Dua Kali Demo Besar, Pemerintah Total Distrust

Demonstrasi adalah suatu aktivitas yang membawa pesan protes atau anti terhadap sikap, kebijakan pembuat keputusan publik atau pihak yang berwenang dalam suatu kelompok, komunitas dan negara serta kapasitas global. 

Tetapi bukan tidak ada demonstrasi yang menyampaikan pesan membela pembuat kebijakan biasanya jarang terjadi dan biasa dilakukan sebagai demo tandingan untuk normalkan image dan opini akibat demo sebelumnya. Kecenderungan demonstrasi yang besar dalam kapasitas global, misalnya demo terhadap sikap anti perang yang terjadi di negara-negara maju dan menyampaikan pesan damai demi kemanusiaan dan kenyamanan hidup semua orang.

Kemudian demonstrasi dalam negara yang menyampaikan pesan kepada pemerintah suatu negara terhadap kebijakan publik yang dibuat tidak bisa diterima oleh rakyatnya. Misalnya demo tentang Undang-Undang yang merugikan buruh seperti penetapan upah minimal yang dianggap tidak sesuai dengan standar hidup rata-rata mereka.

Berikutnya demonstrasi terhadap perusahaan yang membuat kebijakan yang dianggap merugikan karyawannya dan demo-demo komunitas serta demonstrasi individu yang dilakukan oleh perorangan baik terhadap lembaga, perusahaan maupun pemerintah negara maupun demo dalam kapasitas global, dimana demo tersebut membutuhkan keahlian sehingga menggugah banyak orang di dunia mendukungnya dan memberi perhatian terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku demonstrasi tersebut.

Demonstrasi sebenarnya dapat dibaca dengan mudah, tidak perlu terlalu cerdas memahaminya namun karena kita sebagai masyarakat yang hidup dengan nilai agama dan budaya maka tidak bisa membuat tuduhan atau prasangka kepada pihak lain tanpa bisa dibuktikan dangan data dan fakta. Padahal rumusnya sederhana karena hukum sebab akibat dan kepentingan pencapaian target dan tujuan politik kekuasaan serta ekonomi berlaku dalam sistem aksi demo dinegara kita.

Pada prinsipnya demonstrasi itu mengandung nilai positif meskipun membawa pesan yang subyektif karena pada prinsipnya publik memahami ada yang bertentangan dengan kepentingan publik yang dikeluarkan oleh yang diberi kewenangan, karena itu dibutuhkan evaluasi terhadap substansi yang di protes. Namun jika tawar menawar dalam kepentingan itu tidak bisa saling berbagi tentu saja mereka yang berwenang bisa melakukan negosiasi barter kepentingan lain untuk keseimbangan.

Lalu timbul pertanyaan, apakah demonstrasi itu muncul dengan sendirinya karena gerakan moral para pelaku demo tersebut? Sebenarnya mudah dipahami dan dimaklumi dengan melihat indikator standarnya.

Pertama,  kualitas kondisi sosial dimana demo itu membutuhkan energi,  waktu, mobilisasi dan biaya yang tidak sedikit, jika tidak tentu akan sulit membangun gerakan satu misi (one mission) untuk kekompakan dalam aksi. Tentu terlihat aneh kalau demonstrasi yang mengusung protes UU pekerja kemudian ada anggota demo yang aksinya justru melakukan protes terhadap kenaikan harga minyak goreng dan tarif listrik yang disunat stromnya oleh penyedia mitra pemerintah.

Dalam hal kondisi sosial ini demo dapat dilihat cirinya secara jelas, bahwa demo dengan kondisi sosial sejahtera maka sudah pasti demo tersebut tertib, memiliki konsep dan pesan yang terbuka, sementara demo pada kondisi sosial yang melarat tentu akan terbawa pada anarkis dan substasi pesan telah terdegradasi untuk memaksakan kehendak.

