Menko Perekonomian, Menteri Rental Tanpa Beban

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

Menko Perekonomian kabinet Indonesia Maju, terlihat begitu adem, seakan tidak ada masalah apapun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 

Masyarakat Indonesia seakan tidak peduli dengan tugas dan tujuan strategis menko perekonomian tersebut. Mungkin saja masyarakat kurang paham atau tidak melihat mereka sebagai pemimpin yang menentukan perbaikan hidup kepada rakyat. 

Padahal jika melihat tugas dan tanggung jawab menteri kordinator bidang perekonomian yang sangat vital ini maka kondisi kehidupan rakyat seharusnya ditangan menteri ini. Karena bidang tugasnya mencakup seluruh sisi kehidupan rakyat dan tentu saja berkaitan dengan pengembangan perekonomian masyarakat. 

Tiga hal pokok dibawah ini adalah arah pembangunan yang menjadi beban menko perekonomian yang seharusnya dipikul dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. 

Jika melihat kondisi ekonomi rakyat Indonesia saat ini sewajarnya maka menteri perekonomian tidak pantas tidur nyenyak. Ketiga arah pembangunan strategis tersebut sebagai berikut :

• Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
• Pengurangan tingkat pengangguran;
• Ketersediaan pasokan dan keterjangkauan bahan pangan pokok untuk seluruh lapisan masyarakat;

Realita saat ini pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara apakah sudah sebagaimana target yang ingin dicapai tersebut? Berikutnya tingkat pengangguran seharusnya dikurangi tetapi realitanya pengangguran semakin menjadi bahkan merajalela. 

Kemudian ketersediaan pasokan dan keterjangkauan bahan pangan untuk seluruh lapisan masyarakat juga harus dipertanyakan. Dimana harga kebutuhan bahan pokok selama ini yang terus meningkat bahkan tidak pernah kita menemukan tingkat harga yang menurun. 

Lalu, kenapa masyarakat Indonesia dan wakil rakyatnya tidak pernah menggugat menteri yang bertanggung jawab di bidang tersebut? Apakah karena   menterinya bukan karena dari partai penguasa? 

Kemenko Perekonomian yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Airlangga Hartarto yang ketua umum partai Golkar terkesan tidak terbebani dengan kondisi hidup masyarakat Indonesia yang semakin melarat.

Sesungguhnya dalam melaksanakan tugas menko perekonomian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
• Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungannya, 
• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya,
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungannya dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

• Kementerian Keuangan (Sri Mulyani Indrawati);
• Kementerian Ketenagakerjaan (Ida Fauziah);
• Kementerian Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita);
• Kementerian Perdagangan (Muhammad Lutfi);
• Kementerian Pertanian (Syahrul Yasin Limpo);
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sofyan Djalil);
• Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir);
• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Teten Masduki);

Dengan melihat perangkat kerjanya yang dibawahnya terdapat Delapan Menteri maka sudah seharusnya wakil rakyat melakukan evaluasi setiap tahunnya dan melakukan pressure. Menurut penulis wajar jika timbul tanda tanya, Apakah kementerian ini berfungsi sebagaimana mestinya.  

Jangan sampai kementerian vital ini disandera oleh politik konspirasi partai politik pendukung pemerintah yang tidak boleh diganti karena miliknya Golkar atau sudah dirental oleh Golkar karena konspirasi politik kekuasaan meski kinerjanya bobrok. 

Kebijakan politik pemerintah yang seperti ini adalah kebijakan politik yang sangat merusak dalam kehidupan rakyat. Karena tujuan kemajuan bangsa yang begitu besar bertumpu pada kementerian tersebut. 

Seharusnya jika tidak ada peningkatan pada sektor perekonomian dan tidak beranjaknya masyarakat Indonesia dalam pencapaian kesejahteraan sebagaimana tujuan konstitusi maka pejabatnya harus tahu diri dan segera mundur karena masih banyak warga negara Indonesia yang mumpuni di bidang tersebut. 

Mari kita lihat tujuan yang ingin dicapai dalam kinerja kementerian tersebut sebagai berikut :

"Sinkronisasi dan Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian yang efektif dalam meningkatkan daya saing perekonomian". Sementara sasaran strategisnya yang ingin dicapai adalah :

• Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
• Pengurangan tingkat pengangguran;
• Ketersediaan pasokan dan keterjangkauan bahan pangan pokok untuk seluruh lapisan masyarakat;
• Kelanjutan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan;
• Pertumbuhan ekonomi perdesaan dalam rangka ketahanan pangan dan energi;
• Peningkatan koordinasi perencanaan kebijakan dan sinkronisasi implementasi kebijakan  sektor energi, sumber daya mineral, dan kehutanan guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi;
• Peningkatan koordinasi perencanaan kebijakan dan sinkronisasi implementasi kebijakan percepatan penggunaan energi alternatif dalam  rangka mendukung ketahanan energi;
• Penguatan tata kelola dan akuntabilitas implementasi pengelolaan industri ekstraktif (Extractive Industries Transparancy Initiative /EITI);
• Percepatan pertumbuhan industri nasional, peningkatan ekspor nonmigas yang memiliki nilai tambah tinggi dan nilai inovasi, meningkat dan meratanya pertumbuhan investasi langsung, meningkatnya peran UMKM dan industri jasa termasuk pariwisata;
• Pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah;
• Peningkatan dukungan infrastruktur dan pembangunan transportasi untuk pertumbuhan perekonomian;
• Peningkatan kerja sama ekonomi bilateral, multilateral, dan regional yang mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
• Peningkatan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi;
• Penguatan tata kelola organisasi yang baik.

Nah,  dari seluruh sasaran strategis tersebut maka yang paling inti dari tugas pemerintah bidang perekomian ini adalah bagaimana masyarakat mampu meningkatkan pendapatan perkapitanya. Selebihnya adalah faktor tambahan bagi rakyat.

Oleh karena itu jika masyarakat jauh dari tingkat kesejahteraannya maka sebaiknya Menteri Perekonomian segera diganti dengan tokoh yang mumpuni dan cerdas untuk membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih maju. 

Kalau melihat menteri perekonomian sekarang lebih terkesan sebagai seorang pemimpin partai politik yang sebatas memuluskan kekuasaan politik dan ekonomi kepada rakyat yang anggota Golkar. Hal ini sungguh sangat membahayakan masyarakat Indonesia.

Apakah penulis tendensius dalam membuat tuduhan? Jelas tidak karena faktanya selama presiden Joko Widodo maka menteri perekonomian senantiasa dijabat oleh Ketua Umum Golkar, dimana pada periode yang lalu juga Ketua Umum partai Golkar. 

Ada indikasi, apakah baik, apakah buruk kinerjanya tetap saja kementerian ini milik Golkar atau jabatan yang disewakan atau disandera oleh presiden kepada mereka, sementara rakyat meski dirugikan, menterinya tidak pernah diganti meski desakan karena lumpur Lapindo sekalipun. 

Hal inilah yang merugikan rakyat secara keseluruhan dengan perselingkuhan elit politik. Dimana partai Golkar seharusnya bisa menjadi partai yang kritis karena berpengalaman dalam kepemimpinan bangsa ini.

Kemudian mereka mundur selangkah untuk mengkritisi demi meluruskan arah pembangunan, tapi ternyata ketua umum Golkar dan seluruh anggotanya adalah pemain politik safety player yang tidak ingin berkorban sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia.

Salam