M. Hatta Rajasa, SDM Bangsa yang Hilang

Hatta Rajasa, SDM Bangsa Yang Hilang

Oleh: Tarmidinsyah Abubakar

Melihat kualitas politik nasional, sebagai warga masyarakat Indonesia tentu kita bisa membuat interpretasi kondisi politik dalam negeri dimasa yang akan datang. Kredibilitas para menteri menjadi gambaran kualitas dan kreatifitas serta kematangan politik dan birokrasi dalam masyarakat.

Referensi seorang menteri tidak bisa dalam konteks dan kapasitas sebatas belajar, seorang menteri sudah seharusnya tidak perlu lagi sekedar melakukan pekerjaan menyerap aspirasi masyarakat tetapi mereka harus lebih maju dari pekerjaan tersebut.

Berbeda bagaimana? Seorang menteri sudah seharusnya cukup memahami persoalan sosial dan solusinya, terlebih lagi pada tataran teori membangun tahapan pencapaian penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya. Disamping kepahaman dan kecerdasan yang harus dimiliki oleh pemimpin negara yaitu presiden.

Oleh karena itu maka kita bisa memahami kenapa ada negara dengan presidennya berusia senja disuatu masa dan ada presiden yang terpilih justru muda tetapi pemikiran dipahami sangat cerdas dan matang dalam politik.

Lalu, jika kita mengamati kualifikasi sumber daya manusia menteri di Indonesia khususnya dalam bidang tugas sebatas kebijakan biasa berhubungan dengan rakyat terjadi pergantian yang stabil. Misalnya menteri Agama, menteri Sosial, menteri Daerah Tertinggal, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri, Mensesneg dan lain-lain. 

Tetapi mari kita lihat menteri keuangan, menteri kordinasi perekonomian, pergantiannya terjadi dalam waktu yang lebih lama, maka dari jaman dulu kita mengenal nama Sri Mulyani hingga kini masih juga dijabat olehnya. Artinya apa?

Ada kekurangan sumber daya manusia atau ada ketidakmampuan rakyat Indonesia dalam bidang manajemen keuangan negara, sehingga sulit mencari kader atau penggantinya dalam warga masyarakat Indonesia.

Lalu bagaimana dengan menteri Kordinasi Bidang Perekonomian? Juga sangat terbatas, kalaupun mudah mendapatkan pengganti tidak ubahnya sebagaimana masyarakat umum memilih mereka, dimana kriterianya masih berputar dalam orang kaya atau seseorang yang sukses dalam membangun usahanya. Padahal posisi menteri bidang ini mempengaruhi pencapaian tujuan harapan bernegara yaitu tahapan kesejahteraan rakyat.

M. Hatta Rajasa Eks Menko Ekonomi

Mengingat referensi para menteri yang berkaitan dengan dunia perekonomian maka kita sebagai warga masyarakat masih teringat dengan nama M. Hatta Rajasa. Dimasa dua periode pemerintahan sebelumnya. Karena kita merasakan kestabilan harga-harga kebutuhan ditengah kehidupan rakyat. 

Meski disinggung dengan berbagai issu perminyakan namun harga minyak, gas, dan listrik dimasa itu tidak menjadi beban masyarakat yang begitu berat. Demikian pula nilai mata uang Rupiah pada masa itu jauh lebih stabil. Padahal kepemimpinan periode tersebut adalah masa awal transisi pemerintahan dari sistem kepemimpinan otoritarian kepada sistem demokratis.

Kalau kita kupas secara singkat tentang kredibilitas M. Hatta Rajasa yang berbesanan dengan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) presiden kala itu, sesungguhnya realita tersebut sungguh terpisah, karena apa?

Karena M. Hatta Rajasa adalah Ketua Umum Partai Politik PAN. Secara politik positioningnya sebagai menteri bahkan tidak sebagaimana harapan pada posisinya yang justru layak dalam kompetisi pasangan presiden. Maka dengan kapasitas dan kualitasnya M. Hatta Rajasa sebagai menko perekonomian lebih dari kelayakan.

Secara politik tidak perlu dipertanyakan, sementara secara kualitatif M. Hatta Rajasa adalah Ketua Alumni Institut Teknology Bandung, yang masyarakat Indonesia paham memposisikan rating komunitas institut tersebut. 

Jadi, sejumlah jabatan menteri pernah disandang jauh sebelum menjadi Ketua Umum PAN dan jauh hari sebelum kekuasaan SBY yang besannya. Mulai menteri Riset dan Teknology yang dulu di kenal dengan menteri Habibie. Kemudian menteri sekretaris negara, menteri perhubungan dan sejumlah menteri bidang lainnya hingga delapan atau sembilan kementerian pernah dijabat.

Jika kita ingin melihat secara terbuka sesungguhnya SBY sendiri juga berkaitan secara timbal balik, dimana ketika SBY maju sebagai calon presiden, justru M. Hatta Rajasa terhambat sebagai calon wakil presiden karena etika masyarakat yang menganggap negatif hubungan keluarga dalam jabatan besar itu. Sehingga kala itu  justru hanya memilih menjadi Ketua Umum Tim Pemenangan calon presiden.

Dengan latar belakang fakta, data, realita politik sebagaimana ilustrasi tersebut, maka sudah seharusnya kita melihat sosok nama besar tersebut sebagai salah satu pimpinan bangsa yang tergolong mumpuni dan langka.

Jika kita sadar menghadapi permasalahan bangsa dibidang perekonomian terutama kualitas sdm menteri yang minus bahkan masih ada yang berselemak dengan korupsi, sudah sewajarnya, kita berharap para pemimpin bangsa yang dimiliki negara ini untuk melakukan sesuatu dengan human resourcesnya guna membantu meringankan beban hidup rakyat. Pemimpin pemerintah juga sudah seharusnya melakukan evaluasi untuk mencari kembali nama-nama besar itu dan pemikirannya sebagai solusi memperbaiki kondisi ekonomi bangsa meski terlambat, minimal masih ada upaya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang kini seperti cacing dalam terik matahari.

Jika, bila, seandainya berbeda pandangan politik sudah seharusnya kita beropsi untuk melakukan perbaikan negeri kita. Sebagaimana kebijakan politik presiden Jokowi yang mengambil jalan tengah dalam politik kekuasaan. Namun seyogyanya politik jalan tengah dimaksud bukan sekedar berbagi kekuasaan dengan oposisi, tetapisemangat dan solusi menghadapi dan memperbaiki persoalan rakyatlah yang utama menjadi prioritas pemerintah dalam kekuasaan negara yang jauh dari sebatas konspirasi politik apalagi sekedar tujuan pengamanan kekuasaan politik.

*****
Salam