Pertama, Petinggi negara Indonesia yang mentalitas bertentangan dengan konsep pendirian dan keberadaan bangsa Indonesia yang demokratis dan menghargai keberagamannya. Mereka berpeluang menyempitkan tujuan bernegara kedalam tujuan politiknya, sehingga memaksakan kehendak untuk mencapai tujuan politiknya bukan tujuan negara. Maka sikap dan cara yang digunakan dalam kepemimpinannya berlawanan dengan prinsip dan nilai yang seharusnya perlu menjadi landasan dalam berpolitik dan bernegara.
Kedua, Intervensi kekuasaan negara lain dengan memanfaatkan kelemahan kepemimpinan nasional yang bertolak belakang dengan sistem kepemimpinan negara secara ideal sebagaimana konstitusinya.
Ketiga, Wakil Rakyat (DPR) dan Wakil Daerah (DPD) yang dipilih oleh rakyat daerah sendiri. Dimana mereka mentalitasnya arogan dan berpikir anti demokrasi yang kemudian melahirkan kebijakan negara yang sentralistik untuk memusatkan kekuasaan segenap rakyat daerah kepadanya dirinya.
Sementara peraturan negara justru sebaliknya, maka dalam hal ini juga terjadi penyalahgunaan kewenangan akibat ketidakpahamannya dalam bernegara atau mereka berpura-pura tidak paham untuk memuluskan tujuan mensentralkan kekuasaan terhadap rakyat daerah kepada dirinya.
Keempat, Tokoh-tokoh daerah sendiri yang lemah dalam memahami negara, mereka cenderung berpikir pragmatis, mereka membangun emosi daerah untuk menarik simpati rakyat daerah, padahal hanya untuk menebar pengaruh, sementara ketika ia bersikap justru sebaliknya.
Dengan wawasan yang lemah dalam kebangsaan mereka akan cenderung melihat kepentingan negara dalam kacamata yang sempit yang berorientasi pada pengendalian rakyat secara terpusat. Padahal pemimpin politik dan negara hanya berpeluang mempersatukan rakyatnya justru dalam keberagamannya.
Kelima, Kepala Daerah, baik Gubernur dan Bupati yang wawasan dan pemahamannya bernegara Indonesia yang lemah, konstitusi negara yang sifatnya luas justru dipersempit untuk digunakan sebagai alat konsolidasi rakyat dengan memanfaatkan emosional dan keluguan rakyat yang hanya bernegara dengan menggunakan sentimen-sentimen pribadinya.
Akhirnya kepala daerah dalam posisi politiknya ambivalen dengan negara, mereka memisahkan rakyat dan negara antara emosional dan sentimen berontak atau melawan negara sementara disisi lain mereka justru tunduk dan patuh kepada pimpinan pemerintah atasan karena mencintai jabatannya, sementara mereka sedang merusak negara tanpa menyadarinya.
Dengan ilustrasi diatas, sebenarnya siapa yang menjajah atau membodohkan rakyat Indonesia? Tentu sumbernya adalah kelemahan dan kebodohan kita sendiri yang lemah dalam memahami konsep dasar bernegara Indonesia dan bagaimana seharusnya peran dan fungsi pemimpin dan wakil rakyatnya, sehingga kita memimpin dan berpotik dengan kepentingan politik yang sempit sebatas mencari dukungan dan simpati rakyat yang diketahui masih jauh dari mumpuni dalam bernegara.Â
Kesimpulannya begini, tujuan bernegara yang besar dengan tujuan soliditas kebangsaan dalam perbedaan dan keragaman, justru dibawa dalam tujuan politik kelompok yang sempit untuk tujuan mengendalikan dan menguasai rakyat dalam politik praktis. Cara-cara ini adalah prilaku politisi Kelas Demagog yang jauh dari politik dan tanggung jawab bernegara.
Jika pengelolaan negara dengan konsep-konsep bernegara secara benar, terutama manajemen kepemimpinan yang mengarah pada negara flural dan keragaman bangsa maka negara Indonesia berpotensi mensejahterakan masyarakatnya terlebih lagi masyarakat Aceh dan Papua dengan Otonomi Khususnya. Namun para pemimpin dan pejabat daerah haruslah berwawasan dan berpengetahuan mumpuni dalam memahami konsep-konsep bernegara. Demikian pula pimpinan di pusat perlu memahami keragaman bangsa secara utuh sehingga mentalitas sebangsa setanah air tidak diragukan.
