Mohon tunggu...
Tari Afrillia
Tari Afrillia Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta

Jangan hanya berusaha untuk menjadi sukses, tapi berusahalah untuk menjadi yang bermanfaat

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Penyebab dan Solusi Pemerintah Daerah dalam Menangani Permasalahan Pemukiman Kumuh di Jakarta

21 Desember 2020   11:20 Diperbarui: 21 Desember 2020   11:36 343
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Permasalahan pemukiman kumuh (slum area) menjadi salah satu permasalahan sosial yang saat ini sedang melanda perkotaan. Permasalahan pemukiman kumuh ini berkaitan dengan tingkat pertumbuhan penduduk di kota-kota besar. Faktor dari tingginya pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah berasal dari faktor pertumbuhan secara alami (kelahiran) dan dipicu dengan adanya perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan yang meningkat dan dalam jumlah besar atau yang dikenal sebagai urbanisasi maupun migrasi. Pada dasarnya dalam perkembangan suatu kota berkaitan erat dengan mobilitas penduduknya. Dimana masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan dan memilih tempat untuk bermukim, keadaan ini memberikan berdampak kepada kegiatan urbanisasi yang ada. Laju urbanisasi sendiri terjadi karena adanya ketidakmerataan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan serta ketidamerataan fasilitas yang memadai antara masyarakat daerah dengan masyarakat kota. Hal inilah yang mengakibatkan wilayah perkotaan menjadi magnet yang menarik bagi kaum urban, selain itu faktor terjadinya urbanisasi yaitu karena masyarakat daerah menganggap wilayah perkotaan sebagai salah satu wilayah strategi dalam mencari pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses perubahan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun perkembangan laju urbanisasi di Indonesia sendiri terutama di kota-kota besar perlu mendapatkan perhatian lebih lagi, dimana urbanisasi yang berlebih ini dapat menimbulkan berbagai masalah didalamnya. Bukan hanya menimbulkan masalah di kota yang dituju namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan. Dimana banyak studi yang memperlihatkan bahwa tingkat konsentrasi penduduk di kota-kota besar di Indonesia telah berkembang pesat. Menurut Studi yang dilakukan oleh Warner Ruts Tahun 1987 menunjukkan bahwa jumlah kota-kota kecil (kurang dari 100 ribu penduduk) sangat besar dibandingkan dengan kota menengah yang (mencapai 500 ribu sampai 1 juta penduduk). Kondisi ini mengakibatkan perpindahan penduduk menuju kota besar cenderung tidak terkendali, dan menyebabkan fenomena dimana kota-kota besar akan selalu mengalami pertumbuhan dan berkembang, dan hal ini yang membentuk kota besar menjadi kota metropolitan. Namun ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan dari daerah itu sendiri, dimana semakin banyak masyarakat yang melakukan urbanisasi ke kota, maka semakin berkurang sumber daya manusia di daerah itu sendiri dan dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tidak mengalami perkembangan. Salah satu kota yang mengalami perubahan keadaan sehingga berkembang pesat dan menjadi salah satu kota metropolitan yakni adalah Kota Jakarta. Dimana kota Jakarta sendiri berawal dari kota besar dan kemudian berkembang menjadi kota metropolitan yang saat ini mengarah menjadi kota megapolitan.

ALASAN JAKARTA DIJADIKAN SASARAN URBANISASI

Kota Jakarta merupakan salah satu kota besar yang memiliki tingkat jumlah kepadatan penduduk tertinggi, dimana keadaan ini disebabkan karena Jakarta memiliki beberapa daya tarik sehingga banyak masyarakat daerah yang tertarik untuk melakukan urbanisasi ke Jakarta. Beberapa alasan mengapa Jakarta dijadikan kota tujuan dalam melakukan urbanisasi, yaitu Pertama, Jakarta memiliki kedudukan sebagai Ibu Kota Negara, kondisi inilah yang menjadikan adanya "gengsi" tersendiri yang dapat menarik minat masyarakat dari luar Jakarta untuk berdatangan dan bermukim di Jakarta. Kedua, Jakarta sendiri merupakan pintu gerbang utama dari Negara dalam melakukan beberapa hubungan internasional. Keadaan ini karena Jakarta dijadikan sebagai tempat pusat untuk mengadakan kegiatan politik. Ketiga, Jakarta memiliki predikat sebagai kota pusat ekonomi bisnis di negara. Hal ini menyebabkan sehingga banyak masyarakat daerah yang ingin mencoba peruntungan hidupnya di Kota Metropolitan ini.

PERMASALAHAN PEMUKIMAN KUMUH DI JAKARTA

Pada dasarnya perkembangan suatu kota ini tidak lepas dari berbagai permasalahan didalamnya, terutama Kota Jakarta. Dimana jumlah penduduk yang terus meningkat yang terjadi di Jakarta ini menimbulkan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal, sarana dan prasarana yang memadai. Dampak yang ditimbulkan dari jumlah penduduk yang semakin meningkat ini yakni sulitnya memenuhi kebutuhan penduduk serta menyeimbangkan dengan besar lahan yang dimiliki. Selain itu tingginya pertumbuhan penduduk ini dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Terlebih di Jakarta sendiri, karena pertumbuhan penduduknya ini berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Jakarta sendiri. Sehingga pertumbuhan penduduk yang meningkat ini menyebabkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan di Jakarta semakin meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya kemampuan masyarakat untuk membangun tempat tinggal yang layak, hal ini juga diperparah karena semakin terbatasnya lahan untuk membangun pemukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat hunian yang layak, keadaan ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang memilih tinggal di pemukiman kumuh (slum area).

