Prof. Amien Rais dan Harapan Kader Antara PAN Reformasi dan Ummat

Beberapa dari inisiator yang dulu memprakarsai berdirinya wadah politik baru masih menjadi saksi hidup hingga sekarang meski mereka tidak terlibat dalam politik  kepartaian secara berkelanjutan, disamping beberapa orang lain yang telah meninggal dunia. Sebahagian yang masih dalam kondisi sehat, melihat sosok Amien Rais masih sebagai pejuang dalam bernegara dan tidak terjebak dalam kasus-kasus yang kebanyakan terlibat politisi. Demikian tanggapan mereka ketika ditemui oleh para kader yang membicarakan rencana politik baru tersebut di Aceh.

Tulisan ini secara ringkas ingin menjelaskan tentang hak politik dan sistem pengelolaan partai politik yang pernah menjadi ideology yang begitu kental dalam kehidupan generasi muda dan masyarakat saat itu. Masyarakat menjadi terbuka dalam politik dan partisipasinya dalam bernegara. 

Terjadinya kecenderungan sosial tersebut, telah mengundang banyak kader yang belajar untuk berorganisasi dengan manajemen kepemimpinan yang demokratis yang menghargai hak dasar dan kesetaraan manusianya. 

Sementara organisasi diluar itu hanya melahirkan anak buah dan komandan seumur hidupnya atau ketika pimpinan organisasi populer maka tidak ubahnya hubungan anggota dan pemimpin sebagaimana hubungan dengan seorang bintang, pemimpin dengan gemerlap dan anggota tetap dalam kegelapan dan mengharap sekedar kerendahan hati.

Atas dasar itu maka sebahagian besar kader sulit menemukan organisasi politik yang konsisten dengan sistem kepemimpinannya sebagaimana ketika awal didirikan. Sejak tahun 2015, Partai yang dibesarkan dengan nama Amien Rais akhirnya mulai melakukan perubahan dalam sistem kepemimpinan yang anti tesis dengan semangat dan prinsip demokrasi dan menjauhkan nilai-nilai perjuangan Amien Rais dalam mencerahkan kehidupan masyarakat Indonesia dalam politik dan bernegara.

Namun mereka para kader hingga ke daerah-daerah bisa merasakan bahwa sering terjadi pertentangan prinsip antara pimpinan partai dan pendirinya yang masih konsisten dengan sistem partai yang didirikan. Namun pimpinan partai tetap menjalankan konsep-konsep pengelolaan organisasi secara otokrasi. 

Karena itulah banyak kader yang merasa dipangkas hak-hak politiknya dan keluar dari organisasi politik, kecuali mereka yang menjabat baik sebagai bupati atau anggota DPR yang tetap bertahan meski tanpa keadilan hak politik yang sesungguhnya dan tentunya mereka terancam diganti.

Sulit menjelaskan kepada masyarakat bahwa hak politik itu adalah yang paling utama dalam berpartai politik. Ketika hak politik hilang, maka seseungguhnya partai politik tersebut sudah tidak lagi menghormati hak-hak rakyat dalam politik dan bernegara. 

Tidak hanya berhenti disitu, mereka yang menjadi kader juga akan terdhalimi dalam hidupnya bahkan sepanjang hayatnya. Mungkin saja pengurus pusat menganggap sepele, apalagi tidak semua masyarakat memahami, sehingga mudah untuk ditutupi karena sedikit yang mempermasalahkannya terutama mereka yang cukup memahami organisasi politik.

Akibat dihilangkan hak-hak politik kader dalam partai, maka di Aceh sempat didirikan partai lokal Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) oleh para mantan kader partai besutan Amien Rais untuk menjadi wadah apresiasi politiknya yang demokratis.
(lihat : Wikipedia)

Sekarang akibat terpisahnya partai dan pendirinya, maka akan banyak kader yang menaruh harapan terhadap keberadaan Amien Rais yang dianggap cukup memahami hak politik kader dan masyarakat, sebagaimana ketika memimpin partai politik dua periode sejak didirikannya.