Misal setiap hari di dalam rumah anda yang hanya 5 orang, namun dalam menaruh kunci sepeda motor sembarang maka setiap waktu anda dan keluarga ribut menuduh sana dan sini yang menghilangkan kunci atau lupa menaruhnya. Jika satu jam setiap hari anda permasalahkan letak kunci atau harus mencari kunci maka coba dihitung berapa jam dalam umur hidup kita untuk judul hidup anda dalam mencari kunci. Oleh karena itulah maka manajemen dalam hidup anda harus berfungsi dan menjalankan hidup butuh manajemen agar hidup kita tertib, telaten dan disiplin.
Begitu juga dalam menata negara dan daerah, jika seorang kepala pemerintah atau kepala daerah mampu memanage pemerintahan secara baik maka konflik politik, konflik lintas partai politik dan konflik internal partai politik serta konflik antar warga masyarakat akan pamit pada kehidupan warga masyarakat.
Apalagi konflik dan pertentangan antara pemerintah dan rakyat sama sekali tidak dapat tampil sebagaimana kesempurnaannya di negara kita dalam UU cipta kerja dan lain-lain. Strategy politik sosial yang menguji mentalitas dan respon rakyat tidak perlu terjadi pada negara sebagaimana konstitusi negara Republik Indonesia. Pemerintah tidak perlu menguji dengan politik diluar batas politik normatif, diluar nalar budaya yang berlaku dalam budaya politik rakyat. Jika kemudian menimbulkan respon penentangan yang kualitasnya keras maka pemerintah membatalkan rencananya.
Salah satu yang jelas terlihat berkurang dimasa pemerintahan kita saat ini adalah penerapan nilai-nilai agama dalam budaya politik dan pemerintahan, kebijakan pemerintah terlihat begitu kering dari nilai-nilai budaya dan agama yang telah lama menjadi tool politik pemerintah dalam memanage sosial di negeri ini.
Hal ini belum sampai menghilangkan fungsi agama, tetapi masih setengah saja pelemahannya dalam bernegara maka rakyat akan kehilangan arah dalam pembangunannya. Bayangkan jika fungsi agama ini menjadi hilang dalam manajemen negara maka hukum rimba akan berlaku secara efektif karena warga negara dapat melakukan apa saja untuk mempertahankan hidupnya, apalagi pemerintahnya tentu akan menjadi penguasa hidup rakyat secara sempurna.
Apakah ada kemungkinan itu terjadi? Jawabnya sudah setengah perjalanannya.
Bagaimana skenario atau master plan politik sosial pada negara yang terjadi pelemaham tool agama untuk politik membangun rakyat?
Pemerintah memelihara dan membiayai setengah dari biaya hidup rakyat miskin untuk simpatisannya dan mematikan politik warga negara lain sebagaimana mereka menghendakinya. Karena mereka akan menjadi tuan dan tuhan rakyat akibat ketergantungan hidup pada pemerintah sebagaimana kehidupan budak dimasa lalu pada majikannya. Fungsi agama dalam bernegara tentu saja dapat dilemahkan karena kekuasaan yang absolut.
Berlebihankah interpretasi politik saya terhadap kondisi rakyat? Tentu tidak dan hal ini 100 persen akan terjadi jika masyarakat tidak mewaspadainya. Apakah hal ini sebagai skenario politik pemerintah atau kelompok politik yang punya pengaruh besar?
Saya tidak bisa menjawabnya karena pengalaman bangsa Indonesia dengan sejarahnya yang selalu terjebak dan larut dengan faktor politik pembelengguan sosial yang berulang.
Salam