Pemukiman kumuh sendiri merupakan daerah yang sifatnya kumuh dan tidak teratur, pemukiman kumuh ini sering juga disebut sebagai pemukiman liar karena dibangun secara ilegal dan dikarenakan adanya tindakan dari pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Pemukiman kumuh ini biasanya dibangun pada lahan kosong di kota yang merupakan milik pemerintah maupun swasta yang ditinggali oleh orang yang tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan yang tetap. Permasalahan ini marak melanda wilayah perkotaan, terutama di Jakarta. Selain karena adanya tingkat kemiskinan di Jakarta, pemukiman kumuh ini dilandasi oleh faktor keterbatasan lahan di Jakarta sehingga menyebabkan masyarakat terpaksa hidup berdesakan dan berdempetan.

SOLUSI PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERMUKIMAN KUMUH DI JAKARTA

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan pemukiman kumuh di Jakarta yaitu :

1. Proyek Mohammad Husni Thamrin (MHT)

Upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi masalah pemukiman kumuh ini sudah dilakukan sejak pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, pada tahun 1967-1979 dengan menghadirkan Proyek MHT ini. Program ini yaitu bertujuan dalam perbaikan kampung kumuh yang ada di Jakarta agar dapat terlihat asri kembali, atau setidaknya layak untuk dihuni. Program ini dimulai dengan pekerjaan memperbaiki jalan, penambahan fasilitas MCK, penambahan puskesmas, serta perbaikan saran keamanan kampung. Melalui proyek ini diharapkan agar masyarakat yang tinggal di kampung kumuh ini dapat tercerahkan dan sadar, serta dapat bergotong royong dalam membantu program ini agar berjalan lancar.

Beberapa Proyek MHT yang diterapkan dari waktu ke waktu :

a. 1969-1984 : Proyek MHT I, Proyek MHT 1 ini dapat menanggulangi permasalahan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi permasalahan penyediaan perumahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan komponen fisik lingkungan.

b. 1985-1989 : Proyek MHT II, Proyek ini dilaksanakan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dilaksanakan sektoral dengan memperhatikan komponen fisik lingkungan.

c. 1990-2000 : Proyek MHT III, Proyek ini dilaksanakan pada 85 kelurahan dengan menerapkan program secara terpadu dengan komponen Sosial, Ekonomi, Fisik Lingkungan (Tri Bina)

d. 2001 : Pada tahun ini diperkenalkan proyek MHT III Plus

e. 2009-2014 : Proyek ini melakukan Program Perbaikan Kampung MHT Terpadu

2. Program "Kampung Hijau"

Program ini adalah program yang dirancang sebagai salah satu bentuk nyata dari sumbangan non pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar terciptanya keadaan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, tertib, dan aman, serta kondusif untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.

Program ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat pada yang tinggal di pemukiman kumuh, dan program ini dapat berhasil apabila kegiatannya berdasarkan adanya kesadaran dan peran aktif masyarakat, penuh, tanggung jawab, penuh dedikasi, inisiatif dan mandiri. Kondisi ini mengartikan bahwa perkembangan pembinaan program "Kampung Hijau" bukan hanya berkaitan dengan fisik lingkungan dan kesehatan masyarakat saja, namun harus diimbangi dengan peningkatan kondisi kesejahterannya dalam segala hal termasuk Sosial dan Ekonomi Masyarakatnya.

3. Pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sewa)

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang berpenghasilan rendah dalam hal perumahan, seiring dengan perkembangan Kota Jakarta, dimana jika dilihat pada keadaan lahan yang semakin terbatas dan mahal, maka pemerintah mengambil solusi alternatif dengan melakukan pembangunan perumahan secara vertikal atau yang dikenal dengan pembangunan rumah susun. Melalui pembangunan Rusunawa ini dapat mengatasi segala permasalahan pemukiman kumuh di Jakarta.

Melihat beberapa upaya dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah guna menangani permasalahan pemukiman kumuh di Jakarta ini dapat dikatakan beberapa ada yang berhasil dalam pelaksanaannya, terutama proyek MHT 1, dimana terbukti dapat menanggulangi permasalahan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi permasalahan penyediaan perumahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan komponen fisik lingkungan.

Kesimpulan

Permasalahan pemukiman kumuh di Jakarta ini menjadi salah satu permasalahan yang sulit untuk diatasi, dimana permasalahan ini bukan hanya melanda Kota Jakarta saja, namun juga melanda beberapa kota-kota besar, dimana keadaan ini terjadi karena adanya lajunya arus urbanisasi yang terjadi di perkotaan. Untuk itu diperlukan lagi beberapa solusi dan strategi yang dapat pemerintah terapkan guna menanggulangi permasalahan ini. Selain pemerintah, masyarakat perlu juga turut aktif guna mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan mengikuti arahan dari pemerintah dan tetap menjalankan program-program yang pemerintah Jakarta terapkan.

Referensi :

Eni, Sri Pare. 2015. Jurnal "UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENGATASI MASALAH PEMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN". http://repository.uki.ac.id/489/1/UPAYA%20-%20UPAYA%20PEMERINTAH%20DAERAH%20PROVINSI%20DKI%20JAKARTA%20DALAM%20MENGATASI%20MASALAH%20PERMUKIMAN%20KUMUH%20DI%20PERKOTAAN.pdf

 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun