Jika hal ini dinafikan tentunya nilai-nilai yang Islami dalam sistem pemerintahan di daerah akan terdegradasi dengan sendirinya sehingga keunikan dan karakteristik masyarakat daerah juga tidak dapat diandalkan untuk nilai tambah dalam sistem pembangunan sosialnya.
Kebijakan dalam kepemimpinan menjadi begitu prioritas karena mereka dituntut untuk memahami nilai-nilai Islam dalam keputusannya. Misalnya di kanwil Depag Aceh kira-kira sebulan yang lalu heboh soal mutasi dan promosi pegawainya? Tentu saja yang utama masalahnya selain soal pencopotan atau menonjobkan pegawai oleh kakanwil yang tidak kalah menjadi masalah adalah pengangkatan kepala Departemen Agama Kabupaten yang dianggap lepas kontrol.Â
Terutama pegawai yang bermasalah dalam moralitas diangkat menjadi kakandepag atau sebagai pemimpin kantor urusan agama di suatu kabupaten. Hal ini dapat menjadi tanda tanya bagi masyarakat terhadap kredibilitas kebijakan kakanwil dimaksud. Karena itu kita mendapatkan pemberitaan yang menyerupai gerakan protes yang masif pada media-media sosial di Aceh.
Bisa saja yang dipromosikan itu terlepas dari standar nilai yang berlaku, atau karena pendukung atau loyalis kakanwil yang mengharuskan kebijakan tersebut dilaksanakan. Bisa juga timbul pertanyaan, apakah akibat terjadi politik primordialis, atau saling berkelompok dalam instansi kemudian mengangkat anggota kelompoknya secara konspiratif dengan dalih yang subyektif yakni loyalitas kepada pimpinan.
Sistem pengambilan keputusan yang melanggar nilai tersebut dapat menjadi indikator kualitas leadership yang lemah. Karena kurang memberi dukungan terhadap pembangunan sistem pelayanan yang bernuansa Islami. Lalu, apakah dengan mempersoalkan ini dapat dianggap berlebihan?
Tentu saja mereka yang lemah memahami pembangunan akan berprasangka demikian akibat ketidakpahamannya dalam sisi penting pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Padahal kasus-kasus seperti ini perlu sekali menjadi perhatian dan dikawal agar tidak menggerus sistem nilai dan budaya masyarakat setempat yang menyebabkan hilangnya karakteristik kekhususan wilayah tersebut.
Demikian pula yang seharusnya berlaku dalam wilayah lain yang menganut sistem budaya dan agama lainnya yang dapat meningkatkan persatuan Indonesia dengan keragaman budaya dan agamanya. Hal itu dapat disaksikan melalui ciri dan kekhasan daerahnya. Lalu apa yang harus dijaga?Â
Sistem hidup dengan aturan yang matang yang tidak mendhalimi dan mendiskreditkan agama dan budaya lain. Penataan pembangunan berbasis nilai tersebut terjadi pada negara-negara yang sudah terlebih dahulu maju di mana masyarakatnya dapat mengembangkan diri dalam berbagai sisi kehidupannya yang kemudian mereka hidup dalam nuansa kebahagiaan bukan sebatas kerja, kerja dan kerja, sementara lapangan kerja justru semakin memyempit.
Sekian
*****
Ayatollah Khomeini