Kedua, Issu dan Konsep demonstrasi tentu dapat dianalisa, apakah demo tersebut terjadi karena kecenderungan dan keinginan pelaku atau mereka berbayar yang dipaksakan karena pensupport kebutuhan pelaku. Issu demo yang dapat mengetengahkan logika sempurna kerugian yang fatal bagi kepentingan kehidupan masyarakat dalam berbagai perspektif termasuk berbangsa dan bernegara. 

Tentu saja konsep demo yang menggugah aksi semua orang akan lebih rasional dalam kecenderungan sikap dan kemudahan pergerakannya. Pelaku demo dan masyarakat tidak perlu disupport dengan biaya oleh kordinator penggerak demo tersebut.

Ketiga, keterlibatan tokoh secara terbuka juga menjadi indikator kualitas demo dan kesungguhan, berbeda dengan aksi demo ada udang dibalik batu, dimana tokoh tidak memperlihatkan dirinya bahkan mereka membiayai secara tersembunyi. Demo seperti ini tentu kualitasnya dapat diukur apalagi oleh mereka masyarakat yang paham propaganda dan politik di negara tersebut.

Ketiga indikator ini sudah dapat mengetahui arah dan tujuan demo, apakah demo tersebut sebagai propaganda politik atau demo yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak.

Pada dasarnya demonstrasi massa yang kualitasnya standar itu hanya terjadi pada situasi pemegang mandat atau pemangku kewenangan yang wawasan dan pengetahuannya sempit dan mereka tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan publik secara bijaksana. Jika pemimpin atau pembuat kebijakan publik cerdas dan bijaksana tentu tidak ada tuntutan aksi demo karena pemimpinnya aspiratif dan keterlibatan rakyat dalam membuat keputusan sudah terpenuhi.

Oleh karena itulah maka kebiasaan demo massa yang besar terjadi pada negara yang pemimpinnya lemah atau harus menggadaikan rakyat. Dan kecenderungan tersebut tentu saja melanda negara-negara ketiga. Logikanya adalah pada masyarakat yang sejahtera langka terjadinya protes massal dan mereka tidak cukup waktu dan tidak ingin membuang energi untuk hal tersebut.

Kesimpulannya adalah demo hanya terjadi pada pemerintahan yang mis uderstanding dalam membuat kebijakan publiknya, pemerintah dalam kebijakannya yang bertentangan dengan kecenderungan sosial dan hal ini sebagai ciri-ciri negara tertinggal dan pemerintahan itu sebahagian besar sebagai pemerintahan yang dipimpin secara otokratif atau pimpinan utamanya lemah intelektualitasnya.

Apakah demonstrasi massa berpengaruh terhadap suatu pemerintah? Tentu saja berpengaruh besar terhadap kredibilitas kepercayaan publik meskipun secara konstitusi pemimpin utama pemerintahan tidak dipecat (impeact). Bahkan yang perlu diingat bahwa dua kali demo massa yang besar yang membawa issu kecenderungan sosial maka sesungguhnya pemerintah tersebut sudah tidak bisa berbuat dalam pembangunan rakyat Karena mereka sudah tidak mendapat kepercayaan rakyatnya secara kualitatif.

Biasanya pemimpin di negara dengan budaya sosial yang memelihara budaya malu akan mundur dan harga diri yang tinggi maka dengan sendirinya mereka terpaksa mengundurkan diri daripada membahayakan rakyat secara keseluruhan,  tetapi di negara yang tidak memiliki budaya malu dan lemah sumber daya manusia kebangsaannya tentu tidak pernah ada kata mundur dalam jabatannya dan terus maju! kenapa? Karena tidak mampu berpikir tentang dampak kepemimpinan dengan sunber daya manusianya. Sebagai catatan penting lainnya adalah mereka mengutamakan jabatannya sendiri yakni "Kekuasaan daripada pembangunan rakyatnya".

Salam

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar