Pejabat tinggi negara, sebahagian besar berasal dari kalangan partai politik baik dipusat maupun di daerah. Tulisan singkat ini adalah membuktikan hipotesa politik bahwa rakyat disuatu negara bahkan suatu bangsa, dimana masa depannya bergantung pada tingkat kemampuan dan ilmu pengetahuan pemimpin partai politik.
Kebijakan negara dan segala keputusannya adalah hasil bahasan dan kajian partai politik yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua rakyat.
Melihat fenomena ini maka partai politik vital bagi rakyat dan mereka sudah seharusnya melek politik, dan tidak apatis dengan partai politiknya. Sering kita temukan bahwa pada level masyarakat menengah ada grub What App, grup messanger  lintas profesi maupun lintas lain-lain. Akhirnya mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan agar tidak membawa-bawa politik ke grubnya.
Demikian juga pada grub profesi lain atau grub alumni sekolah dikampung juga demikian, mereka anti dengan politik dan melarang aktivitas politik di grubnya. Padahal ini adalah gejala-gejala yang tidak baik bagi masyarakat yang melemahkan mereka dalam politik sehingga keberadaan mereka menjadi tumbal dan bulan-bulananan para politisi dinegerinya. Karena politisi kurang menghormati mereka maka korupsipun terjadi dalam pemerintahan karena mereka tidak menghargai kecerdasan masyarakatnya disamping faktor lain.
Baik, mari kita lihat kenapa rakyat bergantung kepada para pemimpin politik, dimana hidup, kesejahteraan dan masadepannya bergantung pada tingkat kecerdasan para pemimpin partai politiknya dalam bernegara.
Kenapa demikian?
Pertama. Sistem pemilihan kepala daerah yang berorientasi pada kewenangan mutlak partai politik, maka eksekutif 100 persen adalah produk partai politik.
Kedua, Sistem pemilihan anggota parlemen DPR RI juga 100 persen berorientasi pada referensi partai politik. Demikian juga DPD RI juga sebahagian besar berasal dari partai politik meski tidak 100 persen.
Ketiga, Pimpinan Yudikatif berasal dari kebijakan pemimpin partai politik sehingga kebijakan di lingkungan yudikatif juga produk dipengaruhi mutlak oleh pemimpin partai politik. Meski yang mengangkatnya kepala negara atau kepala daerah namun kearena kepala negara dan daerah dari partai politik maka yudikatif juga produk partai politik.
Keempat, Presiden atau kepala pemerintahan sekaligus kepala negara adalah hasil keputusan partai politik atau keputusan koalisi partai politik dan dipilih oleh seluruh rakyat.
Kelima, Para anggota kabinet presiden (menteri) secara otomatis hasil seleksi produk partai politik atau koalisi partai politik. Meski yang mengangkatnya presiden tetapi menteri-menteri berasal dari partai politik.
