Pertama, Bermain dengan waktu, sehingga waktu berjalan terus, prosesi dan tahapan penyelenggaraan tersebut hanya diwacanakan untuk memperlihatkan keseriusan kepada rakyat.
Kedua, Meminta kepada partai-partai untuk mengusulkan nama-nama calon dari partai tersebut sehingga sulit mencapai kesepakatan.
Ketiga, Mewacanakan muncul berbagai wacana agar opininya kacau dan mengaburkan rakyat sehingga rakyat tidak menganggap penting prosesi politik yang sesungguhnya begitu penting terkait hak politik rakyat daerah.
Keempat, Melobby bisa saja dengan menyogok oknum pejabat pusat untuk mengaminkan keinginan dan permintaan stakeholders daerah dan menukarkannya dengan tujuan pemerintah pusat untuk daerah, misalnya dengan tidak menempatkan wagub di Aceh, gubernur bisa membuat keputusan menerima keinginan atau agenda nasional dalam hal mengkebirikan aturan kekhususan daerah.
Kelima, Merusak prosesi dengan tidak menghadiri rapat, membuat hiden agenda seakan penyelenggaaan prosesi dan membahas wakil gubernur sebagai bahagian agenda politik dan pemborosan daerah, mengopinikan seakan kehadiran wagub sebagai wacana menambah elemen korup terhadap rakyat dan negara.
Lima cara ini dapat dilakukan untuk menghambat prosesi melahirkan pemimpin politik dari kalangan sipil yang bila ada pasangan tentu lebih menguntungkan rakyat karena bila terjadi sesuatu yang tidak etis dalam pemerintahan bisa saja pemimpin tersebut keberatan dan kebobrokan akan terbuka dengan sendirinya.
Semoga apa yang penulis sampaikan tetap bertahan sebagai hipotesa politik. Bukan sebagai niat korup serta tujuan para pimpinan lembaga gubernur dan wakil rakyat Aceh.
Seharusnya jabatan yang disediakan negara untuk kepentingan politik sipil bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan sipil. Seharusnya pemerintah bisa menawarkan pilihan-pilihan kepemimpinan bagi pembangunan rakyatnya. Namun karena arogan, sempitnya cara berpikir pemangku jabatan di daerah maka hak-hak rakyat hilang secara percuma. Karena itu penulis mengangkat tema ini dan terlepas dengan tujuan politik secara pribadi dan sejarah komunikasi politik yang pernah dibangun terkait issu tersebut, idealnya hal ini adalah harapan masyarakat se Aceh dan semestinya pemimpin Aceh tidak perlu dhalim kepada hak rakyat Aceh.
Dalihnya bisa saja waktu, belum diajukan oleh parpol dan berbagai dalih nyelimet lain yang tidak seharusnya menjadi alasan. Padahal urusannya sangat sepele, jika keinginan untuk niat yang baik itu dijaga sebagai pemimpin. Kalau niat dan tujuan tidak baik gampang saja tinggal mengembangkan opini bahwa pemerintah pusat tidak menginginkan di isi wakil gubernur Aceh dan diminta agar di kosongkan saja. Akhirnya tinggal mencari kambing hitam dalam politik apalagi jika rakyat paham bahwa jabatan itu penting bagi nereka.
Meski kita paham berbagai ide yang berkembang di daerah baik oleh tokoh maupun DPRD nya namun tetap saja kredibilitas penanggung jawabnya adalah lembaga gubernur itu sendiri.
Salam
