Penguasa Korup, Bunuh Diri Dalam Masyarakat Melek Politik

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

Politik itu boleh dikatagorikan dalam perspektif perjuangan suatu kelompok, komunitas, masyarakat dan rakyat dalam suatu negara. Tentu ada perjuangan yang mudah diakukan dan cenderung menjadi cara berpikir semua warga masyarakat yang sering disebut sebagai opini sosial. 

Kecenderungan sosial ini akan sulit dilawan dalam politik meskipun panguasa mampu menjalankan misi kekuasaannya dalam masyarakat, tetapi hati kecil masyarakat secara kolektif tetap saja bertentangan dengan nurani rakyat meskipun mereka harus menerima dan tidak mampu menolak kebijakan pemerintah tersebut.

Dalam politik seperti ini yang terjadi adalah pengumpulan akumulasi berbagai kekecewaan yang tidak pernah bisa diungkapkan rakyat dan hanya mengkristal dalam batin masyarakat yang memang mereka memiliki pemahaman dalam hidup bermasyarakat berdaerah, berbangsa dan bernegara.

Dalam teori politik hal inilah yang didefinisikan sebagai metode kebisuan spiral, dimana spiral yang melingkari itu semakin besar meski hanya diam namun akumulasi sikap tersebut akan mengurung pembuat kebijakan publik yang bertentangan dengan opini publik yang normal. Begitu model prilaku politik yang membentuk kekuatan rakyat dalam sistem demokrasi. Semakin cerdas rakyat maka akan semakin resiko yang akan dihadapi pemerintah yang salah kaprah dalam membuat kebijakan publiknya.

Demikian pula hukum sosial terhadap partai politik yang mengingkari dan salah janji atau janji berlebihan kepada rakyat meski mereka tidak cukup memahaminya dalam membuat janji politik tersebut.

Lalu, apakah partai politik tidak boleh berjanji? Berjanji konsisten dengan sikap-sikap politiknya, bukan berjanji sebagaimana janji perorangan memberi fasilitas dan kekayaan kepada warga yang tidak masuk akal mereka wujudkan. Padahal rakyat paham bahwa mereka sendiri para politisi mencari jabatan dan penghormatan masih dalam tahap  mencari dan memperlihatkan kemapanan penghidupannya yang lebih establis dalam bernegara. Oleh karena itu jika rakyat tidak memiliki standar atau filter dalam pikirannya maka saban waktu akan tertipu dalam politik.

Supaya dinamika seperti ini tidak terjadi maka rakyat seharusnya sudah melek politik dalam suatu negara merdeka. Maka sudah sewajarnya masyarakat berkesadaran agar menerima politik dengan sepenuh hati bukan dipaksakan atau hanya dianggap sebagai jembatan yang bisa menghubungkannya ke arah karirnya dan sekaligus sekedar pergaulan dalam pekerjaan pribadinya.

Jika rakyat suatu negara merdeka tidak melek dalam politik maka peluang dijajah masih terbuka dalam berbagai sisi hidupnya. Sehingga anda bisa membayangkan betapa mentalitas rakyat dinegera-negara yang benar-benar merdeka dengan negara yang merdeka sementara rakyatnya dalam keterbelengguannya atau berstatus merdeka sementara rakyatnya justru terjajah, mentalitas mereka sudah pasti sangat berbeda dalam menjalani hidup dan beraktifitas serta produktifitasnya.

Lalu, sesungguhnya apa yang dikejar dalam pekerjaan politik suatu bangsa dan negara?

Pertama, Kekuasaan yang diperoleh dengan kualitas politik yang menempatkan kelompok dan pemimpin politik yang kualifikasinya bisa menempatkan rakyat sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan secara optimal sehingga kekuasaan rakyat dan pelaku politik tidak bertentangan atau terjadi kesenjangan dimana rakyat dan pemerintah berjalan masing-masing yang berbeda haluan dan arah.

Kedua, Kekuasaan pemerintah negara yang diserahkan rakyat kepada kelompok dan pemimpin politik bukan untuk mengatur rakyat dalam pembelengguan dengan status-status hukum yang menjerat rakyat dalam aktivitas hidup yang menjauhkan mereka dari produktifitasnya.

