Pertama, lihat saja nama-nama yang dipecat yang disebutkan gelombang pertama dan posisi kedudukan serta keberadaan mereka dalam partai Demokrat. Misalnya Marzuki Ali yang tidak lagi menjadi pengurus aktif selama enam tahun ini. Kemudian Nazaruddin yang dipenjara karena kasus korupsi Wisma Atlet dan lainnya yang malas kita bicarakan karena tidak masuk dalam logika politik.
Mungkin saja issu politik praktis dikebangkan ini masuk akal jika pada pemecatan gelombang kedua akan banyak Pengurus DPP yang masuk dalam daftar. Jika hal ini tidak terbukti maka ada propaganda politik yang dilakukan oleh kebijakan politik partai itu sendiri untuk kampanye pemenangan opini partai tersebut. Bisa saja ada target politik diluar obyek yang dibicarakan, ibarat pukulan bola billyar dalam arena olah raga nasional.
Pertanyaannya, nama pengurus DPP Partai Demokrat yang saat ini masih menjabat, ada atau nihil? Jika tidak ada bagaimana mungkin mereka bisa melakukan rekayasa pelaksanaan Kongres Luar Biasa. Siapa yang punya otoritas menggerakkan dan siapa-siapa barisan yang menentang kepemimpinan Ketua Umum yang dianggap melanggar atau (abuse power). Karena apa?
Karena hakikat Kongres Luar Biasa adalah Kongres sebagaimana biasa hanya saja dapat dikurangi beberapa syarat pelaksanaan kongres secara normal.
Bagi masyarakat nilai negatifnya juga ada dimana seharusnya otak warga negara diisi dengan politik pemberdayaan dan tahapan penguatan kedaulatan rakyat yang semakin terdegradasi dengan pemaksaan kehendak pemerintah dalam beberapa UU terakhir. Tetapi setengah dari pemikiran netizen justru sebatas membicarakan pendhaliman terhadap Ketua Umum partai Demokrat.
Katakanlah ada nama Moeldoko yang dianggap punya modal dan kekuasaan pemerintah untuk mewarnai issu politik tersebut, yang punya celah merebut kekuasaan partai politik, tetapi tentunya menimbulkan ribuan pertanyaan dalam pekerjaan politik tersebut. Kalau sekedar mengandalkan kuasa pemerintah untuk sebatas mengeluarkan Surat Keputusan Kemenkumham juga tidak segampang yang publik pikirkan apalagi untuk kepemimpinan partai politik.
Hal itupun pemerintah sudah berlaku sangat kasar dan menyalahgunakan kekuasan dalam bernegara, karena partai politik sekelas partai Demokrat yang pernah menjadi partai berkuasa dan memiliki mantan presiden selama dua periode tentu saja dapat membuat negara ini goyang karena pemimpinnya dianggap kanibal dalam kekuasaan. Kecuali dalam kepemimpinan Karang Taruna atau organisasi masyarakat (Ormas).
Jadi kudeta pimpinan partai politik menurut pemahaman saya akan sulit dilakukan, namun bila kebijakan itu dilakukan atau bersumber oleh good fathernya misalnya oleh SBY dalam Demokrat sangat mungkin terlaksana, misalnya ditemukan masalah yang kontra dengan tujuan partai politik, setelah proses transformasi kepemimpinan partai kepada AHY dianggap terlalu dini dalam usia politik maka perlu diambil alih untuk meminimalisir penataan dan pisitioning pimpinan partai politik yang masih dibutuhkan pembinaan good fathernya.
Namun dalam hal ini posisi politik Moeldoko yang sebagai tumbal akan menjadi pertanyaan pemerintah sedang berkuasa. Apakah Moeldoko sedang membangun dan mengendalikan kekuasaan politik pemerintahan ke masa depan atau memang terbatas pada prilaku dan batasan hasrat politik belaka.
Menurut analisa politik penulis, orientasi perhatian politik rakyat justru perlu berorientasi kesana, tidak larut dengan kudeta Ketua Umum partai yang menjadi issu awam dan dibahas ditingkat pemikir dan penulis politik Indonesia.
