulkan ekspresi perilaku politik dari infra struktur politik. Ketika dua hal tidak saling mendukung, bisa saja mengarahkan ke model kerusuhan. Kekhasan heterogenitas lokal dalam kasus-kasus dalam praktik politik ditingkat daerah yang memwarnai pemahaman politik kita.
Pada titik ini, perilaku politik lokal mesti dicermati secara serius sebagai upaya untuk mengintegralkan secara murni. Kondisi semacam ini, sangat ditentukan sinergi antara subsistem infra struktur politik lokal dan subsistem supra struktur lokal dalam mencapai perilaku politik lokal yang kompetitif dalam proses membangun masyarakat daerah. Kerjasama kedua subsistem elite politik lokal itu sangat menentukan dalam praktik politik lokal yang sadar fungsi dan kepentingan umum. Â
Demokrasi menjadi bagian unsur yang penting dalam ketatanegaraan. Demokrasi harus dijaga dalam sistem yang kuat tanpa intervensi kepentingan individual. Perilaku politik lokal yang salah juga bisa membawa dampak negatif bagi sistem demokrasi yang sedang berjalan. Dengan demikian, demokrasi dan perlilaku politik lokal yang baik harus paralisme, tidak berat sebelah. Hal ini demi mewujudkan kesejahteraan bersama dalam tingkat lokal.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H