Jika kita ibaratkan rakyat itu sebagai seorang anak maka bukan berarti mereka akan sejahtera jika orang tuanya kaya raya, jika mereka tidak terdidik dalam pekerjaan, kewajiban, kedisiplinan dan beban tanggung jawab terhadap masa depannya maka suatu ketika mereka akan terjerumus dalam sistem kehidupan yang terpuruk. Oleh karena itu memanjakan, membiarkan bermalasan adalah fenomena prilaku orang tua yang menyayangi anak dengan cara yang salah yang justru dapat membunuh masa depannya. Begitu juga terhadap rakyat, mereka dapat belajar dari hukum tersebut.

Dimana jika pemerintah mendhalimi rakyat dan rakyatnya tumbuh dan kuat secara alamiah karena tidak ada pilihan maka mereka belajar dan bekerja ekstra untuk mempertahankan hidupnya maka rakyat tersebut akan menjadi lebih kuat bahkan mereka tidak begitu memerlukan pemerintahan dalam aktivitasnya. Saat mencapai klimaksnya maka pemberontakan adalah salah satu pilihan yang sering diambil oleh kelompok masyarakat yang produktif tersebut dan biasanya mereka sukses dalam pemberontakan tersebut karena mentalitas mereka bukan sebagai penguasa, perompak, pencuri, tetapi dibangun atas kesadaran membangun kebangsaan yang lebih luas.

Ketiga, Kekuasaan politik yang mampu membangun sistem hidup yang memberi arah pada suatu siklus hidup yang terjamin bagi bangsanya dimasa kini, dan masa depan dalam berbagai perspektif misalnya dalam agama bahwa rakyat juga akan dapat memperoleh cita-cita atas keyakinannya untuk melewati masa hidup yang jauh setelah mereka mati.

Keempat, Kekuasaan pada kelompok politik yang memberi jaminan kepada rakyat bahwa mereka tidak akan pernah menggadaikan negara, bangsa dan rakyatnya kepada bangsa lain secara terselubung dengan politik luar negerinya yang menjadikan rakyatnya tersandera sebagai sasaran empuk bangsa penjajah (penjajah modern).

Kelima, Kekuasaan yang berorientasi pada standar keilmuan bernegara yang normal, menempatkan elemen negara pada posisinya yang ideal, bukan kekuasaan politik berstandar pada strategi merampas dan menggunakan kekuasaan dengan bermaksud sebatas menguasai rakyat tanpa bisa mengarahkan mereka menjadi rakyat yang sejahtera, bahagia dan berperadaban.

Dari kelima hal yang dikejar rakyat dalam politik terhadap pemerintahnya, tentu saja bagi rakyat tidak perlu merasa kecewa atas pemerintah tersebut jika mereka ingin melakukan perubahan terhadap masa depan rakyatnya. Karena pemerintah akan runtuh ketika politik sosial berhadapan dengannya, dimana prilaku-prilaku dan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai lagi dengan tujuan kehidupan rakyat secara normatif.

Justru pemerintah yang berlaku demikian akan menjadi alat politik yang cukup kuat untuk tumbal perubahan suatu bangsa dan negara. Pelaku perubahan dapat menggunakan pemerintah yang korup untuk menggugah emosional rakyat untuk melakukan perubahan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat yang sesungguhnya, meskipun kebenaran itu akan kembali pada sejauhmana mereka memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bernegara dan mengarahkan kehidupan rakyat supaya berkembang dan maju.

Oleh karena itu kehidupan suatu bangsa dibutuhkan kemerdekaan rakyat yang sesungguh-sungguhnya bukan sebatas kamuplase dengan status negara merdeka tanpa dijajah dengan senjata. Begitupun dalam kehidupan politik masyarakat daerah banyak kita temui para pemimpinnya yang terjajah dan mendapat jabatan serta fasilitas sebagaimana kehidupan Tuan Demang dimasa pemerintahan Belanda tetapi rakyatnya tetap saja berjuang untuk kemerdekaannya. Niscaya suatu ketika rakyat akan keluar sebagai pemenangnya karena kepasitas dan kualitas mentalnya sebagai rakyat merdeka.

Maka mudah kita temui negara dan daerah yang penguasa politiknya sekedar berkuasa atas rakyatnya tetapi mereka tidak mampu membawa rakyatnya produktif dan sejahtera, namun ada juga negara dan daerah dimana penguasanya korup tetapi rakyatnya produktif dan berkembang dengan inisiatifnya karena memang mereka tidak memiliki pilihan berkembang dan maju dengan pemerintahannya yang tidak memiliki cukup wawasan dan pengetahuannya.

Kunci rakyat merdeka, akan ditulis pada tulisan lain di waktu yang akan datang.

Salam