Begitulah kiranya awal dari kemerosotan moralitas berbangsa yang diawali oleh pelaku politik praktis karena masyarakat juga tergiur dengan jabatan pemerintahan yang dianggap memiliki fasilitas dan banyak menghasilkan uang yang terlepas dari halal dan haram, korup dan berbau negatif dalam mental dan moral negarawan.
Pada dasarnya kepala daerah adalah jabatan polise yang tidak dapat diurus sebagaimana jabatan aparatur birokrasi dan besaran sogok yang mereka berikan kepada kaki tangan pangambil keputusan dipusat sebagai kepala politik mereka di daerah. Jika sistem politik yang begini rupa maka tukang sapu pimpinan pusat akan jauh lebih berharga dari pimpinan daerah partai politik.
Awal kehancuran partai politik adalah akibat prilaku pimpinan partai politik di pusat yang korup kemudian kebijakan pengurus daerah dan prilakunya tentu saja berandil besar dalam melemahkan masyarakat daerah dan partai politik telah berubah menjadi sistem kekuasaan sebagai alat penjajahan masyarakat tanpa disadarinya.
Nah...oleh karena itu maka presiden sebagai penanggung jawab dalam pergantian dan penunjukan kepala daerah harus bisa menjelaskan kepada segenap lapisan masyarakat sampai ke daerah kenapa seseorang layak dipertimbangkan sebagai PJ kepala daerah.Â
Bagaimana presiden menjelaskannya sangat bergantung kepada bentuk komunikasi yang presiden dengan rakyat sehingga rakyat percaya terhadap kebijakan publik yang diberlakukannya dan semua itu akan memberi kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah pusat dan juga kepercayaan rakyat kepada pemerintah daerah.
Kebijakan penempatan PJ kepala daerah tentu harus terbuka dan kenapa keputusan itu dilakukan, apalagi biasanya seorang warga negara yang diposusikan dijabatan tersebut harus mengeluarkan seluruh energinya dalam berkompetisi sesama warga melasyarakat lainnya. Sementara PJ kepala daerah dengan peran dan fungsi yang sama hanya perlu melobby pemerintah pusat untuk penunjukannya.Â
Sungguh istimewa hak mereka dalam bernegara dan berwenang menunjuk mereka sudah tergolong sebagai kuasa pemilik negara ini dengan alasan apapun. Karena itulah maka cara atau sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu nilai yang juga mempertimbangkan, kebersamaan, demokrasi dan kebangsaan, sehingga kepercayaan rakyat kepada pemerintah semakin meningkat.
Untuk apa nilai ini penting dalam kebijakan pengelolaan negara? Agar pemerintah tidak dilihat pemerintah sebagai alat kekuasaan yang mengatur rakyat sebagaimana cara perampok dan perampas yang memaksakan kehendaknya kepada sasaran atau sanderanya.
Salam
Gambar : istock
