Menko Perekonomian, Menteri Rental Tanpa Beban

Sesungguhnya dalam melaksanakan tugas menko perekonomian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

• koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
• Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungannya, 
• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya,
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungannya dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

• Kementerian Keuangan (Sri Mulyani Indrawati);
• Kementerian Ketenagakerjaan (Ida Fauziah);
• Kementerian Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita);
• Kementerian Perdagangan (Muhammad Lutfi);
• Kementerian Pertanian (Syahrul Yasin Limpo);
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sofyan Djalil);
• Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir);
• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Teten Masduki);

Dengan melihat perangkat kerjanya yang dibawahnya terdapat Delapan Menteri maka sudah seharusnya wakil rakyat melakukan evaluasi setiap tahunnya dan melakukan pressure. Menurut penulis wajar jika timbul tanda tanya, Apakah kementerian ini berfungsi sebagaimana mestinya.  

Jangan sampai kementerian vital ini disandera oleh politik konspirasi partai politik pendukung pemerintah yang tidak boleh diganti karena miliknya Golkar atau sudah dirental oleh Golkar karena konspirasi politik kekuasaan meski kinerjanya bobrok. 

Kebijakan politik pemerintah yang seperti ini adalah kebijakan politik yang sangat merusak dalam kehidupan rakyat. Karena tujuan kemajuan bangsa yang begitu besar bertumpu pada kementerian tersebut. 

Seharusnya jika tidak ada peningkatan pada sektor perekonomian dan tidak beranjaknya masyarakat Indonesia dalam pencapaian kesejahteraan sebagaimana tujuan konstitusi maka pejabatnya harus tahu diri dan segera mundur karena masih banyak warga negara Indonesia yang mumpuni di bidang tersebut. 

Mari kita lihat tujuan yang ingin dicapai dalam kinerja kementerian tersebut sebagai berikut :

"Sinkronisasi dan Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian yang efektif dalam meningkatkan daya saing perekonomian". Sementara sasaran strategisnya yang ingin dicapai adalah :

• Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
• Pengurangan tingkat pengangguran;
• Ketersediaan pasokan dan keterjangkauan bahan pangan pokok untuk seluruh lapisan masyarakat;
• Kelanjutan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan;
• Pertumbuhan ekonomi perdesaan dalam rangka ketahanan pangan dan energi;
• Peningkatan koordinasi perencanaan kebijakan dan sinkronisasi implementasi kebijakan  sektor energi, sumber daya mineral, dan kehutanan guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi;
• Peningkatan koordinasi perencanaan kebijakan dan sinkronisasi implementasi kebijakan percepatan penggunaan energi alternatif dalam  rangka mendukung ketahanan energi;
• Penguatan tata kelola dan akuntabilitas implementasi pengelolaan industri ekstraktif (Extractive Industries Transparancy Initiative /EITI);
• Percepatan pertumbuhan industri nasional, peningkatan ekspor nonmigas yang memiliki nilai tambah tinggi dan nilai inovasi, meningkat dan meratanya pertumbuhan investasi langsung, meningkatnya peran UMKM dan industri jasa termasuk pariwisata;
• Pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah;
• Peningkatan dukungan infrastruktur dan pembangunan transportasi untuk pertumbuhan perekonomian;
• Peningkatan kerja sama ekonomi bilateral, multilateral, dan regional yang mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
• Peningkatan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi;
• Penguatan tata kelola organisasi yang baik.

Nah,  dari seluruh sasaran strategis tersebut maka yang paling inti dari tugas pemerintah bidang perekomian ini adalah bagaimana masyarakat mampu meningkatkan pendapatan perkapitanya. Selebihnya adalah faktor tambahan bagi rakyat.

Oleh karena itu jika masyarakat jauh dari tingkat kesejahteraannya maka sebaiknya Menteri Perekonomian segera diganti dengan tokoh yang mumpuni dan cerdas untuk membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih maju. 

Kalau melihat menteri perekonomian sekarang lebih terkesan sebagai seorang pemimpin partai politik yang sebatas memuluskan kekuasaan politik dan ekonomi kepada rakyat yang anggota Golkar. Hal ini sungguh sangat membahayakan masyarakat Indonesia.