Akibat perekonomian masyarakat dan sistem pengadaan pekerjaan oleh pemerintah menganut sistem kapitalis murni sehingga kreatifitas dan produktifitas masyarakat menjadi rendah. Kalau meja kursi untuk kantor pemerintah sudah menggunakan sistem e-katalog maka bayangkanlah nasib para pekerja dibidang itu didaerah-daerah.
Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah pusat maupun daerah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem pendidikannya terutama dalam soalan biaya pendidikan yang dirasakan memberatkan masyarakat luas.
Jika dibiarkan kebijakan tersebut menjadi kebijakan pimpinan sekolah secara lokal atau pemerintah daerah maka tidak ubahnya pemerintah membiarkan berlakunya hukum rimba dalam sistem pembiayaan pendidikan anak bangsa.Â
Jika yang bantah bahwa, itukan biaya pendidikan non pemerintah, pertanyaannya adalah, apakah lembaga pendidikan boleh sesuka hati pemiliknya. Apakah pemerintah tidak cukup kewenangannya untuk mengatur biaya standar pendidikan yang berlaku bagi semua lembaga pendidikan yang bersifat standar?Â
Standar pendidikan saat ini sudah seharusnya SD sampai dengan sarjana (S1). Sehingga biaya Perguruan Tinggi pada tahap pertama itu sudah seharusnya lebih ringan. Karena pertimbangan peningkatan sistem pendidikan yang lebih merakyat. Jangan sampai terjadi kesenjangan dalam sistem pendidikan standar anak bangsa. Bahwa hanya anak-anak orang berada yang dapat menyelesaikan pendidikan anaknya pada tingkat sarjana.
Stakeholder Seharusnya Sekolahkan Anaknya pada Sekolah Rakyat
Berikutnya, perihal yang paling menuntut perhatian pemerintah dalam urusan pendidikan adalah wujud tanggung jawab stakeholdernya.Â
Seharusnya, demi membangun sistem pendidikan yang konsentratif dengan APBN 20 persen ke dunia pendidikan, maka penanggung jawab pendidikan seperti Menteri Pendidikan dan aparaturnya, kepala dinas pendidikan di daerah beserta seluruh aparaturya diwajibkan mensekolahkan anaknya di sekolah rakyat. Sehingga mereka dapat merasakan mutu atas tanggung jawab mereka dalam mendidik masyarakatnya.
Jangan sebagaimana kita saksikan fenomena hingga sekarang, para stakeholder pendidikan pemerintah mensekolahkan anak-anak mereka keluar negeri. Maka sekolah rakyat dipandang dengan perhatian terbatas.Â
Jika kebijakan ini dibiarkan maka jangan berharap lembaga pendidikan di negeri ini dapat berkembang menjadi lembaga pendidikan terbaik. Tetapi akan terseret ke ranah industri, yakni bagaimana lembaga pendidikan itu bisa menghasilkan pendapatan pengelolanya. Berkaitan dengan kualitas pendidikan hanya menjadi prioritas dalam bahasa-bahasa laporan pertanggung jawaban para pimpinannya. Karena sesungguhnya mereka berkonsentrasi pada keberadaan lembaga pendidikan anaknya diluar negeri.
Biaya Seragam Lebay, Kebijakan Konyol
